BI Tahan Suku Bunga 5,75 Persen, Industri Hadapi Tekanan Kurs dan Biaya Modal

Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen untuk menjaga rupiah di tengah gejolak global. Bagi industri manufaktur, keputusan tersebut memberi perlindungan terhadap risiko pelemahan kurs, tetapi sekaligus membatasi ruang penurunan biaya kredit ketika harga bahan baku, mesin, dan energi masih tinggi.

INDOWORK.ID, JAKARTA: Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada 18–19 Agustus 2026. Suku bunga Deposit Facility tetap 4,75 persen, sedangkan Lending Facility dipertahankan 6,50 persen.

Kebijakan itu ditempuh untuk memperkuat stabilitas rupiah dari dampak gejolak global, menjaga inflasi dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Keputusan tersebut menunjukkan kebijakan moneter masih menghadapi dua kepentingan yang tidak mudah dipertemukan. Bank Indonesia perlu menjaga rupiah agar biaya impor dan inflasi tidak melonjak. Di sisi lain, sektor riil membutuhkan biaya pembiayaan yang lebih rendah untuk memperluas produksi dan investasi.

Bagi industri, stabilitas kurs sama pentingnya dengan suku bunga. Pelemahan rupiah langsung meningkatkan biaya pembelian bahan baku, barang modal, suku cadang, teknologi, dan energi yang dibayar menggunakan dolar Amerika Serikat.

Bank Indonesia mencatat rupiah berada di level Rp17.855 per dolar AS pada 18 Agustus 2026. Nilai itu menguat 0,78 persen dibandingkan dengan posisi akhir Juli, tetapi masih berada dekat Rp18.000 per dolar AS. Bank Indonesia.

Industri Menghadapi Beban Ganda

Kurs pada level tersebut menjadi tekanan bagi manufaktur yang memiliki kandungan impor tinggi. Industri kimia dan farmasi masih membutuhkan bahan baku impor. Industri otomotif dan elektronika bergantung pada komponen tertentu dari luar negeri. Industri tekstil memerlukan mesin, zat pewarna, dan sebagian bahan baku impor.

Tekanan serupa dihadapi industri makanan dan minuman, plastik, baja, permesinan, serta perusahaan yang mempunyai pinjaman atau kontrak pembelian dalam valuta asing.

Ketika rupiah melemah, perusahaan harus menyediakan lebih banyak dana untuk membeli barang dalam jumlah yang sama. Jika kenaikan biaya tidak dapat diteruskan kepada konsumen, margin keuntungan akan menyusut. Sebaliknya, apabila biaya dialihkan ke harga jual, permintaan berisiko melemah.

Suku bunga yang bertahan pada 5,75 persen juga membuat ruang penurunan bunga kredit menjadi terbatas. Perusahaan membutuhkan pinjaman untuk membeli bahan baku, membayar pekerja, membiayai produksi, dan membangun fasilitas baru.

Dampaknya tidak sama bagi setiap pelaku usaha. Perusahaan besar umumnya memiliki lebih banyak pilihan pembiayaan dan instrumen lindung nilai. Industri kecil dan menengah lebih bergantung pada kredit bank dan lebih sulit menahan kenaikan biaya input.

Namun, mempertahankan suku bunga juga dapat membantu industri apabila kebijakan tersebut mampu mencegah pelemahan rupiah yang lebih dalam. Penurunan suku bunga dalam situasi pasar global yang bergejolak berisiko mendorong keluarnya modal asing dan meningkatkan tekanan terhadap kurs.

Karena itu, persoalan industri bukan sekadar apakah BI-Rate turun atau bertahan. Pertanyaan utamanya adalah seberapa efektif kebijakan moneter menjaga rupiah sekaligus memastikan likuiditas perbankan mengalir ke kegiatan produksi.

Kredit Tumbuh, Distribusinya Perlu Diperiksa

Di tengah suku bunga yang belum turun, kredit perbankan tetap tumbuh. Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit pada Juli 2026 meningkat 13,58 persen secara tahunan, lebih tinggi daripada pertumbuhan 12,67 persen pada Juni.

Bank sentral juga telah menyalurkan insentif melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Hingga minggu pertama Agustus 2026, nilai insentif yang diterima perbankan mencapai Rp446,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp368,4 triliun dialokasikan melalui jalur pembiayaan, Rp73,2 triliun melalui jalur suku bunga, dan Rp4,9 triliun melalui jalur pembiayaan terhadap pendanaan. Bank Indonesia.

Pertumbuhan kredit dan besarnya insentif likuiditas merupakan fakta terkonfirmasi. Namun, angka agregat tersebut belum menunjukkan seberapa besar pembiayaan benar-benar mengalir ke industri manufaktur.

