Gus Kikin dan Restu Istana

KH Abdul Hakim Mahfudz, atau Gus Kikin, tidak datang ke kursi Ketua Umum PBNU sebagai politisi panggung. Ia datang dari Tebuireng, dari jaringan pesantren Jawa Timur, dari mandat wilayah, dan dari muktamar yang mengembalikan kuasa pemilihan ke tangan Ahlul Halli wal Aqdi. Kemenangannya adalah pertemuan antara sanad, struktur, dan situasi.

INDOWORK.ID, JOMBANG: Pagi itu, Senin, 31 Agustus 2026, nama Gus Kikin dibacakan di arena Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Majelis Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031.

Keputusan itu diambil secara mufakat. Sebelumnya, Gus Kikin meraih dukungan terbanyak dalam penjaringan bakal calon Ketua Umum PBNU, yaitu 472 suara. Ia mengungguli KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Shohib, KH Yahya Cholil Staquf, dan KH Abdul Ghaffar Rozin.

Gus Kikin tidak hanya menang dalam hitungan suara. Ia menang dalam konfigurasi politik internal NU yang sedang mencari keseimbangan baru: antara tradisi pesantren dan tata kelola modern, antara kekuatan wilayah dan otoritas kiai sepuh, antara aspirasi muktamirin dan mekanisme AHWA.

Di atas kertas, ia bukan figur yang paling riuh. Ia tidak tampil sebagai orator politik yang keras. Ia juga bukan politisi partai yang setiap hari muncul di panggung kekuasaan. Tetapi justru di situlah kekuatannya.

Ia datang dengan simbol yang sulit ditolak: Tebuireng.

Sanad Tebuireng

Gus Kikin adalah pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Pesantren ini didirikan KH Hasyim Asy’ari pada 1899 dan menjadi salah satu simpul terpenting sejarah NU.

Gus Kikin memiliki hubungan darah dengan pendiri NU. Dari jalur ibu, ia bersambung kepada Nyai Hj Khoiriyah Hasyim, putri sulung KH Hasyim Asy’ari. Secara kultural, garis ini memberi bobot tersendiri. Dalam NU, sanad keluarga, pesantren, dan keilmuan bukan hanya cerita asal-usul. Ia adalah modal legitimasi.

Namun Gus Kikin bukan hanya membawa nama besar keluarga. Ia juga membawa pengalaman yang tidak lazim bagi sebagian kiai pesantren.

Ia pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan Universitas Terbuka. Ia pernah bekerja di PT Djakarta Lloyd sebagai Kepala Cabang Cilegon dan Pimpinan Harian Cabang Medan pada 1980–1992. Setelah itu, ia mendirikan BBS Group dan pernah menjabat Ketua Bidang Energi Kadin Jawa Timur pada 2000–2013.

Jejak itu membuat Gus Kikin kerap dibaca sebagai kiai dengan naluri manajerial. Ia tidak hanya mengerti bahasa pesantren, tetapi juga bahasa organisasi, usaha, dan administrasi.

Setelah KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah wafat, Gus Kikin dipercaya meneruskan kepengasuhan Tebuireng. Dari sana, ia merawat warisan besar: pesantren, makam muassis, jaringan alumni, dan memori kolektif warga NU.

Jawa Timur sebagai Tangga

Jalan Gus Kikin menuju PBNU melewati Jawa Timur.

Pada Januari 2024, PBNU menunjuknya sebagai Penjabat Ketua PWNU Jawa Timur menggantikan KH Marzuki Mustamar. NU Online Jatim mencatat keputusan itu diambil melalui rapat gabungan Syuriah dan Tanfidziyah PBNU. Saat itu, Gus Ipul menyebut Gus Kikin dipilih antara lain karena berpengalaman, menjabat sebagai salah satu Ketua PBNU, dan merupakan pengasuh Tebuireng.

Penunjukan tersebut tidak lepas dari sensitivitas politik. Pemberhentian Marzuki Mustamar menimbulkan kegaduhan di tubuh NU Jawa Timur. Nama Marzuki sebelumnya dikenal luas di kalangan nahdliyin dan kerap dibaca dalam lanskap politik nasional menjelang Pilpres 2024.

Gus Kikin masuk pada saat wilayah itu membutuhkan figur transisi. Ia tidak membantah adanya kubu-kubuan, tetapi memilih bahasa yang meredam. Ia menyatakan tidak banyak kepentingan pribadi dalam memimpin PWNU Jawa Timur.

Beberapa bulan kemudian, posisinya tidak lagi sementara. Pada 3 Agustus 2024, Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PWNU Jawa Timur masa khidmat 2024–2029. Pemilihan itu berlangsung di Tebuireng, bertepatan dengan Harlah ke-125 pesantren tersebut. Dalam penjaringan, ia memperoleh 38 dari 43 usulan atau 88 persen. Lawannya, KH Makki Nashir, memperoleh 5 usulan atau 12 persen. Karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan, Gus Kikin ditetapkan secara aklamasi.

Dari titik ini, modal politik organisasi Gus Kikin menguat. Ia bukan lagi sekadar pengasuh Tebuireng. Ia memegang PWNU Jawa Timur, basis terpenting NU.

