Kabinet Bayangan Soroti MBG dan Digitalisasi, Minta Kebijakan Berpusat pada Warga Rentan

Kabinet Bayangan menilai sejumlah agenda pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis hingga transformasi digital, belum cukup menjawab kebutuhan kelompok rentan. Pemerintah diminta memastikan program besar tidak hanya menjadi proyek anggaran, tetapi benar-benar memperbaiki akses layanan dasar.

INDOWORK.ID, JAKARTA: Kabinet Bayangan menyoroti arah kebijakan pemerintah setelah pidato kenegaraan dan nota keuangan Presiden Prabowo Subianto. Selain mengkritik asumsi ekonomi dan anggaran, mereka menilai sejumlah program prioritas masih menyisakan persoalan mendasar, terutama bagi kelompok rentan.

Salah satu isu yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam forum tersebut, perwakilan Kabinet Bayangan bidang kesehatan mempertanyakan penggunaan testimoni individu untuk menggambarkan manfaat MBG. Menurut dia, isu kesehatan masyarakat tidak cukup dinilai dari pengalaman orang per orang, tetapi harus dilihat dari dampak terhadap populasi.

Ia menyebut publik masih dihadapkan pada berbagai kabar buruk mengenai kasus keracunan yang dikaitkan dengan MBG. Karena itu, pemerintah diminta membuka data dan alokasi anggaran program secara transparan.

## Stunting Tidak Bisa Diobati, Hanya Dicegah

Kabinet Bayangan juga mengkritik penggunaan MBG sebagai instrumen utama penurunan stunting. Mereka mengapresiasi penurunan prevalensi stunting, tetapi mengingatkan bahwa stunting merupakan kondisi gizi kronis yang tidak dapat dibalik.

Menurut perwakilan Kabinet Bayangan, pencegahan stunting seharusnya dilakukan sejak remaja putri, dilanjutkan pada masa kehamilan, inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif selama enam bulan pertama, pemberian ASI hingga dua tahun atau lebih, serta makanan pendamping ASI berbasis pangan lokal.

Ia menilai pendekatan berbasis pangan lokal dan intervensi gizi tepat sasaran lebih penting daripada sekadar penyediaan makanan massal yang tidak dijelaskan secara rinci landasan ilmiahnya.

Selain MBG, Kabinet Bayangan juga mengapresiasi rencana pemerintah memperpendek jarak fasilitas kesehatan melalui pembangunan puskesmas dan renovasi rumah sakit umum daerah. Namun, mereka mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas harus diikuti peningkatan kualitas tenaga medis, termasuk standar pendidikan dokter spesialis.

## Digitalisasi Jangan Tinggalkan Warga

Isu lain yang disorot adalah transformasi digital. Kabinet Bayangan mengakui ambisi pemerintah mempercepat digitalisasi melalui pembangunan infrastruktur digital, layanan pemerintahan digital, penguatan pendidikan, hilirisasi, dan pengembangan teknologi.

Namun, mereka menilai pidato Presiden belum menjelaskan bagaimana peningkatan transformasi digital itu akan dilakukan. Pemerintah diminta memastikan infrastruktur digital berkualitas, dapat dinikmati seluruh warga, dan tidak memperlebar jurang diskriminasi.

Kabinet Bayangan mengingatkan digitalisasi pemerintahan tidak boleh membuat kelompok rentan semakin tertinggal. Birokrasi digital, menurut mereka, tidak cukup hanya memindahkan layanan ke layar, tetapi harus membuat warga lebih mudah mengakses layanan dasar.

## Riset Dinilai Masih Lemah

Dalam isu teknologi, Kabinet Bayangan juga menyoroti rendahnya belanja riset nasional. Mereka mempertanyakan bagaimana kemandirian teknologi dapat dicapai jika belanja riset nasional hanya sekitar 0,2 persen dari produk domestik bruto.

Menurut mereka, pemerintah belum menunjukkan prioritas alokasi anggaran yang lebih besar untuk riset dan inovasi. Padahal, kebijakan teknologi seharusnya berbasis riset, data, dan kepentingan publik.

Kritik Kabinet Bayangan mengerucut pada satu pesan: program besar negara perlu diuji dari manfaatnya bagi warga, bukan hanya dari skala anggaran atau narasi keberhasilan. Mereka meminta pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam menentukan arah teknologi, riset, kesehatan, dan layanan dasar.

Hingga bahan ini disusun, transkrip yang diterima belum memuat tanggapan pemerintah terhadap kritik tersebut.