Stop Politisasi Minyak Goreng

INDOWORK.ID, JAKARTA: Pelarangan ekspor minyak sawit dan turunannnya, sungguh membuat Malaysia bersuka ria. Harga CPO, minyak goreng, berbagai produk makanan dan kosmetik tetap terjaga tinggi karena terbatasnya pasokan, memberikan kesempatan kepada Malaysia untuk mengambil pangsa pasar Indonesia.

Mereka dengan sekuat tenaga memompa ekspor. Mengurangi pemakaian untuk bio diesel. Bahkan berrencana menurunkan pajak ekspor. India, China, Uni Eropa yang kecewa terhadap kebijakan Indonesia, kini berpaling ke Malaysia.

Sementara di dalam negeri, petani sawit menjerit sakit. Arus kas mereka tergantung pada PKS. Posisi tawar mereka sangat lemah. Setelah diolah menjadi minyak goreng dan produk hilir lain, maka barang jadi tersebut dapat disimpan lama. Sementara tandan buah segar milik petani akan segera membusuk.

KERUGIAN EKONOMI DAN SOSIAL

Dalam pandangan ekonom Hasan Zein Mahmud, kerugian ekonomi Indonesia sungguh besar. Korban sosialnya juga besar.

Bukankah lebih baik cara to the point. Lebih straightforward. Pengusaha yang tidak bersedia menjual sebagian minyak gorengnya pada HET dicabut izinnya. Para penimbun dihukum berdasar ketentuan yang berlaku. Pengusaha yang lurus dan punya kepedulian sosial, kita bantu kelancaran usahanya. Kita dorong agar bisa lebih berkembang.

Ekspor kembali lancar. Devisa masuk lagi. Produksi kembali normal. Petani tidak kelaparan dan harga minyak goreng bisa terjangkau

Sejatinya porsi pengeluaran rumah tangga untuk minyak goreng relatif kecil. Jauh lebih kecil dari rata rata porsi pengeluaran untuk rokok, misalnya.

Mari kita stop politisasi minyak goreng.