Di NU, Jawa Timur bukan provinsi biasa. Ia adalah jantung pesantren. Banyak kiai besar, pondok tua, jaringan santri, dan cabang kuat berdiam di sana. Dukungan Jawa Timur sering menjadi penentu arah politik internal NU.

Maka ketika PWNU Jawa Timur dan PCNU se-Jawa Timur mendorong Gus Kikin maju ke Muktamar ke-35, pencalonannya tidak terlihat sebagai ambisi pribadi. Ia dibingkai sebagai amanah wilayah.

Dalam kultur NU, bingkai itu penting. Jabatan lebih mudah diterima bila datang sebagai penugasan, bukan perburuan.

Qanun Asasi sebagai Bahasa Politik

Menjelang muktamar, Gus Kikin membawa satu gagasan yang terus ia ulang: kembali ke Qanun Asasi.

Ia menyebut Qanun Asasi KH Hasyim Asy’ari sebagai rujukan paling utama bagi NU, bahkan lebih tinggi daripada AD/ART. Ia mengibaratkan kedudukan Qanun Asasi bagi NU seperti UUD 1945 bagi negara.

Gagasan ini bukan sekadar wacana keagamaan. Dalam konteks politik organisasi, Qanun Asasi menjadi bahasa koreksi.

Setelah beberapa tahun terakhir NU kerap terseret perdebatan soal relasi dengan partai, negara, dan kekuasaan, seruan kembali ke Qanun Asasi bekerja sebagai simbol. Ia menawarkan jalan pulang: NU harus kembali ke khittah, sanad, ukhuwah, dan khidmah.

Bahasa itu efektif karena tidak menyerang siapa pun secara langsung. Ia juga sulit ditolak karena bersandar pada muassis. Bagi Gus Kikin, Qanun Asasi menjadi jembatan antara legitimasi Tebuireng dan kebutuhan PBNU untuk menata ulang arah organisasi.

Setelah terpilih, ia kembali menyebut Qanun Asasi sebagai pedoman perjalanan NU abad kedua. NU Online melaporkan Gus Kikin menyampaikan harapan agar NU menjadi organisasi yang lebih guyub, bersatu, dan berorientasi pada khidmah untuk kemaslahatan umat.

Dengan kata lain, Gus Kikin menang tidak hanya karena angka suara. Ia menang karena membawa bahasa yang pas dengan suasana batin organisasi.

AHWA dan Perubahan Cara Memilih

Kemenangan Gus Kikin juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.

Muktamar ke-35 menyetujui perubahan dari sistem lama menuju mekanisme AHWA. Dalam voting Sidang Pleno III, 401 suara memilih opsi berubah, 150 suara memilih tetap, dan satu suara tidak sah. Mekanisme ini memberi peran lebih besar kepada AHWA dan Rais Aam terpilih untuk menentukan Ketua Umum PBNU.

Perubahan ini menguntungkan figur seperti Gus Kikin.

Dalam pemilihan langsung, kandidat dengan mesin politik terbuka dan logistik besar dapat lebih dominan. Dalam AHWA, bobot moral, penerimaan kiai sepuh, reputasi pesantren, dan citra peneduh menjadi lebih menentukan.

Gus Kikin memenuhi unsur itu. Ia punya Tebuireng. Ia punya dukungan Jawa Timur. Ia punya rekam jejak organisasi. Ia tidak tampil sebagai figur yang gaduh. Ia juga tidak sedang membawa bendera partai.

Karena itu, ketika namanya masuk lima besar dan memperoleh suara tertinggi, AHWA memiliki alasan kuat untuk menetapkannya. Kemenangan Gus Kikin adalah hasil pertemuan antara suara muktamirin dan restu kiai sepuh.

Afiliasi Politik: Dekat Elite, Tetapi Bukan Kader Partai

Bagian paling sensitif dari profil Gus Kikin adalah pertanyaan tentang afiliasi politik.

Dari sumber terbuka, belum ada bukti yang menunjukkan Gus Kikin sebagai kader atau pengurus resmi partai politik tertentu. Ia lebih tepat dibaca sebagai figur pesantren yang memiliki jejaring lintas elite politik.

Tebuireng adalah tempat yang sering dikunjungi tokoh nasional. Prabowo Subianto, misalnya, pernah berkunjung ke Tebuireng dan bertemu Gus Kikin. Kedekatan sosial semacam ini membuat sebagian orang membaca adanya hubungan politik.

Namun Gus Kikin pernah membantah klaim bahwa Tebuireng mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Ia menyatakan secara kelembagaan Pesantren Tebuireng netral dan tidak terlibat politik praktis. Ia juga menegaskan kegiatan dukungan yang berlangsung di luar kawasan pesantren tidak mewakili sikap resmi Tebuireng.

Di sini posisinya perlu dibaca hati-hati.

Gus Kikin tidak bisa disebut steril dari politik. Hampir tidak ada pengasuh pesantren besar yang benar-benar terpisah dari lalu lintas elite nasional. Tetapi dekat dengan elite politik tidak sama dengan menjadi alat partai.

