Industri Manufaktur Makin Kehilangan Daya Saing: Terimpit Kurs, Bahan Baku Mahal, dan Lemahnya Daya Beli

Tekanan terhadap industri manufaktur nasional datang berlapis. Pelemahan rupiah, tingginya ketergantungan impor bahan baku, biaya pendanaan, dan banjir barang murah membuat pelaku usaha semakin sulit menjaga produksi dan tenaga kerja.

INDOWORK.ID, JAKARTA: Industri manufaktur nasional kembali menghadapi ujian berat. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, kenaikan harga bahan baku, ketidakpastian geopolitik, serta menurunnya daya beli masyarakat menekan ruang gerak pelaku usaha. Tekanan paling berat dirasakan sektor padat karya, terutama tekstil, konveksi, farmasi, serta industri makanan dan minuman.

Meski rupiah sempat menguat ke level Rp17.981 per dollar AS berdasarkan kurs referensi Jisdor pada Kamis, 10 Juni 2026, pelaku industri menilai level tersebut belum cukup memberi rasa aman. Sebelumnya, pada periode 4–9 Juni 2026, rupiah bergerak di sekitar Rp18.000 per dollar AS. Bagi industri yang masih banyak bergantung pada bahan baku impor, pelemahan kurs langsung menaikkan biaya produksi.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya atau IPKB Nandi Herdiaman mengatakan, industri kecil dan menengah masih berupaya bertahan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Namun, tekanan yang datang bersamaan membuat kondisi usaha semakin berat.

Menurut Nandi, pelemahan rupiah membuat harga bahan baku naik. Di saat yang sama, daya beli masyarakat melemah. Kombinasi itu membuat pelaku usaha sulit menaikkan harga jual karena konsumen sudah sensitif terhadap kenaikan harga. Akibatnya, margin usaha terus tergerus.

“Pelaku industri kecil, terutama di sektor konveksi dan tekstil, juga menghadapi persaingan ketat dengan produk impor murah. Barang-barang impor, termasuk yang diduga masuk secara ilegal, membanjiri pasar domestik dan menekan penjualan produk lokal,” seperti dikutip dari Kompas.id.

Bagi Nandi, perlindungan pasar dalam negeri menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa keberpihakan kebijakan, pelaku usaha kecil akan semakin sulit bertahan. Padahal, industri kecil dan menengah selama ini menjadi penopang ekonomi daerah dan penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Ia menilai pemerintah perlu kembali menghidupkan sentra-sentra industri kecil dan memperkuat pasar offline. Perdagangan langsung di pasar dan pusat-pusat usaha daerah penting untuk menjaga perputaran uang di masyarakat, terutama kelas menengah bawah.

Tekanan yang dihadapi pelaku usaha tidak hanya menyangkut biaya produksi, tetapi juga kelangsungan usaha. Jika pasar domestik terus dibanjiri barang impor murah, pelaku usaha lokal berisiko kehilangan pembeli. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu penutupan usaha dan kenaikan pengangguran.

Tekanan serupa dirasakan industri tekstil nasional. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia atau APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, sekitar 60 persen kebutuhan bahan baku industri tekstil nasional masih bergantung pada impor. Ketergantungan itu bahkan lebih tinggi pada sektor hilir.

Struktur industri yang belum sepenuhnya terintegrasi membuat pelemahan rupiah cepat merambat ke biaya produksi. Padahal, Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas produksi serat dan benang yang dapat menopang rantai pasok domestik. Namun, kapasitas itu belum optimal karena pasar dalam negeri masih banyak dipenuhi produk impor.

Menurut Redma, tekanan industri datang berlapis. Setelah terdampak kenaikan harga bahan baku akibat konflik geopolitik global, industri kembali dihantam pelemahan rupiah. Di sisi lain, suku bunga yang tinggi membuat biaya pendanaan ikut meningkat.

Dalam kondisi tersebut, sebagian besar perusahaan memilih tidak langsung menaikkan harga jual kepada konsumen. Langkah yang paling banyak ditempuh adalah mengurangi pembelian bahan baku agar pabrik tetap beroperasi. Konsekuensinya, volume produksi turun meski belum sepenuhnya memicu gelombang pemutusan hubungan kerja.

“Ruang penyesuaian industri semakin sempit jika rupiah bertahan di level sekitar Rp18.000 per dollar AS dalam waktu lama. Ketika kurs berada di kisaran Rp17.500–Rp17.600 per dollar AS, pelaku usaha masih dapat melakukan penyesuaian. Namun, jika pelemahan berlanjut, tingkat keekonomian produksi sulit dipertahankan,” seperti dikutip dari Kompas.id.

Risiko akan jauh lebih besar apabila rupiah melemah mendekati Rp20.000 per dollar AS. Dalam situasi itu, banyak perusahaan, terutama yang bergantung pada pasar domestik dan tidak memiliki pendapatan ekspor, berpotensi kolaps.

Kelompok usaha yang paling rentan adalah perusahaan yang seluruh penjualannya ditujukan ke pasar dalam negeri. Mereka harus membeli bahan baku dalam dollar AS, tetapi memperoleh pendapatan dalam rupiah. Ketika daya beli masyarakat ikut melemah, tekanan menjadi berlipat.

