Industri Tekstil Masuk Fase Sulit, Bahan Baku dan Impor Jadi Tekanan Utama

Industri tekstil nasional kembali menghadapi tekanan berat. Lonjakan harga bahan baku, kenaikan biaya energi, suku bunga tinggi, pelemahan daya beli, hingga derasnya barang impor murah membuat daya saing produsen lokal tertekan, baik di pasar domestik maupun ekspor.

INDOWORK.ID, JAKARTA: Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSyFI menilai industri tekstil nasional sedang memasuki fase sulit. Tekanan datang dari berbagai sisi, mulai dari bahan baku, energi, pembiayaan, hingga persaingan dengan produk impor.

Kondisi tersebut tercermin dari aktivitas manufaktur Indonesia yang kembali masuk zona kontraksi. Purchasing Managers’ Index atau PMI manufaktur Indonesia berada di level 46,9 pada Juni 2026. Angka ini turun dari posisi Mei 2026 yang masih berada di level 50.

PMI di bawah 50 menunjukkan aktivitas manufaktur mengalami kontraksi. Skor 46,9 tersebut juga menjadi level terendah dalam setahun terakhir.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, sektor manufaktur, khususnya tekstil, menghadapi tekanan berat dari faktor internal dan eksternal. Kenaikan harga bahan baku, gejolak nilai tukar, tingginya suku bunga, dan mahalnya harga gas industri menjadi beban utama bagi produsen.

“Kenaikan harga bahan baku, energi, dan suku bunga langsung berimbas negatif pada daya saing kami. Jangankan bersaing untuk pasar ekspor, di dalam negeri saja pemerintah belum bisa menciptakan iklim persaingan yang kondusif antar-pelaku usaha,” ujar Redma.

Produk Impor Murah Membanjiri Pasar

Menurut Redma, tekanan industri tekstil semakin berat karena pasar domestik dibanjiri barang impor dengan harga dumping atau jual rugi. Selain itu, aktivitas importasi ilegal dinilai masih menguasai sebagian pasar dan melemahkan posisi produsen lokal.

Ia menilai penurunan indeks manufaktur tidak dapat dilepaskan dari kebijakan perlindungan produk lokal yang belum kuat. Integrasi ekosistem industri di dalam negeri juga dinilai belum berjalan optimal.

Struktur industri nasional disebut masih rapuh karena memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor. Padahal, sebagian bahan baku sebenarnya tersedia di dalam negeri dan dapat dikembangkan untuk memperkuat rantai pasok nasional.

Redma menilai, selama dukungan kebijakan terhadap produk lokal dan integrasi ekosistem industri masih setengah hati, PMI manufaktur sulit bertahan konsisten di zona ekspansi. Kondisi ini juga dapat menahan minat investasi baru di sektor manufaktur.

“Selama dukungan kebijakan pemerintah terhadap produk lokal dan integrasi ekosistem industrinya masih nanggung, nilai PMI ini tidak akan konsisten berada dalam zona ekspansif. Dampaknya, tidak akan ada investasi baru yang signifikan di sektor manufaktur,” kata Redma.

Permintaan Turun, Biaya Produksi Naik

Tekanan industri tekstil juga sejalan dengan laporan S&P Global mengenai aktivitas manufaktur Indonesia pada Juni 2026. Penurunan permintaan menjadi salah satu penyebab utama kontraksi manufaktur.

Permintaan baru atau new orders mengalami penurunan terdalam sejak April tahun lalu. Beban kerja yang menurun turut menyebabkan penurunan pembelian bahan baku dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi harga, pelaku usaha menghadapi kenaikan biaya input yang substansial. Biaya produksi dilaporkan naik dengan laju tertinggi sejak September 2013. Sebagai respons, dunia usaha menaikkan harga produk dengan laju tercepat dalam hampir 13 tahun.

Namun, kenaikan harga produk juga memberi dampak lanjutan. Daya beli konsumen melemah sehingga permintaan ikut turun. Situasi ini membuat produsen berada dalam posisi sulit: biaya produksi naik, tetapi pasar tidak cukup kuat untuk menyerap kenaikan harga.

Redma menambahkan, inkonsistensi regulasi dan lemahnya penegakan aturan di lapangan membuat sektor manufaktur semakin rentan terhadap guncangan pasar. Tekanan dapat datang dari dalam negeri maupun dari pasar global.

APSyFI berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk membenahi struktur industri tekstil nasional. Pembenahan dinilai penting agar industri tidak semakin terpuruk dan tetap mampu menjaga produksi, lapangan kerja, serta daya saing.

Dalam jangka pendek, pemerintah dinilai perlu memperkuat pengawasan impor, menindak importasi ilegal, serta memastikan kebijakan perdagangan tidak merugikan produsen lokal. Sementara dalam jangka menengah, integrasi bahan baku, energi kompetitif, dan dukungan pembiayaan menjadi kunci pemulihan industri tekstil.

Tanpa pembenahan menyeluruh, industri tekstil nasional berisiko terus tertekan. Padahal, sektor ini memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja, mendorong ekspor, dan menopang rantai industri dari hulu hingga hilir.