Menunggu Gebrakan Menkeu Suahasil, Mampukan Memenuhi Ambisi Pertumbuhan?

Menteri Keuangan baru perlu menggeser fokus dari sekadar menjaga agar defisit tetap berada di bawah batas tertentu. Hal ini perlu dilakukan agar struktur APBN semakin sehat.

INDOWORK.ID, JAKARTA – Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara menimbulkan pertanyaan besar. Purbaya baru sekitar satu tahun menjabat, sementara sejumlah kebijakannya masih menjadi perdebatan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi justru mampu bergerak di atas 5%.

Karena itu, pergantian ini sebaiknya tidak dibaca semata-mata sebagai penilaian bahwa Purbaya berhasil atau gagal. Persoalan yang lebih besar adalah arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.

Indonesia sedang menghadapi situasi yang tidak sederhana. Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan lebih tinggi melalui berbagai program prioritas. Namun pada saat yang sama, APBN menghadapi tekanan dari kebutuhan belanja, pembayaran bunga utang, kewajiban BUMN dan proyek strategis, serta kebutuhan menjaga kepercayaan pasar terhadap rupiah dan surat utang negara.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak cukup hanya membutuhkan pertumbuhan. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang dapat dibiayai secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi di atas 5% tentu merupakan kabar baik. Perekonomian yang tumbuh berarti aktivitas produksi, konsumsi, investasi dan kesempatan kerja masih bergerak. Namun pertumbuhan saja tidak cukup untuk menilai kesehatan ekonomi.

Pertanyaan berikutnya adalah berapa biaya yang harus dibayar negara untuk menghasilkan pertumbuhan tersebut?

Jika pertumbuhan diperoleh dengan memperbesar defisit, menambah utang, menggunakan cadangan fiskal secara agresif, atau memindahkan risiko perusahaan negara ke APBN, maka manfaat pertumbuhan harus dibandingkan dengan risiko yang ditinggalkan untuk masa depan.

Sebaliknya, jika pertumbuhan diperoleh melalui peningkatan produktivitas, investasi swasta, ekspor, hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan efisiensi belanja negara, maka pertumbuhan tersebut jauh lebih sehat.

Karena itu, tantangan Indonesia bukan memilih antara pertumbuhan dan disiplin fiskal. Tapi kita membutuhkan keduanya.

Masalah terbesar bukan besarnya utang, tetapi kemampuan membayarnya. Pembicaraan mengenai utang sering berhenti pada rasio utang terhadap PDB. Padahal indikator yang tidak kalah penting adalah kemampuan negara membayar utang dari penerimaan yang dimilikinya.

Semakin besar penerimaan negara yang harus digunakan untuk membayar bunga, semakin kecil ruang pemerintah untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program pembangunan lainnya.

Karena itu, Menteri Keuangan baru perlu menggeser fokus dari sekadar menjaga agar defisit tetap berada di bawah batas tertentu. Hal ini perlu dilakukan agar struktur APBN semakin sehat.

Beberapa indikator harus menjadi perhatian utama seperti pembayaran bunga terhadap penerimaan negara, kebutuhan pembiayaan kembali utang, keseimbangan primer, pertumbuhan penerimaan pajak, serta kewajiban kontinjensi yang berasal dari BUMN dan proyek strategis.

Defisit yang terlihat aman belum tentu berarti APBN sehat apabila kewajiban jangka panjang terus bertambah.

Sebut saja pembayaran cicilan utang Whoos. Ini bukan sekadar persoalan cicilan. Beban utang proyek Whoosh menjadi contoh penting mengenai bagaimana risiko korporasi negara pada akhirnya dapat bersinggungan dengan APBN.

Secara nominal, cicilan tahunan mungkin tidak terlalu besar dibandingkan keseluruhan APBN. Namun persoalan sebenarnya bukan semata-mata angka cicilan tersebut. Persoalan yang lebih penting adalah moral hazard.

