logo logo

The Ultimate WordPress Theme for Magazine and Newspaper Websites

Trending:
  • Sunday, June 29, 2025
Indowork.id Indowork.id
Advertisement

Month: November 2022

Thanksgiving, Momentum Ekonomi dan Bursa Saham

Posted on by Muhammad Sanding

INDOWORK.ID, JAKARTA: Amerika Serikat (AS) baru saja merayakan Thanksgiving, Kamis minggu lalu. Seperti lebaran dan tahun baru, perayaan thanksgiving tidak hanya merupakan ritual masyarakat, tapi memiliki momentum ekonomi. Juga bursa saham.

Menyusuli Thanksgiving adalah Black Friday. Black Friday, 25 Nov, adalah hari belanja terbesar di AS. The most important shopping season of the year. Bursa saham menyimak sektor ritel.

Konsumsi rumah tangga di AS memiliki peran yang sangat penting dalam struktur PDB mereka. Selama 3Q22 peran konsumsi rumah tangga dalam PDB AS, mencapai 68.1%. Angka itu di Indonesia selama 1H22 “hanya” 51,47%.

Itu sebabnya bulan November merupakan bulan bullish di bursa saham AS. Terutama sektor ritel. Mudah-mudahan November tahun ini tetap sama. S&P selama satu bulan terakhir, mtd, masih mencatat pertumbuhan positif 2.38%. Walaupun ytd sudah terkoreksi 16,83%. Sementara DJIA selama periode yang sama, juga masih mencatat pertumbuhan positif, 3,67%. Walaupun ytd mengalami penurunan 6,84%.

Kembali ke tanah air, Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDB mengalami penurunan dari 54,2% selama 2021 menjadi 51,47% selama 1H22. Terimakasih pada Ekspor. Kontribusi segmen ini naik dari 21,46 selama 2021 menjadi 24,6% selama 1H22.

PRESTASI BESAR

Kebijakan Tim Jokowi dalam perdagangan luar negeri, mencatat prestasi besar. Neraca Dagang Indonesia surplus selama 30 bulan tanpa putus! Hilirisasi nikel telah menaikkan nilai ekspor nikel hampir 15 x lipat. Ancaman WTO, kini diantisipasi dengan jurus yang lain. Pajak ekspor bijih nikel 1.000%!

Bagi saya, keputusan WTO itu memang sangat bias. Indonesia yang ingin mengolah sumber daya alam nya sendiri di dalam negeri sendiri, untuk kemakmuran rakyat, dianggap melanggar. Boleh jadi kata “larangan ekspor” itu yang mereka persoalkan. Ok buka kembali keran ekspor bijih nikel dengan pajak ekpor 1.000%.

Saya bullish terhadap sektor ritel menjelang natal – tahun baru. Kemudian disongsong puasa dan lebaran. Historis memperlihatkan segmen menengah atas – MAPI, mungkin juga ACES – mengalami lonjakan penjualan saat natal dan tahun baru. Sementara segmen menengah bawah – RALS – mengalami lonjakan lebih tinggi saat puasa dan lebaran.

*) Ditulis oleh Hasan Zein Mahmud, Redaktur Khusus Indowork.id

Saham Sumber Global Energy Terjun Bebas

Posted on by Muhammad Sanding

INDOWORK.ID, JAKARTA: Saham Sumber Global Energi Tbk. (SGER) terjun bebas. Terhempas di beton ARB. Sebelumnya, karena tak mengira, saya sudah membeli di harga relatif tinggi, Rp 850. Lalu menyaksikan dengan meringis, harganya terjerembab.

Penasaran. Saya mencari cari sinyal fundamental. Saya masuk ke laman idx di pengumuman. Tidak ditemukan LK 3Q22. Lalu saya melihat key statistics di RTI. Ini yang tertulis: EPS 1Q22 Rp 29 + EPS 2Q22 Rp 213 + EPS 3Q Rp 63.

