MBG Dikaji Ulang, Tutup Dapur Jagakarsa 008

INDOWORK.ID, JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikaji ulang sehingga lebih tepat sasaran. Jakarta dinilai tak membutuhkan MBG sehingga dapur Jagakarsa 008 yang mengganggu  lingkungan perlu ditutup.

Presiden saat menerima masukan pelaksanaan program MBG di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026, diminta memprioritaskan penerima manfaat dari kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama kelompok desil bawah, daerah tertinggal, serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut evaluasi dilakukan untuk memastikan program yang menjangkau jutaan penerima manfaat benar-benar memberikan dampak bagi kelompok rentan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden mendengarkan berbagai masukan mengenai pelaksanaan MBG sebelum mengambil langkah perbaikan.

“Semua masukan dari peserta rapat yang hadir tadi, macam-macam,” kata Agustina.

Jakarta dinilai tidak termasuk masyarakat yang paling membutuhkan sehingga program ini harus dihapuskan. “Dapur MBG di Jalan Haji Sibi Srengseng Sawah seharusnya ditutup karena Jakarta tak membutuhkan program tersebut,” ujar seorang warga menanggapi pernyataan Prabowo.

TIDAK TERIMA LAGI

Agustina mengatakan Presiden meminta agar pelaksanaan MBG lebih difokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi, bukan sekadar memperluas cakupan penerima.

“Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang prevalensi stuntingnya tinggi silakan diberikan,” ujarnya.

Arahan tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk melakukan pembenahan terhadap mekanisme pelaksanaan program, termasuk penentuan kelompok penerima manfaat.

Desil bawah adalah kelompok masyarakat pada peringkat 1-5 (dari skala 1-10) berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi terendah di Indonesia. Kategori ini umumnya meliputi desil 1 (sangat miskin), desil 2 (miskin), desil 3 (hampir miskin), desil 4 (rentan miskin), dan desil 5 (pas-pasan) yang menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial.

Penajaman sasaran tersebut diharapkan membuat manfaat MBG lebih dirasakan oleh anak-anak dan keluarga yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.

DATA DIPERBAIKI

Agustina mengatakan salah satu langkah awal yang dilakukan BGN adalah memperbaiki data penerima manfaat. Pembaruan data diperlukan agar pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam menentukan sasaran program.

Menurut dia, Presiden juga meminta seluruh kementerian membantu BGN dalam proses pembenahan karena pelaksanaan MBG melibatkan jumlah penerima yang besar.

“Bagi kami adalah perintah beliau kepada seluruh kementerian bantu pimpinan BGN untuk membenahi ini karena kami tahu ini tidak mudah karena melibatkan jutaan penerima manfaat,” katanya.

Perbaikan data menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas program, terutama agar bantuan gizi tidak berhenti pada kelompok yang sudah memiliki akses pangan lebih baik, tetapi menjangkau masyarakat dengan tingkat kerentanan lebih tinggi.

Skala pelaksanaan MBG telah mencapai puluhan juta penerima manfaat. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga Januari 2026 program ini telah berjalan melalui 21.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan cakupan sekitar 59,86 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

Memasuki pertengahan 2026, BGN melakukan penataan ulang operasional MBG untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, standardisasi layanan, serta memastikan program semakin tepat sasaran sesuai kebutuhan kelompok penerima manfaat.

EFISIENSI ANGGARAN

Evaluasi sasaran MBG juga berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga efektivitas penggunaan anggaran. Pemerintah ingin memastikan setiap sumber daya yang dialokasikan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

BGN menegaskan pembenahan dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan program, bukan menghentikan tujuan utama MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Program MBG menjadi salah satu program dengan alokasi anggaran besar dalam APBN 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat pagu anggaran lembaga tersebut pada 2026 mencapai Rp268 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp248 triliun.

Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan cakupan MBG terus diperluas. BGN memproyeksikan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 82,9 juta orang pada 2026, dengan pengembangan jaringan hingga sekitar 35.000–40.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah aglomerasi maupun daerah terpencil.

Besarnya skala program membuat pemerintah perlu memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menjangkau kelompok prioritas. Karena itu, evaluasi sasaran penerima menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas program, terutama bagi masyarakat desil bawah dan wilayah dengan risiko stunting tinggi.

Dengan penyesuaian sasaran, pemerintah berharap MBG dapat menjadi program yang lebih tepat guna, terutama bagi masyarakat yang menghadapi tantangan ekonomi dan akses pangan bergizi.