INDOWORK.ID, JAKARTA: Saya mengenal Joko Tjandra ketika liputan properti 1994 saat raja perkantoran itu membangun Taman Anggrek Mall. Kini ia menjadi perbincangan ramai lantaran menjadi buronan yang leluasa melenggang ke sana ke marin.
Nama lengkapnya Djoko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan. Ia seorang pengusaha dan buronan korupsi yang melarikan diri ke Papua Nugini pada 2009, sehari sebelum ia dijebloskan ke penjara karena perannya dalam penggelapan dana perbankan. Keluarganya mendirikan kelompok perusahaan Mulia.
Namun bukan itu yang saya mau ceritakan di sini. Yang lebih menarik adalah tulisan sahabat saya Dimas Supriyanto, yang menuliskan di laman FB-nya dengan judul Karpet Merah untuk Pengusaha. Berikut tulisannya:
Persengkongkolan pengusaha dengan aparat hukum bukanlah produk era reformasi. Melainkan sudah terjadi jauh sebelum itu – agenda yang tidak diselesaikan para reformis. Tokoh pelopornya adalah Soeharto yang kemudian jadi presiden RI dan menjadi kepala negara terkorup di dunia.
Sejarah mencatat sejak tahun 1950 an Soeharto sudah berkomplot dengan Liem Sioe Liong dan Bob Hassan The Kian Seng menyelundupkan beras. Soeharto juga menyelundupkan mobil saat jadi kolonel di Makassar sehingga dipulangkan ke Jawa. Aksinya berlanjut di Kodam Diponegoro. Dia nyaris dipecat karena itu oleh Jendral Ahmad Yani tapi ditolong oleh Jendral Nasution dan disekolahkan di Bandung.
Kita tak punya catatan sejarah bisnis Sukarno dan keluarganya. Proklamator kita itu tidak mengurus bisnis, sepenuh waktunya untuk mengurus negara yang ekonominya morat marit hingga akhir hayatnya. Dia memang dekat dan dibantu Tionghoa tapi juga politisi idealis seperti Oei Tjoe Tat .
Bukan pengusaha dan penyelundup macam Liem dan Bob Hassan cs.
Sukarno justru membuat program “ekonomi Benteng” yang menghalangi pengusaha Tionghoa masuk ke wilayah kecamatan.
Setelah menjadi presiden Soeharto melanjutkan perkongsiannya dengan pengusaha Tionghoa lewat monopoli berbagai produk strategis yakni cengkeh, terigu dan semen kepada Liem Cs dan Bob Hassan Cs.
Pengusaha Tionghoa yang terkenal ulet juga jadi “pesantren” dan “pelatihan bisnis” bagi kerabat presiden seperti Sudwikatmono dan Probosutedjo serta Tutut dan adik adiknya. Masing masing dari mereka menguasai bisnis dengan monopoli.
MENGGANDENG ABRI
Saya ingat betul dalil yang dipegang oleh pebisnis di zaman Orba. “Usaha gak akan jalan kalau gak ngajak serdadu” yaitu ABRI alias tentara. Apakah di komisaris atau direksi harus ada kapten, kolonel atau yang lebih tinggi. Bergantung pada skala bisnisnya. Di masa Orba tanpa bekingan tentara jangan harap bisnis aman.
Dengan bekingan seragam hijau, pengusaha bebas mengeduk sungai, mengangkut pasir, menggunduli hutan, menguras isi laut, menyedot minyak dan bikin satelit.
Memangnya dengan cara apa Bambang Tri punya 132 perusahaan? Dia cuma lulusan SMA 1. Begitu juga Tutut dan Tommy masing masingnya yang kemudian punya pohon perusahaan.
Bagaimana caranya Hashim Djojohadikusumo mendapat pinjaman bank atas tanggunggungan pribadi Titie Soeharto? Yakni adik iparnya yang cantik. Lalu mendirikan pabrik semen dan memonopoli semen untuk pembangunan jalan. Yang menandatangani adalah Soedrajat Djiwandono di Bank Indonesia – kerabatnya juga. Anggota keluarga besar Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, sang besan.
Soeharto memecat Kapolri Jendral Hoegeng Imam Santoso yang mengganggu konconya yang sedang asyik menyelundupan mobil.
Teladan dan sanksi yang ditunjukkan Soeharto pada mereka yang mengganggu bisnisnya kemudian ditiru oleh bawahannya. Setiap Pangdam, Dandim akhirnya punya rekan bisnis sendiri. Punya kongsi Tionghoanya sendiri.
Para pengusaha pribumi dikandangkan di HIPMI dan menetek pada proyek proyek APBN – sisa sisa yang tak diminati anak anak presiden.
Pada puncak kejayaannya Soeharto mengajak konglomerat berkumpul di jimbaran Bali membawa ke peternakannya di Tapos Bogor. Para penyelundup sudah jadi pengusaha resmi tapi tetap di bawah perlindungan dan kendali Cendana.
Setelah Soeharto jatuh dan Gus Dur jadi presiden, tentara dikembalikan ke barak. Tapi bisnis para jendral bersama kongsinya sudah beranak pinak.
PINDAH KE POLRI
Sementara itu, para pengusaha turunannya beralih mencari bekingan penggantinya : polisi. Bisnis bisnis yang sebelumnya ditulang-pungungi jendral ABRI kini pindah ke Polri. Begitu juga upetinya. Nomor rekening setorannya pindah juga.Para perwira polisi disekolahkan dan dipromosikan oleh pengusaha sejak masih AKP hingga Kombes dan melesat ke atasnya. Lalu kemudian memetik hasilnya.
Tak ada yang mengalahkan ketekunan pengusaha Tionghoa dalam menjalin hubungan dengan aparat. Seluruh kebutuhannya diurusi dari vitamin hingga sekolah anak sejak masih pangkat rendah. Investasi puluhan tahun itu hasilnya tak sia sia.
Jadi tak ada yang mengejutkan sebenarnya jika ada sejumkah jendral aktif polisi memberikan karpet merah kepada penyisaha bermasalah bahkan menjadikannya pengusaha Tionghoa sebagai konsultannya. Sehingga bebas kabur.
Riwayat hubungan mereka bukan setahun dua tahun. Dan bukan sogokan semiliar dua miliar. Persengkongkolan di antara mereka sudah berlangsung puluhan tahun sejak reformasi. Sejak masing masingnya jadi kapolsek. Bahkan masih intel.
Siapa pun yang jadi presiden RI akan dikelilingi oleh polisi dan TNI yang jadi elite dan naik pangkat – yang sebagian besarnya – berkat sponsor pengusaha (Tionghoa).
Kini anak anak kemarin sore, jubir LSM yang dibiayai asing – yang tak paham sejarah tetap menggunakan mantra tunggal “salawi”. Pokoknya salah Jokowi.
Anekdot Gus Dur masih berlaku hingga kini. Katanya, “Hanya tiga polisi bersih di Indonesia ini yaitu Pak Hoegeng, patung polisi dan polisi tidur”
Mengenang Warung Pojok, Menikmati Singkong di Filosofi Kopi Tanpa Mafia Pangan