Jika proyek yang secara komersial bermasalah pada akhirnya selalu mendapatkan dukungan negara, maka pelaku usaha milik negara akan mempunyai insentif yang lebih lemah untuk mengendalikan risiko sejak awal. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan prinsip yang jelas bahwa APBN bukan tempat terakhir untuk menyembunyikan kegagalan pengelolaan risiko BUMN.

Setiap proyek strategis harus mempunyai batas dukungan pemerintah yang jelas, sumber pembayaran yang jelas, mekanisme evaluasi yang transparan, dan pembagian risiko antara pemerintah, BUMN dan pihak swasta.

Jika negara memang memutuskan sebuah proyek harus diselamatkan karena alasan strategis, keputusan tersebut harus dikemukakan secara terbuka sebagai kebijakan publik, bukan seolah-olah sebagai transaksi bisnis biasa.

Dana Saldo Anggaran Lebih atau SAL merupakan salah satu bantalan penting APBN. Menggunakannya untuk mendorong perekonomian dalam kondisi tertentu dapat dibenarkan. Namun SAL seharusnya tidak menjadi sumber permanen untuk membiayai program yang setiap tahun membutuhkan anggaran.

SAL mempunyai nilai yang sering dilupakan yakni insurance value. Ketika terjadi krisis, resesi, bencana, gejolak harga komoditas atau tekanan pasar keuangan, cadangan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk bertindak tanpa harus langsung mencari utang baru.

Karena itu, penggunaan SAL harus memiliki aturan yang ketat. SAL sebaiknya digunakan untuk menghadapi kondisi luar biasa atau kebijakan kontra-siklus, bukan untuk menutup ketidakseimbangan struktural antara pendapatan dan belanja.

Hal yang sama berlaku terhadap ekspektasi penerimaan dari Danantara. Pemerintah perlu membedakan dengan jelas antara penerimaan yang sudah pasti, penerimaan yang diproyeksikan, dan potensi keuntungan investasi.

Jangan sampai keuntungan atau transfer yang belum pasti dimasukkan ke dalam perencanaan fiskal seolah-olah merupakan penerimaan yang sudah tersedia.

Prinsipnya sederhana, APBN harus dibangun berdasarkan cash flow yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan harapan.

Danantara dapat menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan aset negara. Tetapi semakin besar perannya, semakin penting pula transparansi mengenai aset, kewajiban, dividen, investasi dan risiko yang ditanggung negara.

Di sisi lain, fiskal dan moneter harus berjalan dalam satu arah. Bank Indonesia (BI) bertugas menjaga stabilitas rupiah dan inflasi sekaligus mendukung pertumbuhan. Kementerian Keuangan bertugas menjaga APBN dan pembiayaan negara. Keduanya mempunyai mandat berbeda, tetapi kebijakannya saling memengaruhi.

Jika pemerintah melakukan ekspansi fiskal besar-besaran sementara BI harus memperketat kebijakan untuk menjaga rupiah, maka terjadi situasi seperti mobil yang gas dan remnya diinjak bersamaan. Akibatnya, biaya kebijakan menjadi lebih mahal.

Sebaliknya, jika fiskal kredibel dan kebutuhan pembiayaan dapat diprediksi, tekanan terhadap pasar obligasi dapat berkurang. Kondisi tersebut memberikan ruang yang lebih besar kepada Bank Indonesia untuk menjalankan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ketika inflasi dan rupiah memungkinkan.

Karena itu, koordinasi fiskal-moneter bukan berarti menghilangkan independensi BI. Justru koordinasi yang baik diperlukan agar masing-masing lembaga dapat menjalankan mandatnya dengan lebih efektif.

Hanya saja rupiah yang makin tertekan, tidak bisa diselamatkan BI sendirian. Ketika rupiah melemah, perhatian biasanya langsung tertuju kepada bank sentral. BI memang mempunyai instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah. Namun kemampuan BI mempunyai batas.

Rupiah juga sangat dipengaruhi oleh persepsi investor terhadap APBN, kebutuhan penerbitan surat utang, arus modal, kondisi global, neraca transaksi berjalan dan kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Karena itu, salah satu cara terbaik membantu BI menjaga rupiah adalah membuat fiskal lebih kredibel.

