Proyek Masela Butuh 12.000 Pekerja, Warga Tanimbar Dijanjikan Jadi Prioritas

Puncak konstruksi LNG Abadi Masela diperkirakan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja langsung. Namun, janji keberpihakan kepada anak daerah harus ditopang pelatihan, sertifikasi, dan sistem rekrutmen yang transparan.

INDOWORK.ID, TANIMBAR: Dimulainya pembangunan Proyek LNG Abadi Masela membawa harapan besar bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Proyek bernilai US$20,9 miliar itu diperkirakan membutuhkan sekitar 12.000 tenaga kerja langsung pada puncak fase konstruksi.

Jumlah tersebut belum memasukkan pekerja tidak langsung yang berpotensi tumbuh di sektor transportasi, logistik, akomodasi, katering, perdagangan, keamanan, dan berbagai jasa pendukung lainnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan tenaga kerja dari daerah sekitar proyek akan mendapat prioritas. Pemerintah meminta operator mendahulukan warga dari Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya sebelum merekrut pekerja dari wilayah lain.

“Selama ada di sini, pakai dulu di sini,” kata Menteri ESDM dalam groundbreaking Proyek LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis, 16 Juli 2026.

Kebijakan tersebut menjadi penting karena masyarakat telah menunggu realisasi proyek hampir tiga dekade. Pembangunan Masela diharapkan tidak hanya menghasilkan gas, tetapi juga membuka akses pekerjaan dan memperbaiki taraf hidup warga di sekitar lokasi proyek.

Ribuan pekerjaan pada masa konstruksi

Pekerjaan pembangunan Masela mencakup fasilitas bawah laut, sumur produksi, jaringan pipa, fasilitas produksi terapung, pelabuhan, dermaga, serta kilang LNG darat di Pulau Yamdena.

Proyek juga akan membangun fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage. Rangkaian pembangunan itu membutuhkan tenaga kerja dari berbagai bidang, mulai dari konstruksi sipil, mekanikal, elektrikal, pengelasan, kelautan, logistik, hingga keselamatan kerja.

Dokumen proyek memperkirakan kebutuhan tenaga kerja langsung mencapai sekitar 12.000 orang pada puncak konstruksi. Fact sheet lainnya mencatat potensi penyerapan lebih dari 12.600 pekerja selama tahap pembangunan.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan kebutuhan tenaga kerja masih dapat berubah mengikuti desain akhir, jadwal pekerjaan, dan paket kontrak yang dijalankan. Namun, keduanya menggambarkan skala kesempatan kerja yang akan muncul ketika pembangunan memasuki fase penuh.

Menteri ESDM menyebut dampak ketenagakerjaan dapat lebih besar apabila pekerjaan tidak langsung ikut dihitung. Menurut dia, satu pekerjaan langsung dapat memunculkan kebutuhan tenaga tambahan di berbagai usaha pendukung.

Masuknya ribuan pekerja diperkirakan meningkatkan permintaan terhadap tempat tinggal, makanan, kendaraan, bahan bangunan, layanan kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Peluang ekonomi itu dapat dinikmati masyarakat apabila pelaku usaha lokal disiapkan sejak awal.

Prioritas berdasarkan wilayah

Pemerintah membagi prioritas tenaga kerja berdasarkan kedekatan dengan lokasi proyek. Masyarakat Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya ditempatkan sebagai kelompok terdekat yang perlu memperoleh kesempatan lebih dahulu.

Menteri ESDM menyebut posisi profesional juga harus dibuka bagi putra daerah, bukan hanya pekerjaan kasar atau sementara. Apabila tenaga dengan keahlian yang diperlukan tersedia di wilayah sekitar proyek, operator diminta merekrut mereka sebelum mencari tenaga dari luar Maluku.

“Lapangan pekerjaan yang profesional kita ambil dulu dari tier satu dan tier dua,” ujarnya.

Pemerintah juga melaporkan bahwa sejumlah anak muda dari Tanimbar dan Maluku Barat Daya telah mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan migas milik Kementerian ESDM di Cepu. Lulusan tersebut direncanakan dipersiapkan untuk bekerja di Proyek Masela.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya mempertemukan kebutuhan industri dengan kemampuan tenaga kerja lokal. Sebab, proyek migas berskala besar menerapkan persyaratan teknis dan keselamatan yang ketat.

Kesenjangan keterampilan menjadi tantangan

Janji prioritas tenaga lokal tidak otomatis mudah diwujudkan. Banyak pekerjaan di Masela membutuhkan sertifikat kompetensi, pengalaman, kemampuan menggunakan peralatan khusus, serta pemahaman terhadap standar keselamatan industri minyak dan gas.

Posisi seperti teknisi operasi, juru las bersertifikat, operator alat berat, teknisi listrik, ahli instrumentasi, tenaga kelautan, dan petugas keselamatan tidak dapat diisi hanya berdasarkan domisili.

Apabila pelatihan tidak dilakukan sejak awal, warga lokal berisiko hanya memperoleh pekerjaan berkeahlian rendah. Posisi teknis, profesional, dan manajerial dapat lebih banyak ditempati pekerja dari luar daerah.

Karena itu, pemerintah daerah, operator, sekolah kejuruan, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan perlu menyusun peta kebutuhan tenaga kerja secara rinci. Peta tersebut setidaknya harus menjelaskan jenis pekerjaan, jumlah pekerja, standar pendidikan, sertifikasi, dan waktu rekrutmen.

Program pelatihan juga perlu menyesuaikan tahapan proyek. Kebutuhan tenaga pada pekerjaan awal akan berbeda dengan kebutuhan ketika pembangunan kilang, pemasangan jaringan pipa, dan pengoperasian fasilitas dimulai.

Fact sheet proyek mencantumkan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal sebagai salah satu manfaat utama pengembangan Masela. Pemerintah juga menekankan prioritas bagi tenaga kerja dan vendor lokal.

Pekerjaan konstruksi tidak berlangsung selamanya

Besarnya kebutuhan tenaga kerja pada masa pembangunan perlu dibaca secara hati-hati. Sebagian besar dari sekitar 12.000 pekerjaan tersebut muncul ketika proyek berada pada puncak konstruksi.

Setelah pembangunan selesai, kebutuhan tenaga kerja akan turun. Pada fase operasi, jumlah pekerja langsung diperkirakan sekitar 850 hingga 1.000 orang.

Infografik proyek menyebut sekitar 30 persen tenaga kerja operasi ditargetkan berasal dari masyarakat Maluku dan Kepulauan Tanimbar. Target tersebut berarti persaingan untuk mendapatkan pekerjaan permanen akan lebih ketat dibandingkan pada fase pembangunan.

Perbedaan besar antara tenaga kerja konstruksi dan operasi juga dapat menimbulkan persoalan sosial. Ribuan pekerja yang selesai bekerja perlu memiliki pilihan pekerjaan lain agar tidak langsung masuk ke kelompok pengangguran.

Pemerintah daerah perlu memanfaatkan masa konstruksi untuk memperkuat keterampilan yang dapat digunakan di proyek lain. Pelatihan sebaiknya tidak hanya dibuat untuk satu jenis pekerjaan di Masela, tetapi juga untuk industri konstruksi, pelabuhan, kelautan, energi, dan manufaktur.

Dengan demikian, pengalaman bekerja di Masela dapat menjadi modal bagi tenaga lokal untuk memasuki pasar kerja yang lebih luas setelah pembangunan berakhir.

Rekrutmen harus transparan

Besarnya proyek dan tingginya minat masyarakat terhadap pekerjaan berpotensi menimbulkan praktik percaloan. Risiko lain adalah masuknya kepentingan politik, hubungan kekerabatan, atau rekomendasi kelompok tertentu dalam proses penerimaan pekerja.

Pemerintah perlu memastikan informasi lowongan diumumkan secara terbuka. Persyaratan, tahapan seleksi, hasil tes, dan mekanisme pengaduan harus dapat diakses masyarakat.

Basis data tenaga kerja lokal juga harus disiapkan secara akurat. Pendataan diperlukan agar klaim prioritas warga daerah dapat diukur, bukan hanya menjadi pernyataan saat seremoni.

Menteri ESDM mengingatkan bahwa pelibatan masyarakat dan pengusaha lokal tetap harus dilakukan secara profesional. Pemerintah daerah diminta tidak menggunakan proyek sebagai ruang untuk menitipkan tim sukses atau menjalankan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengawasan juga dibutuhkan untuk mencegah perusahaan mencatat pekerja sebagai tenaga lokal hanya demi memenuhi target administratif, padahal pekerja tersebut tidak benar-benar berasal atau menetap di wilayah sekitar proyek.

Manfaat proyek harus dirasakan masyarakat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam harus membawa kemakmuran bagi masyarakat. Pemerintah, menurut dia, mempunyai tanggung jawab memastikan rakyat ikut merasakan hasil proyek.

“Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi,” kata Prabowo.

Presiden juga meminta perusahaan nasional dan badan usaha milik negara memberikan pendampingan kepada pengusaha serta tenaga lokal yang masih membutuhkan peningkatan kemampuan.

Pendekatan tersebut membuka ruang bagi kebijakan afirmatif. Akan tetapi, keberpihakan tetap harus diikuti standar profesional agar keselamatan, kualitas pekerjaan, dan keberlanjutan proyek tidak terganggu.

Groundbreaking Masela telah membuka pintu kesempatan. Ujian berikutnya adalah memastikan pintu tersebut benar-benar dapat dimasuki masyarakat Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.

Keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari jumlah pekerja pada masa konstruksi. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak warga lokal memperoleh keahlian, sertifikasi, pengalaman, dan pekerjaan berkualitas yang tetap berguna setelah kilang selesai dibangun.