Kalau ditotal, laba per saham yang sudah terrealisasaikan, – versi RTI – selama 9 bulan 22 (9M22) sebesar Rp 305. Lha kok EPS yang disetahunkan di RTI tertera Rp 254. Apa RTI meprediksikan SGER akan rugi pada kuartlal 4?

Saya kira musti ada typing error di RTI. Penasaran saya kembali ke idx, di Laporan Keuangan. Ternyata ada. Dan ternyata angka bottom line, berbeda jauh dengan angka RTI.

PSAK 56 mengharuskan perhitungan laba per saham – EPS – menggunakan rata rata saham beredar. EPS yang disajikan dalam LK September 2022, membagi laba bersih yang dapat didistribusikan kepada entitas perusahaan induk, periode buku 9M22, sebesar Rp 709,9 miliar dengan rata rata saham bererdar per 30 / 09 / 22 sebanyak 1,99 miliar saham. Hasilnya Rp 356 per saham.

SAHAM BEREDAR

Pada 31 Oktober 2022, jumlah saham riil beredar adalah 3,73 miliar.
Kalau kita adjust menggunakan saham beredar per tanggal 31 Oktober 2022, (fully diluted), maka adjusted EPS 9M22 akan menjadi Rp190. Disetahunkan dengan prorata sederhana menjadi Rp254. Sama seperti yang disajikan oleh RTI.

Selanjutnya adjusted PER menjadi 3,2. dan adjusted dividend yield (dpr 26%) menjadi 8,2%

Masih ada catatan lain. Saham beredar akan terus bertambah dari pelasanaan waran. Selain itu laba Q4 belum tentu proporsional dengan realisasi laba kuartal kuartal sebelumnya.

*) Ditulis oleh Hasan Zein Mahmud, Redaktur Khusus Indowork.id

Kemiskinan, Penyebab dan Solusinya

Posted on by Muhammad Sanding

INDOWORK.ID, JAKARTA: Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berjalannya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Britha Mikelsen, 2003).

Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh orang miskin tersebut, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijanto Soegijoko, 1997).

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan.

Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan.

TIMBULNYA KEMISKINAN

Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalam di antaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnya penduduk miskin.

Jenis kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan pola waktunya yaitu:

Pertama, persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang di antaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi;

Kedua,  cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.

Ketiga, seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan.

Keempat,  accidental poverty, yaitu kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

UKURAN KEMISKINAN

Kemiskinan juga dapat dibedakan melalui perbandingan dengan suatu ukuran tertentu atau dengan anggota/kelompok masyarakat lainnya. Ukuran kemiskinan absolut dengan menggunakan garis kemiskinan atau kondisi kondisi tertentu yang mencerminkan situasi kemiskinan. Sedangkan ukuran kemiskinan relatif dengan membandingkan dengan jumlah keseluruhan kelompok dan dapat digambarkan melalui Kurva Lorentz dan menggunakan Gini Ratio untuk mengetahui besarnya kesenjangan.

Strategi pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwa setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin.

Strategi memerangi kemiskinan yang dikemukakan oleh Gunnar Adler Karlsson yang dikutip Andre Bayo Ala (1981) meliputi:

Pertama, strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya;

Kedua, Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat.

Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu:

Pertama, penyediaan kebutuhan pokok;

Kedua, pengembangan sistem jaminan sosial;

Ketiga, pengembangan budaya usaha.

Selain itu penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat.

Konsep kebijakan yang digunakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya. Tradisi perencanaan menurut John Friedmann setidaknya terdiri empat tipe yaitu:

Pertama, perencanaan sebagai reformasi sosial (social reform), bahwa negara menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat;

Kedua, perencanaan sebagai analisis kebijakan (policy analysis), bahwa para penentu kebijakan (pemerintah dan pihak terkait lainnya) berdasarkan analisis data yang ilmiah menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat;

Ketiga, perencanaan sebagai pembelajaran sosial (social learning), bahwa pengetahuan perencanaan diperoleh lewat pengalaman dan disempurnakan lewat praktik (learning by

doing), perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dijalankan bersama-sama dengan masyarakat dengan bimbingan dari ahli;

Keempat, perencanaan sebagai mobilisasi sosial (social mobilization), bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh masyarakat dan digerakkan dengan berbagai konsep/ideologi yang sudah tertanam di dalam jiwa dan kebudayaan mereka.