Pemerintah tidak harus mempertahankan rupiah pada suatu angka tertentu. Yang lebih penting adalah menciptakan keyakinan bahwa Indonesia mempunyai kebijakan ekonomi yang konsisten dan mampu memenuhi kewajiban keuangannya.

Jika pemerintah ingin menjalankan banyak program sekaligus, maka efisiensi biasa tidak akan cukup.
Indonesia membutuhkan reprioritisasi anggaran. Setiap program pemerintah harus diuji dengan beberapa pertanyaan seperti apakah program tersebut meningkatkan produktivitas?, apakah program tersebut menghasilkan penerimaan atau penghematan di masa depan? atau apakah program tersebut harus dilakukan sekarang atau dapat ditunda?

Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak perlu melakukan pemotongan secara membabi buta. Program yang benar-benar produktif justru dapat diperbesar. Sebaliknya, program yang manfaatnya kecil harus dikurangi meskipun secara politik populer.

Efisiensi bukan berarti membelanjakan lebih sedikit. Efisiensi berarti mendapatkan hasil yang lebih besar dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh yang sangat tepat.

Program tersebut dapat mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang besar jika dilaksanakan dengan benar. Namun karena nilainya sangat besar, pemerintah perlu mengukurnya dengan standar investasi publik. Jika hasilnya terbukti besar, program tersebut bukan sekadar belanja sosial. MBG bisa menjadi investasi terhadap modal manusia Indonesia.

Pada akhirnya, hampir semua persoalan fiskal kembali kepada satu masalah yaitu penerimaan negara.

Jika negara ingin membiayai pembangunan yang lebih besar tanpa terus menambah utang, maka penerimaan harus tumbuh lebih cepat.

Namun peningkatan penerimaan tidak harus selalu berarti menaikkan tarif pajak. Yang lebih penting adalah memperluas basis pajak, memperbaiki administrasi, mengurangi kebocoran, memperkuat digitalisasi, meningkatkan kepatuhan dan mengurangi berbagai fasilitas perpajakan yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang sepadan.

Indonesia membutuhkan sistem perpajakan yang lebih luas dan lebih adil. Tanpa reformasi penerimaan, ambisi pembangunan pada akhirnya akan selalu kembali kepada dua pilihan, yaitu utang atau pemotongan belanja.

Utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur produktif, meningkatkan kualitas manusia, memperkuat energi, memperbaiki logistik atau meningkatkan kapasitas ekspor dapat meningkatkan kemampuan ekonomi untuk membayar utang tersebut.

Yang harus dihindari adalah utang untuk membiayai pengeluaran yang tidak meningkatkan kapasitas ekonomi. Karena itu, setiap proyek yang dibiayai utang seharusnya memiliki ukuran sederhana:

Menkeu baru harus menjadi penjaga prioritas

Di sinilah peran Suahasil menjadi sangat penting. Ia tidak perlu menjadi Menteri Keuangan yang sekadar pelit. Ia justru harus menjadi Menteri Keuangan yang selektif.

Jika ada program yang menghasilkan produktivitas tinggi, ia harus berani menambah anggaran. Jika ada proyek strategis yang benar-benar penting, ia harus berani membiayainya dengan struktur yang sehat.

Namun jika ada program yang rendah manfaatnya, ia harus berani mengatakan tidak. Seorang Menteri Keuangan yang kuat bukanlah yang selalu mengatakan ‘tidak ada uang’. Menteri Keuangan yang kuat adalah yang mampu mengatakan uang negara terbatas. Karena itu kita harus menentukan mana yang paling penting.

Pada akhirnya, Presidenlah yang menentukan keberhasilan reformasi fiskal. Sebagus apa pun Menteri Keuangan, ia tidak akan mampu menjaga APBN jika semua program harus dijalankan tanpa memperhitungkan kemampuan fiskal.

“Apakah Presiden bersedia memberikan ruang kepada Menteri Keuangan untuk mengatakan tidak terhadap belanja yang tidak prioritas?(*)