KSSK: Ekonomi RI Tetap Tahan Banting meski Risiko Global Meningkat

Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menilai kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga pada triwulan II-2026. Namun, otoritas tetap mewaspadai tekanan eksternal dari konflik geopolitik, harga energi, volatilitas pasar keuangan global, hingga tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal.

INDOWORK.ID, JAKARTA: Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menilai ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya tekanan global pada triwulan II-2026.

Dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK ketiga tahun 2026, otoritas menyatakan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan tetap terjaga. Ketahanan tersebut ditopang koordinasi kebijakan yang erat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Meski demikian, KSSK menilai risiko eksternal masih perlu diwaspadai. Tekanan itu terutama berasal dari eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi, volatilitas pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal.

KSSK menyebut ketidakpastian global meningkat seiring konflik di Timur Tengah yang berdampak pada gangguan pasokan energi, kenaikan harga minyak dan komoditas strategis, serta risiko terhadap kelancaran perdagangan dan rantai pasok global.

Pertumbuhan 2026 Diproyeksi 5,6–6 Persen

Di tengah tekanan tersebut, ekonomi domestik diperkirakan tetap tumbuh kuat. Daya beli masyarakat dinilai masih terjaga dan mendukung konsumsi rumah tangga, terutama melalui peran APBN dalam program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta stimulus pada periode libur sekolah.

Investasi juga diperkirakan tetap tumbuh kuat, ditopang proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi dan pembangunan infrastruktur pada program prioritas pemerintah. Selain itu, konsumsi pemerintah diperkirakan positif sejalan dengan percepatan belanja program prioritas, pembayaran gaji ke-13 ASN, dan penyaluran bantuan sosial.

Dengan sinergi kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 diperkirakan berada dalam kisaran 5,6 persen hingga 6 persen secara tahunan.

APBN Jadi Penyangga

Kinerja APBN juga disebut tetap menjalankan fungsi sebagai penyangga ekonomi. Hingga akhir triwulan II-2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sementara belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen.

Belanja pemerintah pusat dipengaruhi antara lain oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi BBM dan listrik.

KSSK menegaskan akan terus melakukan asesmen secara forward looking terhadap perkembangan ekonomi dan sektor keuangan. Koordinasi antarotoritas juga akan diperkuat untuk memitigasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dengan bauran kebijakan tersebut, KSSK ingin menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut tanpa mengabaikan stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan.