BI Akan Melakukan Refocusing dan Revitalisasi Kebijakan LLD, Khususnya Terkait Pengawasan

Diperlukan sinergi dan koordinasi atas implementasi kebijakan Lalu Lintas Devisa (LLD) antara K/L dan pemangku kepentingan terkait. Di antaranya adalah DSI, eksportir, perbankan untuk penguatan tata kelola dan pengawasan lintas otoritas.

INDOWORK.ID, JAKARTA – Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memaparkan sejumlah rencana dan kebijakan bank sentral di antaranya rencana kebijakan lalu lintas devisa (LLD) saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon gubernur BI di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (26/8).

“Kebijakan LLD akan menjadi perhatian serius kami sesuai mandat BI berdasarkan UU dengan berbagai tantangan. Kami ke depan akan melakukan refocusing dan revitalisasi kebijakan LLD , khususnya terkait pengawasan,” jelasnya.

Adapun tantangan yang dimaksud, antara lain fragmentasi sumber data dan tantangan kualitas data, infrastruktur data LLD perlu diperkuat dan potensi under invoicing dan transfer pricing.

“Hal ini sangat penting mengingat potensi under invoicing yang cukup besar tapi kami tidak bisa sendirian karena LLD melibatkan banyak pihak,” ujar Destry.

Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan sinergi dan koordinasi atas implementasi kebijakan LLD antara K/L dan pemangku kepentingan terkait.

“Di antaranya adalah DSI, eksportir, perbankan untuk penguatan tata kelola dan pengawasan lintas otoritas,” tegasnya.

Ia menambahkan langkah berikutnya adalah akselerasi transformasi perolehan dan pemanfaatan data LLD, yaitu standarisasi metadata secara end to end, perolehan data yang lebih timely dan komprehensif dan penguatan integrasi lintas sumber data LLD.

Selanjutnya, kata Destry, menguatkan pengawasan menggunakan suptech untuk menitoring LLD secara cepat, tepat waktu dan tepat guna.

Terkait dengan potensi kredit di Indonesia, Destry menilai masih perlu digenjot ke depannya, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi.

Menurutnya, kredit di Tanah Air masih perlu diakselerasi, karena siklus ekonomi Indonesia masih jauh di bawah level optimalnya.

“Pertumbuhan kredit masih dapat terus didorong, mengoptimalkan undisbursed loan yang saat ini mencapai Rp2.548 triliun atau 21,8% dari plafon,” katanya.

Undisbursed loan adalah fasilitas pinjaman dari bank yang sudah disetujui dan diberi batas plafon, tetapi belum ditarik atau dicairkan oleh nasabah.

“Kondisi ini harus dibarengi dengan upaya mengenjot daya beli masyarakat,” ujar Destry.

Destry juga menyoroti pertumbuhan kredit UMKM yang masih perlu didorong sebagai fondasi ekonomi.

“Menjaga stabilitas saja tidak cukup, BI perlu memperkuat bauran kebijakan. Oleh karena itu, BI harus adaptif dalam hal ini. BI juga perlu terus memperkuat bauran kebijakan agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Strategi Membawa Rupiah Makin Perkasa

Dalam kesempatan itu juga Destry Damayanti mengungkapkan strategi yang akan ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kebijakan BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, di bawah kepemimpinannya, masih akan melanjutkan konsep yang telah dijalankan BI sejak lama, yaitu melalui kebijakan moneter, yaitu BI Rate.

“Stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus diperkuat ke depannya melalui konsep kebijakan yang terus diperkuat. BI rate akan diarahkan secara preemtive dan forward looking untuk menjaga stabilitas rupiah,” tegas Destry.

Stabilisasi rupiah. lanjutnya, di antaranya melalui intervensi yang terukur, hingga operasi moneter yang ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas.

“Stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus diperkuat melalui smart intervention. Operasi moneter pro market akan dioptimalkan agar transmisi kebijakan semakin efektif dan likuiditas tetap memadai bagi pasar uang, perbankan, dan sektor riil,” tuturnya.

Desakan agar BI tetap mempertahankan rupiah muncul saat Wakil Komisi XI Dolfie Othniel Frederic menanyakan upaya bank sentra membawa rupiah ke level Rp16.500 per dolar AS.

“Pada tahun 2026, fundamental nilai tukar rupiah Rp16.500/US$. Ibu masih sepakat dengan pandangan itu? Bahwa nilai tukar yang sesuai dengan ekonomi kita Rp16.500,” tanyanya.

Pasalnya, tegas Dolfie, BI pernah mengatakan dalam rapat dengan Komisi XI terkait nilai fundamental rupiah Rp16.500 per dolar AS. Adapun, saat ini, nilai tukar mencapai Rp17.700 per dolar AS.

“Jika Bu Destry menjadi Gubernur BI nanti apakah bisa menjadikan nilai tukar dolar itu Rp16.500. Itu yang pertama, jadi tantangan Ibu adalah bagaimana mengembalikan nilai tukar yang Rp17.700 itu harus kembali ke nilai tukar yang sesuai fundamental ekonominya yaitu Rp16.500,” tegasnya.(*)