Kredit yang tinggi tidak otomatis memperbesar kapasitas produksi apabila lebih banyak mengalir ke konsumsi, perdagangan, komoditas, atau sektor dengan perputaran modal lebih cepat. Kualitas intermediasi perlu dilihat dari penggunaan dana, bukan hanya pertumbuhan nominal kredit.

Pemerintah, Bank Indonesia, dan perbankan perlu membuka data yang lebih terperinci mengenai penyaluran kredit ke setiap subsektor industri. Data itu diperlukan untuk mengetahui apakah pembiayaan digunakan sebagai modal kerja, investasi mesin, pembangunan pabrik, efisiensi energi, atau hanya restrukturisasi utang lama.

Hal lain yang perlu diperiksa adalah bunga yang benar-benar dibayar perusahaan. Besarnya likuiditas belum tentu segera menurunkan biaya kredit karena bank tetap memperhitungkan risiko usaha, kualitas jaminan, kondisi keuangan debitur, dan prospek permintaan.

Defisit Perdagangan Menambah Sinyal Tekanan

Tekanan terhadap industri juga terlihat dari neraca perdagangan. Indonesia masih mencatat surplus kumulatif US$3,58 miliar sepanjang Januari–Juni 2026. Namun, khusus Juni 2026, neraca perdagangan mengalami defisit US$450 juta.

Defisit bulanan tersebut perlu dicermati karena dapat mencerminkan kenaikan impor, pelemahan ekspor, atau kombinasi keduanya. Jika impor didominasi mesin dan barang modal, kenaikannya dapat menjadi sinyal ekspansi kapasitas produksi. Namun, jika peningkatan impor berasal dari barang konsumsi atau produk manufaktur yang bersaing langsung dengan industri lokal, dampaknya berbeda.

Dari sisi ekspor, perang di Timur Tengah dan melemahnya pertumbuhan global dapat menekan permintaan terhadap produk Indonesia. Konflik juga meningkatkan risiko kenaikan harga minyak, bahan baku, asuransi, dan biaya pengiriman.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 hanya sekitar 3 persen, sedangkan inflasi global diproyeksikan berada di kisaran 4,5 persen. BI juga memperkirakan suku bunga acuan Amerika Serikat berpotensi naik pada kuartal IV-2026.

Angka-angka tersebut masih berupa proyeksi Bank Indonesia, bukan realisasi. Namun, arahnya menunjukkan ruang pelonggaran moneter domestik masih terbatas apabila ketidakpastian global terus meningkat.

Lindung Nilai Perlu Diperluas

Untuk mengurangi risiko kurs, Bank Indonesia memperluas fasilitas lindung nilai. Insentif bagi transaksi swap jual lindung nilai dinaikkan menjadi 12,5 persen, sedangkan insentif untuk Domestic Non-Deliverable Forward jual lindung nilai ditetapkan 15 persen.

Mulai minggu kedua September 2026, fasilitas swap juga diperluas untuk pendanaan dari pinjaman luar negeri bank dan investasi asing langsung yang masuk sejak 1 Juli 2026.

Instrumen tersebut dapat membantu perusahaan mengunci kurs dan mengurangi ketidakpastian biaya. Namun, pemanfaatannya masih bergantung pada pengetahuan perusahaan, akses terhadap bank, nilai transaksi, dan biaya lindung nilai.

Perusahaan besar relatif lebih siap menggunakan instrumen tersebut. Tantangan terbesar berada pada perusahaan menengah dan kecil yang melakukan pembelian impor, tetapi belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko valuta asing.

Perbankan perlu memperluas layanan lindung nilai dengan skema yang lebih mudah dipahami dan terjangkau. Tanpa perlindungan tersebut, industri akan terus menanggung risiko perubahan kurs secara langsung.

Menunggu Dampak ke Sektor Riil

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,9–5,7 persen pada 2026. Proyeksi itu ditopang stimulus pemerintah, investasi, serta keyakinan pelaku ekonomi. Adapun pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026 tercatat 5,29 persen secara tahunan.

Bagi industri, tantangannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan permintaan, investasi, dan peningkatan kapasitas produksi. Pertumbuhan kredit juga harus diterjemahkan menjadi pembelian mesin, pembangunan pabrik, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas.

Menahan suku bunga merupakan pilihan untuk menjaga stabilitas. Namun, stabilitas harus diikuti kebijakan pembiayaan yang lebih terarah agar industri tidak terus menghadapi biaya kredit tinggi dan tekanan kurs secara bersamaan.

Ukuran keberhasilannya bukan hanya rupiah yang bertahan atau kredit yang tumbuh. Kebijakan baru dapat dinilai efektif apabila biaya pembiayaan industri menurun, investasi produksi meningkat, dan ketergantungan terhadap input impor mulai berkurang.