BEI Pangkas Batas Penurunan Saham Jadi 7 Persen, Pasar Modal Masih Dibayangi MSCI

INDOWORK.ID, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) memperketat mekanisme perdagangan dengan menurunkan batas penolakan otomatis bawah atau auto rejection bawah (ARB) menjadi 7 persen. Kebijakan tersebut diumumkan pada Senin (19/10/2026) untuk meredam gejolak pasar setelah ancaman penurunan klasifikasi Indonesia oleh MSCI.

Batas ARB sebelumnya ditetapkan sebesar 15 persen untuk kelompok saham terkait. Penyesuaian tersebut bertujuan membatasi penurunan harga harian agar perdagangan berlangsung lebih terkendali.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa pengelola bursa akan meminta penjelasan langsung kepada MSCI. Pertemuan dilakukan setelah penyedia indeks global itu mempertanyakan kelayakan Indonesia mempertahankan status Emerging Market.

MSCI menyoroti transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan efektivitas penegakan aturan. Persoalan tersebut dinilai memengaruhi integritas serta keterbukaan pasar modal Indonesia.

Kekhawatiran investor telah memicu tekanan jual besar pada perdagangan Jumat (16/10/2026). Reuters melaporkan nilai kapitalisasi pasar yang terhapus pada hari itu mencapai sekitar US$65 miliar.

Tekanan berlanjut pada perdagangan Senin ketika indeks saham kembali melemah tajam. Gejolak tersebut memperlihatkan besarnya pengaruh kepercayaan investor internasional terhadap pasar keuangan domestik.

Jeffrey menyatakan BEI dan Otoritas Jasa Keuangan tidak memperkirakan munculnya peringatan MSCI tersebut. Menurut dia, hasil komunikasi dengan pelaku pasar menunjukkan Indonesia masih memenuhi kriteria pasar berkembang.

Meski demikian, penilaian akhir tetap berada di tangan MSCI melalui proses konsultasi. Ancaman reklasifikasi belum berarti Indonesia secara resmi kehilangan status Emerging Market.

Perubahan menjadi Standalone Market berpotensi mengeluarkan saham Indonesia dari sejumlah indeks investasi internasional. Dampaknya dapat memengaruhi penempatan dana oleh pengelola portofolio yang mengikuti indeks tersebut.

Pembatasan penurunan harga merupakan instrumen untuk mengendalikan volatilitas jangka pendek. Kebijakan itu tidak otomatis menyelesaikan persoalan transparansi kepemilikan maupun pengawasan transaksi.

Otoritas pasar modal perlu memperlihatkan hasil reformasi yang dapat diverifikasi investor global. Penguatan keterbukaan informasi dan penegakan hukum menjadi faktor penting dalam memulihkan kepercayaan.

Keputusan MSCI akan menjadi ujian bagi daya saing pasar modal nasional. Perbaikan tata kelola diperlukan agar perusahaan Indonesia tetap memiliki akses luas terhadap pembiayaan internasional.