Afiliasi Gus Kikin lebih tepat disebut sebagai jejaring politik kultural: hubungan pesantren, kiai, tokoh negara, pengusaha, alumni, dan jaringan NU. Ini berbeda dari afiliasi formal kepartaian.

Justru karena itu, tantangan Gus Kikin ke depan adalah menjaga jarak yang sehat. PBNU dapat bekerja sama dengan pemerintah dan semua kekuatan politik, tetapi tidak boleh kehilangan posisi sebagai organisasi masyarakat sipil-keagamaan yang mandiri.

Isu Sensitif yang Mengikuti

Kemenangan Gus Kikin membawa beberapa isu sensitif.

Pertama, penunjukannya sebagai Pj Ketua PWNU Jawa Timur setelah pemberhentian Marzuki Mustamar. Walau PBNU menyebut pemberhentian itu urusan internal, publik tetap membaca peristiwa itu dalam konteks politik 2024. Gus Kikin mewarisi wilayah yang sempat dianggap terbelah.

Kedua, mekanisme AHWA. Bagi pendukungnya, AHWA mengembalikan NU kepada musyawarah kiai. Bagi pengkritiknya, mekanisme ini dapat dianggap mempersempit ruang suara langsung cabang dan wilayah. Kepemimpinan Gus Kikin harus membuktikan bahwa keputusan AHWA menghasilkan konsolidasi, bukan jarak baru antara pusat dan daerah.

Ketiga, relasi dengan kekuasaan. Kedekatan Tebuireng dengan banyak elite nasional akan terus dibaca secara politik. Gus Kikin perlu menunjukkan bahwa netralitas pesantren dan kemandirian NU bukan sekadar pernyataan.

Keempat, latar bisnis. Pengalaman Gus Kikin di dunia usaha dapat menjadi kekuatan untuk membenahi tata kelola organisasi. Tetapi pengalaman itu juga bisa menjadi sorotan bila agenda ekonomi NU tidak dikelola secara transparan.

Mengapa Ia Bisa Menang?

Ada empat alasan utama mengapa Gus Kikin sampai ke kursi Ketua Umum PBNU.

Pertama, ia membawa legitimasi Tebuireng. Dalam NU, ini modal besar. Tebuireng bukan hanya pesantren, tetapi situs sejarah, memori, dan otoritas simbolik.

Kedua, ia datang dengan dukungan Jawa Timur. Setelah memimpin PWNU Jatim, ia memiliki basis organisasi yang kuat. Dukungan wilayah membuatnya tampil bukan sebagai kandidat soliter.

Ketiga, ia cocok dengan mekanisme AHWA. Para kiai sepuh lebih mudah menerima figur yang berakar di pesantren, tidak gaduh, dan dapat menjadi penengah.

Keempat, ia membawa bahasa rekonsiliasi. Qanun Asasi, ukhuwah, khidmah, dan guyub menjadi kata kunci yang menjawab kebutuhan NU setelah periode penuh gesekan.

Kemenangan Gus Kikin karena itu bukan kejutan yang lahir semalam. Ia adalah hasil dari proses dua tahun: dari penunjukan sebagai Pj Ketua PWNU Jatim, penguatan posisi di Konferwil, artikulasi Qanun Asasi, konsolidasi Jawa Timur, hingga perubahan mekanisme pemilihan di muktamar.

Ujian Setelah Kemenangan

Gus Kikin kini memasuki gelanggang yang jauh lebih luas daripada Tebuireng dan Jawa Timur.

PBNU bukan hanya organisasi keagamaan. Ia juga kekuatan sosial terbesar di Indonesia, dengan jaringan pesantren, badan otonom, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga ekonomi, kader politik, dan jutaan warga.

Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin akan menghadapi sedikitnya tiga ujian.

Pertama, konsolidasi internal. Ia harus merangkul kubu-kubu yang berbeda pilihan dalam muktamar.

Kedua, kemandirian organisasi. Ia harus menjaga NU agar tetap dapat berbicara kepada semua pihak tanpa menjadi milik salah satu kekuatan politik.

Ketiga, pembuktian tata kelola. Ia membawa reputasi manajerial. Publik akan menunggu apakah reputasi itu berubah menjadi organisasi yang lebih rapi, transparan, dan berdampak bagi nahdliyin.

Gus Kikin telah sampai di PBNU melalui jalan yang tidak bising. Ia bukan kandidat yang paling keras berbicara. Ia tidak membangun citra sebagai petarung politik.

Ia berjalan lewat Tebuireng, lewat Jawa Timur, lewat bahasa Qanun Asasi, dan lewat ruang musyawarah para kiai.

Kini, setelah menjadi Ketua Umum PBNU, jalan sunyi itu memasuki ruang yang lebih terang. Setiap keputusan akan dibaca. Setiap kedekatan politik akan ditafsirkan. Setiap janji khidmah akan ditagih.

Di situlah Gus Kikin akan diuji: apakah ia hanya menjadi simbol kembalinya Tebuireng ke pusat NU, atau benar-benar menjadi pemimpin yang mampu membuat NU abad kedua lebih guyub, lebih mandiri, dan lebih bermanfaat bagi umat.