Kabinet Bayangan Kritik RAPBN 2027, Target Ekonomi 6 Persen Dinilai Terlalu Optimistis

Kelompok masyarakat sipil yang menamakan diri Kabinet Bayangan mengkritik pidato nota keuangan dan RAPBN 2027 Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai asumsi pertumbuhan ekonomi 6 persen terlalu optimistis, sementara sejumlah program besar belum dijelaskan secara rinci kepada publik.

INDOWORK.ID, JAKARTA: Kabinet Bayangan menyampaikan catatan kritis terhadap pidato nota keuangan dan RAPBN 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Kritik itu disampaikan dalam acara **Kumpul Warga Bareng Watch Dog** yang digelar setelah pidato kenegaraan dan pidato nota keuangan Presiden.

Dalam pembukaan acara, Kabinet Bayangan menyebut forum tersebut digelar untuk merespons pidato nota keuangan RAPBN 2027, terutama dari sisi anggaran. Mereka menyatakan akan menyoroti bagian-bagian yang dinilai perlu dikritisi sebagai warga negara dan pembayar pajak.

Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bima Yudistira, mengatakan asumsi makro APBN 2027 disusun terlalu optimistis. Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi 6 persen belum menjawab persoalan mendasar di masyarakat.

Bima menilai pemerintah masih menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai jawaban utama atas berbagai persoalan. Padahal, kualitas pertumbuhan dinilai menurun, terutama dari sisi kemampuan menyerap tenaga kerja.

Ia menyebut, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya mampu menyerap lebih dari 400.000 hingga 500.000 tenaga kerja, kini hanya menciptakan sekitar 340.000 tenaga kerja. Kondisi itu dinilai menunjukkan pertumbuhan ekonomi semakin tidak padat karya.

Program Jumbo Minim Rincian

Selain target pertumbuhan, Kabinet Bayangan juga menyoroti sejumlah program besar yang dinilai tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nota keuangan 2027. Program yang disebut antara lain Makan Bergizi Gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Garuda, hingga program lain yang membutuhkan anggaran besar.

Bima menilai absennya rincian program-program tersebut dapat memunculkan spekulasi publik. Menurut dia, masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai sumber anggaran, porsi belanja, keberlanjutan program, hingga dampaknya terhadap defisit dan sektor perbankan.

“Anggaran-anggaran yang jumbo justru tidak disebutkan itu menunjukkan bahwa ada yang disembunyikan, ada yang tidak ingin diketahui oleh publik,” kata Bima dalam forum tersebut.

Kabinet Bayangan juga mempertanyakan apakah program MBG masih akan mengambil porsi dana pendidikan, bagaimana kesiapan dapur, serta apakah akan ada moratorium atau perubahan skema. Pertanyaan serupa juga diarahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih, terutama mengenai kemampuan koperasi desa membayar cicilan dan keterlibatan BUMN seperti Agrinas.

Danantara dan Giant Sea Wall Ikut Disorot

Di luar program sosial dan ekonomi, Kabinet Bayangan menyoroti rencana transisi energi dan proyek infrastruktur besar. Bima mempertanyakan ambisi energi terbarukan 100 gigawatt dan target puluhan gigawatt energi terbarukan dalam waktu singkat.

Menurut dia, target tersebut tidak terlihat terhubung dengan rencana pengurangan pembangkit listrik tenaga batu bara yang menyebabkan kelebihan pasokan listrik di Jawa dan Bali. Ia juga menyebut proyek Giant Sea Wall membutuhkan kajian kelayakan serius karena berpotensi memunculkan dampak lingkungan dan konflik agraria, termasuk terhadap komunitas nelayan.

Kabinet Bayangan juga mempertanyakan klaim kinerja Danantara. Bima mengatakan publik belum dapat menguji klaim kinerja konsolidasi BUMN di bawah Danantara karena laporan keuangannya belum dipublikasikan. Karena itu, klaim yang disampaikan pemerintah dinilai masih sepihak dan belum dapat diverifikasi publik.

Risiko Iklim Tidak Dibahas

Catatan lain yang disampaikan adalah absennya pembahasan mengenai El Nino, kekeringan, dan kebakaran hutan dalam pidato Presiden. Kabinet Bayangan menilai risiko iklim dapat mengganggu target pertumbuhan ekonomi dan agenda swasembada pangan.

Bima menyebut ekonomi sulit tumbuh 6 persen jika pemerintah tidak memiliki paket kebijakan mitigasi El Nino. Ia juga menyinggung kebakaran hutan, kekeringan di berbagai daerah, serta gangguan terhadap produktivitas pangan dan petani.

Kabinet Bayangan khawatir defisit yang terlihat tetap di bawah 3 persen dapat menyembunyikan beban fiskal sesungguhnya. Mereka juga menyoroti kemungkinan penugasan kepada bank-bank Himbara untuk membiayai program berisiko kredit tinggi, seperti Koperasi Desa Merah Putih dan SPPG MBG.

Hingga bahan ini disusun, transkrip yang diterima belum memuat tanggapan pemerintah terhadap kritik Kabinet Bayangan tersebut.