Destry Beri Gambaran Jelas Arah Kebijakan 5 Tahun ke Depan

INDOWORK.ID, JAKARTA: Fit and proper test calon Gubernur BI Destry Damayanti di Komisi XI DPR, Rabu (26/8/2026), memberi gambaran jelas arah kebijakan bank sentral 5 tahun ke depan.

Ada tiga PR besar yang disorot Destry: perkuat lalu lintas devisa, genjot kredit, dan jaga stabilitas rupiah. Ketiganya terdengar teknis, tapi dampaknya langsung ke dompet kita.

Pertama, LLD: Perang Melawan “Kebocoran” Devisa

Destry menyebut akan “refocusing dan revitalisasi” kebijakan Lalu Lintas Devisa. Fokus utamanya: pengawasan. Ini penting. Tantangan LLD hari ini bukan lagi soal aturan, tapi soal data. Fragmentasi data antar K/L, kualitas data yang timpang, sampai potensi under invoicing dan transfer pricing masih jadi lubang kebocoran.

Bayangkan: eksportir lapor ekspor 1 juta dolar, padahal aslinya 1,5 juta dolar. Selisihnya parkir di luar negeri. Dalam setahun kebocorannya bisa ratusan juta dolar. Destry sadar BI tidak bisa jalan sendiri. Dia minta sinergi dengan Ditjen Pajak, Bea Cukai, perbankan, sampai eksportir.

Ditambah akselerasi suptech – teknologi pengawasan – biar monitoring LLD bisa real time. Ini langkah tepat. Stabilitas rupiah tidak akan kuat kalau devisa hasil ekspor terus “nyangkut” di luar. Tapi tantangannya: koordinasi lintas otoritas di Indonesia sering mentok di ego sektoral.

Kedua, Kredit: Ada Peluru yang Belum Ditembak

Yang paling mengejutkan dari paparan Destry adalah data undisbursed loan sebesar Rp2.548 triliun. Itu 21,8% dari total plafon kredit yang sudah disetujui bank tapi belum dicairkan nasabah.

Artinya apa? Bank sudah siap kasih pinjaman, tapi dunia usaha dan masyarakat belum berani ambil. Bisa karena pesimis, bisa karena daya beli lemah, bisa karena suku bunga masih tinggi.

Destry benar: “Menjaga stabilitas saja tidak cukup”. BI harus adaptif. Kalau kredit tidak jalan, pertumbuhan ekonomi akan stuck. Apalagi kredit UMKM yang jadi fondasi ekonomi masih perlu didorong.Tapi di sini ada dilema. BI bisa turunkan BI Rate biar bunga kredit turun.

Tapi kalau daya beli masyarakat tidak naik, diturunkan berapapun bunganya orang tetap takut utang. Jadi kebijakan moneter harus dibarengi kebijakan fiskal yang jaga daya beli.

Ketiga, Rupiah: Target Ideal vs Realita

Pertanyaan paling tajam dari Komisi XI: sanggupkah rupiah kembali ke level fundamental Rp16.500/USD dari posisi sekarang Rp17.700? Jawaban Destry kalem: lanjutkan konsep lama. BI Rate preemtif, intervensi terukur, operasi moneter pro-market. Bahasanya “smart intervention”.

Realistisnya, nilai tukar tidak bisa dipaksa. Rp16.500 itu asumsi fundamental 2026. Tapi hari ini kita dihantam dolar global yang kuat, ketidakpastian geopolitik, dan arus modal keluar. BI bisa jaga volatilitas, tapi tidak bisa melawan arus pasar sendirian. Makanya poin LLD tadi jadi kunci. Kalau devisa ekspor bisa masuk, cadangan devisa tebal, maka rupiah punya amunisi buat menguat.

Tidak Bisa Jalan Sendirian

Dari paparan Destry ada benang merah: BI mau bergerak dari “penjaga stabilitas” menjadi “pendorong pertumbuhan”. Tapi semua rencana itu punya syarat: Data harus beres dulu. Tanpa integrasi data LLD, pengawasan buta.

Sinergi harus jalan. Tanpa koordinasi dengan Kemenkeu dan OJK, bauran kebijakan tidak efektif.

Daya beli harus dipulihkan. Tanpa itu, kredit Rp2.548 triliun akan tetap nganggur di bank.

Tantangan 5 tahun ke depan bukan sekadar menjaga angka Rp16.500. Tapi memastikan kebijakan BI benar-benar terasa di UMKM, di pabrik, dan di pasar.Pertanyaannya sekarang: siapkah seluruh pemangku kepentingan bantu BI menutup kebocoran dan menghidupkan kredit?