MODEL PEMBANGUNAN

Sedangkan jenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dapat dilihat berdasarkan model pembangunan yang mendasari program tersebut untuk melihat titik berat strategi yang dijalankan program tersebut.

Model pembangunan yang dianut negara berkembang secara garis besar terbagi dalam empat model pembangunan.

Model pembangunan I, menitik beratkan pada pertumbuhan pendapatan nasional.

Model pembangunan II, menitikberatkan pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok/dasar. Model pembangunan III, berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui keikutsertaan masyarakat dan kelompok sasaran dalam menentukan kebutuhan dan partisipasi dalam proses pembangunan.

Model pembangunan IV, menitikberatkan pada peningkatan daya saing untuk menghadapi era globalisasi dan era otonomi daerah.

Evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan di antaranya dapat dilakukan terhadap pendekatan perencanaan, model pembangunan yang digunakan dan pelaksanaan program tersebut. Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan meliputi: penentuan sasaran dan data yang digunakan untuk menentukan sasaran; peranan pemerintah daerah, masyarakat umum dan penerima sasaran program; dan implementasi program di tingkat pemerintah dan masyarakat.

*) Ditulis oleh Trimo Yulianto, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.

 

Peran TNP2K Dirasakan Sampai ke Daerah, Perlu Ubah Mental Masyarakat

Posted on by Muhammad Sanding

INDOWORK.ID, JAKARTA: Kementerian dan Lembaga melakukan upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tim Nasional Pecepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) yang membuat kebijakan memberikan data dan informasi kepada seluruh kementerian dan lembaga menjadi pemangku kepentingan.

Namun TP2K tak dapat bekerja sendiri. Ia membutuhkan mitra untuk berkolaborasi. Di daerah provinsi untuk program pengentasan kemiskinan adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) diketuai oleh Wakil Gubernur, di Kabupaten oleh Wakil Bupati, dan dan di Kota oleh Wakil Walikota.

Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo menyatakan bahwa peran TNP2K terasa sampai ke daerah. Namun mental masyarakat yang belum berubah karena mereka mau mengambil jatah orang miskin.

Adi menilai perlu melakukan upaya maksimal agar mindset mental miskin di kalangan warga tidak mampu dapat berubah. Sehingga mereka mau dan mampu berdaya untuk peningkatan perekonomiannya.

BKKBN SIAPKAN DATA

Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menyiapkan data kependudukan. Di bawah arahan dari Sekretariat Wakil Presiden dan Mentere Koodinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Data BKKBN menjadi backbone data untuk TNP2K dalam upaya menekan kemiskinan ekstrem.

Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, data lembaganya dapat dilakukan pemeringkatan sehingga mencerminkan ekonomi masyarakat. Atas dasar itu data BKKBN dapat dipakai sebagai tulang punggung data TNP2K untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Ada upaya penyasaran kemiskinan ekstrem Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (KP3E).

Data BKKBN bersumber dari  pendapat warga. Pada akhir 2021 BKKBN berhasil mengunjungi 66 juta keluarga. Pada 2022 lembaga yang dipimpinnya melakukan updating data agar terjaga real-time-nya.

Kekuatan BKKBN bertugas  memetakan data warga yang dilakukan dengan baik dan terstruktur sejak dahulu. “Perkembangan data untuk 2022 sudah 82% dari target.”

KEMISKINAN EKSTREM

Hasto menjelaskan bahwa ketika indikator kemiskinan ekstrem yang dipakai indikator konsumsi. Kemudian konsumsi yang ada bisa dihitung oleh subsidi, maka angka kemiskinan ekstrem 0% bisa tercapai. “Tantangannya hanya penyasaran yang tepat.”

