Dedi Mulyadi Akan Ubah Skema Kerja Sama Trans Jabar dengan DAMRI

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan mengubah skema kerja sama angkutan Trans Jabar dengan DAMRI. Mulai Agustus, Pemprov Jawa Barat akan langsung bekerja sama dengan DAMRI tanpa melalui BUMD perantara.

INDOWORK.ID, BANDUNG: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti skema kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DAMRI dalam pengelolaan angkutan Trans Jabar. Ia menilai ada mekanisme yang perlu diperbaiki karena pembayaran dari Pemprov Jabar kepada DAMRI selama ini harus melewati BUMD.

Pernyataan itu disampaikan Dedi dalam sambutan acara *groundbreaking* Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PSEL Legok Nangka, Jawa Barat, Rabu, 29 Juli 2026.

Dedi mengatakan, kerja sama Pemprov Jabar dengan DAMRI untuk layanan Trans Jabar selama ini dilakukan melalui BUMD Jasa Sarana. Menurut dia, skema tersebut membuat pembayaran tidak langsung diterima DAMRI.

“Nanti Pak Ketua DPRD, minggu depan yang aneh akan saya ubah lagi, yaitu Pemda Jabar kerja sama dengan Perum DAMRI untuk membuat angkutan Trans Jabar,” ujar Dedi.

Ia kemudian menjelaskan, pembayaran dari Pemprov Jabar harus masuk lebih dulu ke BUMD Jawa Barat, yakni Jasa Sarana, sebelum diteruskan ke DAMRI.

Direktur Human Capital & General Affair Peppy Fachrial mengatakan kebijakan tersebut bagian dari keberbihakan terhadap Perum DAMRI agar berkinerja lebih positif. Karena sejatinya Perum DAMRI membutuhkan menanisme yang lebih cair untuk memperlancar operasionalnya

“Juga perlu diingat bahwa DAMRI ini hdir untuk Indonesia. Agar masyarakat lancar dalam bermobilisasi untuk keperluan penghidupan sehari-hari,’ tambahnya

Pembayaran Akan Langsung ke DAMRI

Dedi menyebut skema tersebut tidak efisien. Ia menyinggung adanya alokasi dari nilai kerja sama yang diterima BUMD sebagai perantara.

Menurut Dedi, dari nilai Rp120 miliar, Jasa Sarana memperoleh bagian sebesar 5 persen. Selain itu, BUMD tersebut juga masih menerima biaya operasional dari pendapatan provinsi.

“Mulai bulan Agustus saya coret. Langsung dari Pemprov Jabar dengan DAMRI. Tidak ada lagi lewat Jasa Sarana,” kata Dedi.

Dedi menyebut pola kerja sama seperti itu sebagai praktik yang tidak sehat dalam tata kelola BUMD. Ia menilai ke depan hubungan kerja sama pemerintah daerah dengan operator layanan publik harus dibuat lebih langsung, sederhana, dan akuntabel.

Dengan perubahan tersebut, Pemprov Jabar diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran, menekan biaya perantara, serta memastikan anggaran layanan transportasi publik benar-benar digunakan untuk kepentingan operasional.

Bagian dari Evaluasi BUMD

Pernyataan Dedi mengenai DAMRI menjadi bagian dari kritik lebih luas terhadap tata kelola BUMD di Jawa Barat. Ia menilai sejumlah pola kerja sama daerah selama ini terlalu berbelit dan tidak langsung masuk ke kas daerah atau pihak pelaksana layanan.

Dedi juga menyinggung bahwa keuntungan atau dana yang semestinya masuk ke kas daerah kerap dikelola melalui BUMD, kemudian berkembang menjadi anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga piutang. Menurut dia, pola seperti itu perlu dihentikan agar keuangan daerah lebih sehat dan transparan.

Ia bahkan menyampaikan gagasan bahwa ke depan BUMD di Jawa Barat akan disederhanakan. Dedi menyebut hanya akan ada satu BUMD bernama Sangga Buana.

Dalam konteks Trans Jabar, perubahan skema dengan DAMRI diposisikan sebagai langkah awal membenahi tata kelola layanan publik. Transportasi umum dinilai harus dikelola dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Trans Jabar Harus Lebih Efisien

Kerja sama dengan DAMRI memiliki peran penting dalam pengembangan layanan angkutan publik antarkawasan di Jawa Barat. Trans Jabar diharapkan dapat menjadi moda transportasi yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat, kawasan ekonomi, dan wilayah aglomerasi.

Dengan pembayaran langsung kepada DAMRI, Pemprov Jabar ingin memastikan layanan transportasi berjalan lebih efektif. Skema yang lebih ringkas juga diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan, ketepatan operasional, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dedi menegaskan, berbagai hal yang dinilainya tidak wajar dalam tata kelola pemerintahan daerah harus segera diperbaiki. Ia menyebut perubahan skema kerja sama Trans Jabar dengan DAMRI sebagai salah satu langkah konkret yang akan mulai dilakukan pada Agustus.

Jika kebijakan ini berjalan, Pemprov Jabar akan memiliki pola kerja sama yang lebih langsung dengan operator transportasi. Bagi masyarakat, perubahan ini diharapkan dapat berdampak pada layanan angkutan yang lebih baik, lebih tertib, dan lebih efisien.