Redma memperkirakan sekitar 70 persen pelaku industri tekstil masih berorientasi pada pasar domestik. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen berpotensi mengalami tekanan berat apabila tiga faktor risiko terjadi bersamaan: harga bahan baku naik, rupiah melemah, dan daya beli turun.

Ancaman juga dapat membesar jika ketegangan geopolitik kembali mendorong harga minyak mentah dunia ke atas 100 dollar AS per barrel. Kenaikan harga minyak akan menambah beban industri tekstil karena banyak bahan bakunya merupakan produk turunan petrokimia. Pada saat yang sama, pelemahan kurs akan membuat biaya impor semakin mahal.

Untuk meredam tekanan tersebut, APSyFI mendorong pemerintah memperkuat perlindungan pasar domestik dan memperbaiki integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir. Pengendalian impor produk antara dan produk jadi dinilai penting agar kebutuhan devisa dapat ditekan.

Menurut Redma, impor bahan baku petrokimia masih lebih strategis dibandingkan impor kain, benang, atau garmen yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan memperkuat rantai pasok lokal, industri diharapkan tetap mampu berproduksi dan menghindari PHK massal.

Tekanan akibat pelemahan rupiah juga menghantam industri farmasi. Ketua Umum Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat FX Sudirman mengatakan, ketergantungan impor bahan baku farmasi masih sangat tinggi, berkisar 80–90 persen. Untuk kategori tertentu, ketergantungan itu bahkan melampaui 90 persen.

Kementerian Perindustrian mencatat, 85 persen bahan baku farmasi nasional pada 2025 masih berasal dari impor, terutama dari India dan China. Dalam situasi rupiah melemah, ketergantungan ini membuat biaya produksi obat semakin mahal.

Selain kurs, ketegangan geopolitik global turut meningkatkan risiko pasokan bahan baku obat. Gangguan logistik, pembatasan ekspor, kenaikan ongkos pengiriman, dan persaingan antarnegara dalam mengamankan pasokan dapat mengganggu ketahanan sektor kesehatan nasional.

Substitusi impor bahan baku obat tidak mudah dilakukan. Produk impor masih lebih kompetitif karena diproduksi dalam skala besar oleh perusahaan global. Sementara itu, pengembangan industri bahan baku obat di dalam negeri membutuhkan investasi besar dan waktu pengembalian modal yang panjang.

Head of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Andry Satrio menilai, dampak utama pelemahan rupiah terhadap industri terjadi melalui kenaikan biaya input produksi. Struktur impor Indonesia yang masih didominasi bahan baku, barang penolong, dan barang modal membuat industri sangat sensitif terhadap perubahan kurs.

Menurut Andry, tekanan terhadap manufaktur sebenarnya sudah terjadi sebelum rupiah melemah dalam. Ketegangan geopolitik global, termasuk gangguan di kawasan Selat Hormuz, lebih dulu menaikkan biaya energi dan logistik. Kini, pelemahan kurs menambah beban baru bagi pelaku usaha.

“Kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah juga membawa konsekuensi bagi dunia usaha. BI Rate yang berada di level 5,5 persen membuat biaya dana untuk kredit modal kerja dan investasi menjadi lebih mahal. Bagi industri yang ingin memperluas produksi atau menambah investasi, beban pembiayaan meningkat,” seperti dikutip dari Kompas.id.

Tekanan serupa juga dirasakan industri makanan dan minuman. Sejumlah komoditas utama, termasuk gandum, ikut terdampak pelemahan rupiah. Padahal, sektor makanan dan minuman merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi kinerja industri pengolahan nasional.

Tanda perlambatan mulai terlihat dalam kinerja manufaktur. Purchasing Managers’ Index atau PMI manufaktur Indonesia sempat berada di level 49 pada April 2026 sebelum naik ke level 50 pada Mei 2026. Meski kembali ke ambang ekspansi, capaian tersebut masih relatif stagnan dan tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina.

Stagnasi PMI menjadi sinyal bahwa aktivitas produksi belum sepenuhnya kuat. Jika tekanan kurs, biaya bahan baku, biaya logistik, dan daya beli terus berlanjut, dampaknya tidak hanya akan dirasakan perusahaan, tetapi juga tenaga kerja.

Bagi industri manufaktur, menjaga produksi berarti menjaga lapangan kerja. Karena itu, respons kebijakan yang cepat menjadi penting. Pemerintah perlu menyeimbangkan stabilisasi rupiah, perlindungan pasar domestik, penguatan rantai pasok lokal, dan dukungan pembiayaan agar industri tidak jatuh lebih dalam.

Tekanan berlapis ini menunjukkan bahwa persoalan manufaktur nasional bukan hanya soal kurs. Ia mencerminkan kerentanan struktural industri yang masih sangat bergantung pada impor, belum kuat di rantai pasok domestik, dan belum sepenuhnya terlindungi dari persaingan barang murah.

Jika tidak segera diperkuat, industri padat karya dapat menjadi korban pertama. Namun, jika momentum ini digunakan untuk memperbaiki struktur industri, memperkuat pasar domestik, dan mengurangi ketergantungan impor, tekanan saat ini bisa menjadi titik balik bagi pembangunan manufaktur yang lebih tahan krisis.