INDOWORK.ID, KUTA: Kepala Sekolah SMKN 1 Kuta Selatan I Nyoman Supartha menerima piagam penghargaan dari Ketua Dewan Pengawas Lembaga Kemitraan dan Pembangunan Sosial (LKPS) Lahyanto Nadie. Supartha menyatakan senang karena LKPS membantu sekolahnya untuk mendapatkan pencerahan.
“Umumnya siswa SMK setelah lulus, langsung ingin kerja. Namun saya ingin mereka menjadi pengusaha,” kata pria berkumis tebal itu di kantornya, Kuta Selatan, Bali, Selasa,30 Mei 2023.
Menurut Supartha, masyarakat Bali sebagai tuan rumah justru memiliki jiwa wirausaha yang belum optimal. Itu terbukti dari sedikitnya penduduk yang menjadi pengusaha. Pengusaha besar, kata Supartha, umumnya dari daerah lain.
Penduduk asli Bali umumnya memiliki tanah yang luas dari leluhur mereka. Namun aset itu dijual sehingga dimiliki oleh pengusaha dari luar Pulau Dewata itu. Supartha memang tidak jadi pengusaha, karena mengabdi di dunia pendidikan.
TUMBUHKAN WIRA USAHA
Ia berharap ketika siswa mendapatkan pembelajaran dari LKPS, maka jiwa kewirausahaan mereka akan tumbuh.
Lahyanto Nadie memberikan materi tentang kepempinan pemuda untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dalam materinya ia menyinggung kewirausahaan pemuda. Ketika ia bertanya kepada pelajar siapa yang ingin menjadi pengusaha? Hanya sepuluh pelajar yang mengacungkan jarinya.
Seolah mengkonfirmasi pernyataan Supartha bahwa hanya 30% pengusaha di Bali merupakan peduduk asli, begitu pun dengan pelajar. Hanya 10 peserta dari 30 siswa yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha.
Direktur LKPS Rissalwan Habdy menjelaskan bahwa pihaknya menggandeng Puskamuda untuk program Bali Bernas yang berarti berkelanjutan, inovatif dan cerdas. Program yang ditawarkan LKPS kepada pemerintah dan masyarakat Bali adalah memberdayakan pemuda di desanya.
DAMPAK GLOBAL
Abud, begitu panggilan akrab Rissalwan, menjelaskan bahwa dampak global terhadap sektor pariwisata di Indonesia seperti tren perjalanan global dan perubahan iklim, kebijakan yang diperlukan untuk mengarahkan pengembangan pariwisata. “SDM pendukung juga menjadi persoalan seperti keterampilan, kepemimpinan dan rasa memiliki,” kata doktor lulusan Universitas Indonesia tersebut.
Menurut Abud, peran pemuda lokal belum optimal dalam mendukung pariwisata lokal sehingga LKPS hadir untuk membantu guna memberikan solusi.
Solusi yang ditawarkan oleh LKPS adalah peningkatan kapasitas pemuda dengan konten menguatkan kesadaran pemuda dalam menjaga budaya dan optimalisasi kapasitas pelayanan pariwisata. “Targetnya adalah pariwisata berkelanjutan yang inovatif dan cerdas,” ujar ayah tiga anak itu.
Sedangkan hasil dari pelatihan ini adalah melakukan pelatihan peningkatan kapasitas pemuda, paparasan regulasi adat, dukungan pemangku kepentingan dan profil video program.
Program manajer Bali Bernas Aqil Arief mengatakan bahwa target kegiatannya adalah pemuda desa dan sekolah. SMKN 1 Kuta Selatan terpilih untuk mendapatkan pencerahan itu. Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Kuta Selatan Erna Marlina dan Ni Ketut Antari tengah mempersiapkan kegiatan yang digelar pekan ini.
KUMPULKAN PEMUDA
Kepala Desa Peliatan, Ubud, Gianyar, Bali, I Made Dwi Sutaryanta menyambut dari gagasan Abud. Ia akan kumpulkan sedikitnya 30 pemuda untuk mendapatkan pencerahan dari LKPS.
Sutaryantha menyambut baik klaborasi antara pemerintah dan lembaga kemitraan itu terealisasi melalui program pemberdayaan pemuda. “Bapak sudah datang ke tempat saya. Artinya kita bersaudara, tidak ada lagi jarak,” kata Sutaryantha.
Rissalwan pun makin girang. “Kami datang untuk memberikan solusi Pak Perbekel,” kata Rissalwan. Perbekel adalah sebutan untuk kepala desa di Bali.
Sutaryantha bersyukur mendapatkan masukan untuk mengembangkan strategi pengembangan pariwisata lokal. “Desa kami sudah banyak mendapatkan penghargaan,” ujarnya.
Ia mencontohkan bahwa pekan lalu Media Bisnis dan Investasi Kontan memberikan penghargaan kepadanya karena mendukung dalam reportase 10 desa terpilih jelajah ekonomi desa. Banyak pemerintah daerah dan DPRD lain melakukan pembelayaran ke desa ini.
Managing Editor Kontan Ahmad Febrian menjelaskan bahwa program reportase 10 desa terpilih ekonomi desa untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat.
Pemberhentian dalam surat itu dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
