Ekonom: Faktanya Mesin Pertumbuhan Untuk Menyerap Lapangan Kerja Makin Melambat

Apalagi saat ini Indonesia menghadapi multiple shock, yaitu konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, kenaikan BBM non-subsidi, ekspansi SPPG dan pelemahan nilai rupiah yang memiliki lag time dalam mempengaruhi inflasi terhadap pangan lokal.

INDOWORK.ID, JAKARTA – Ekonom menilai persoalan serapan tenaga kerja tidak bisa hanya dilihat secara nominal, tapi rasio terhadap pertumbuhan ekonomi atau investasi karena faktanya mesin pertumbuhan untuk menyerap lapangan kerja makin melambat.

Merespons pidato Rapat Tahunan Sidang MPR RI yang disampaikan Prabowo Subianto, lembaga penelitian Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan sejumlah catatan.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, memberikan sanggahan terhadap klaim penciptaan lapangan kerja Prabowo.

Menurutnya, persoalan serapan tenaga kerja tidak bisa hanya dilihat secara nominal, tapi rasio terhadap pertumbuhan ekonomi atau investasi.

Faktanya mesin pertumbuhan untuk menyerap lapangan kerja makin melambat, meski nominal realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun. Investasi seperti hilirisasi bersifat padat modal, bahkan masih jauh dari industrialisasi karena masih mengolah barang komoditas primer.

“Kalau kita hitung rasio dari data tenaga kerja, setiap 1% pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menyerap 950.000 tenaga kerja. Sementara tahun 2025 tiap 1% pertumbuhan hanya menyerap 370.000 orang. Dan kondisi nya memburuk, di semester I 2026 rasionya hanya 340.000 orang. Klaim investasi dan pertumbuhan ekonomi artinya makin rendah kualitasnya,” tegas Bhima kepada pers, Jumat (14/8).

Demikian juga terkait klaim perampingan BUMN dapat mendorong efisiensi tapi belum disertai dengan keterbukaan laporan keuangan Danantara kepada publik.

“Bagaimana kita bisa menguji klaim Presiden soal kinerja BUMN kalau laporan konsolidasi Danantara juga belum ada. Termasuk soal investasi hasil dividen untuk hilirisasi apakah sudah masuk pada integrasi hulu-hilir, termasuk nilai tambah di midstream industry (industri tengah), atau masih terjebak pada nilai tambah kecil.” kata Bhima.

Klaim di Sektor Pangan dan Pertanian

Isnawati Hidayah, Peneliti Senior Celios, menegaskan ada tiga catatan penting terhadap klaim-klaim berbahaya di sektor pangan dan pertanian dari pidato Presiden Prabowo pagi ini.

Isnawati menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memahami realita di lapangan terkait kesejahteraan petani kecil, masyarakat mengeluhkan harga pangan semakin mahal, rantai pasok yang semakin mahal, dan kondisi ekonomi yang sulit.

Pertama, klaim bahwa KDMP telah membantu rantai pasok petani terlalu berlebihan. Hingga 14 Agustus 2026, transaksi KDMP masih didominasi barang subsidi dan produk kelontong, sementara hasil produksi petani kecil sangat minim.

Membangun koperasi tidak otomatis memotong tengkulak, malah berpotensi menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Bukan koperasi yang tumbuh organik dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

“Tanpa kepastian pasar, penyerapan hasil panen, input produksi yang terjangkau, dan harga yang lebih baik bagi petani, KDMP justru belum menjawab akar persoalan rantai pasok dan hanya menjadi sumber ladang korupsi dan pemborosan APBN,” tuturnya.

Kedua, pemerintah mereduksi swasembada pangan menjadi sekadar angka produksi. Padahal 47,94% penduduk miskin ekstrem bekerja di sektor pertanian dan terdapat 17,25 juta petani gurem dengan lahan kurang dari 0,5 hektare, dimana mereka yang memproduksi pangan tapi masih hidup dalam kelaparan dan kemiskinan.

“Pangan menyumbang hampir 75% dari Garis Kemiskinan Indonesia, menunjukkan betapa rentannya masyarakat miskin terhadap kenaikan harga makanan,” kata Isnawati.

Apalagi saat ini Indonesia menghadapi multiple shock, yaitu konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, kenaikan BBM non-subsidi, ekspansi SPPG dan pelemahan nilai rupiah yang memiliki lag time dalam mempengaruhi inflasi terhadap pangan lokal.

Selain itu, tegasnya, pemerintah masih gagal menjawab persoalan paling mendasar, berapa yang diterima petani, berapa yang dibayar rakyat sebagai konsumen, siapa yang menikmati margin rantai pasok, dan apakah masyarakat miskin mampu membeli pangan.

“Klaim swasembada jangan menjadi etalase untuk menutupi kegagalan memperbaiki kesejahteraan petani dan keterjangkauan pangan,” ujarnya.(*)