Akademi Jakarta Membaca Ulang Peran Kebudayaan Lewat Laporan Lima Tahunan

INDOWORK.ID, JAKARTA — Akademi Jakarta (AJ) merilis buku laporan lima tahunan periode 2021–2025 sebagai bentuk refleksi atas perjalanan dan kerja-kerja kebudayaan yang dijalankan selama masa tersebut. Buku ini diposisikan tidak semata sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai laporan etis dan intelektual Akademi Jakarta kepada publik atas mandat yang dipercayakan kepadanya.

Ketua Akademi Jakarta menyampaikan bahwa buku laporan ini dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban kerja AJ kepada masyarakat, mencakup seluruh hak dan kewajiban yang diemban lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan kebudayaan Jakarta.

Peluncuran buku berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, dan dihadiri sejumlah anggota serta pihak terkait Akademi Jakarta, di antaranya Cristiana M. Udiani dan Martin Suryajaya. Dalam kesempatan tersebut, Martin Suryajaya membahas laporan kerja lima tahunan AJ dengan menarik garis perbandingan antara konsep, fungsi, dan hasil kerja Akademi Jakarta sejak awal pendiriannya pada 1970 hingga periode terkini.

Menurutnya, pembacaan atas laporan ini setidaknya mengandung dua makna penting. Pertama, publik memperoleh ikhtisar yang ringkas namun padat mengenai kerja Akademi Jakarta selama 55 tahun, lengkap dengan fluktuasi konteks kebudayaan yang melingkupinya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenali dan menilai konsep, fungsi, serta hasil kerja AJ sebagai lembaga publik.

“Kedua, laporan ini menegaskan posisi Akademi Jakarta sebagai lembaga yang semula mengamati, mempersoalkan, dan memberi pandangan kritis, termasuk atas tugas-tugas yang mesti dikerjakannya sendiri,” ujarnya dalam sambutan peluncuran buku tersebut.

Ia menambahkan, sudah menjadi kewajiban Akademi Jakarta untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh setiap pandangan kritis dan saran yang datang dari berbagai pihak, selama diperlukan agar masukan tersebut benar-benar berguna bagi pengembangan kebudayaan.

Sementara itu, Martin Suryajaya menegaskan bahwa sejak didirikan melalui Keputusan Gubernur Nomor cb.13/1/39/1970, Akademi Jakarta memegang peran strategis sebagai Dewan Penasihat Gubernur di bidang seni dan kebudayaan. Peran ini, menurutnya, memiliki karakter yang berbeda dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur No. Ib.3/2/19/1968 dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan penciptaan seni kreatif.

Perbedaan mendasar antara kedua lembaga tersebut terletak pada cakupan dan bentuk kewenangannya. DKJ berfokus pada bidang seni secara spesifik dan menjalankan kewenangannya melalui pelaksanaan program-program kesenian. Sementara itu, Akademi Jakarta memiliki cakupan kebudayaan yang lebih luas dan menjalankan perannya dalam bentuk konsultasi serta pemberian pertimbangan strategis kepada Gubernur.

Melalui penerbitan buku laporan lima tahunan ini, Akademi Jakarta kembali menegaskan posisinya sebagai lembaga pemikir kebudayaan yang bekerja dalam wilayah refleksi, kritik, dan nasihat kebijakan sebuah peran yang terus diuji relevansinya di tengah dinamika Jakarta sebagai kota yang bergerak menuju visi global.