Dalam bagian lain ia mengatakan bahwa semua kementerian dan lembaga pasti membutuhkan data yang real-time. “Inilah pentingnya peran TNP2K.”

Menurut dia, TNP2K menjadi suatu mitra yang kuat dengan BKKBN karena lembaga di bawah naungan Wakil Presiden ini adalah wujud implementasi data. “Sehingga data yang mati menjadi hidup.”

BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

 

Anwar Ibrahim, Politikus Sejati Jadi Inspirasi

Posted on by Muhammad Sanding

INDOWORK.ID, JAKARTA: Anwar Ibrahim adalah politikus sejati. Layak jadi inspirasi bagi para politikus di Tanah Air. Didepak saat menjadi Wakil PM. Dikeluarkan dari partai (UMNO). Belasan tahun bertahan sebagai oposisi. Tiga kali masuk penjara, sejak masih sebagai aktivis mahasiswa.

Tidak kurang dari enam jabatan menteri pernah dipegangnya – termasuk menteri keuangan saat Malaysia menghadapi krisis ekonomi – sebelum diangkat menjadi Wakil PM.

Didepak dari UMNO, karena membongkar borok borok partai. Masuk bui dengan tuduhan dari korupsi hingga sodomi. Tetap gigih memimpin oposisi dari balik terali besi.

Akhirnya pada usia 75, Anwar dilantik menjadi PM, setelah lebih dari 40 tahun bergelut di gelanggang politik. Memenuhi janjinya ketika kampanye, Anwar menolak menerima gajinya sebagai Perdana Menteri.

Buah yang matang dikarbit tak seenak yang ranum alamiah di pohon. Kata teman saya, kambing guling yang dimasak dengan api yang terlalu besar – karena ingin cepat matang – hangus di luar, mentah di dalam. There is no shortcut for quality!

*) Ditulis oleh Hasan Zein Mahmud, Redaktur Khusus Indowork.id

Jalan dan Jembatan Jadi Katalisator Pertumbuhan Ekonomi

Posted on by Muhammad Sanding

INDOWORK.ID, JAKARTA:  Peran infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan telah terbukti menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terlebih, kebutuhan akan kelancaran konektivitas dalam mobilitas barang, jasa, dan manusia di Indonesia saat ini sangat tinggi.

Jalan raya merupakan tulang punggung mobilisasi bagi manusia dan barang di Indonesia. Sebesar 84% pergerakan penumpang tercatat terjadi di jalan raya, sementara untuk barang lebih tinggi lagi, yakni 90%.

Tingginya mobilisasi barang di jalan raya berhubungan erat dengan biaya logistik. Adanya fasilitas infrastruktur seperti jalan tol menyebabkan biaya langsung (direct cost) yang harus ditanggung dunia usaha akan menjadi lebih rendah.

Fasilitias nfrastruktur Ini sekaligus akan meningkatkan daya saing. Kelancaran konektivitas sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dengan semakin rendahnya biaya logistik yang harus dikeluarkan.

TURUN PERINGKAT

Laporan Indeks Daya Saing WEF 2016 mencatat posisi Indonesia berada di peringkat ke-41, turun empat peringkat dari posisi sebelumnya di peringkat ke-37. Penurunan indeks daya saing Indonesia tersebut berkorelasi tinggi dengan tingginya biaya logistik di Indonesia.

Sebagai contoh, perbandingan rata-rata waktu tempuh di Indonesia jauh lebih lama dibandingkan dengan Malaysia. Di Indonesia, rata-rata waktu tempuh 100 km mencapai 2,7 jam, sedangkan di Malaysia hanya 1,2 jam.

Selain itu, hingga 2014, jalan tol yang beroperasi di Indonesia baru mencapai 790 km, jauh tertinggal dibandingkan negara lain seperti Malaysia dan Tiongkok yang notabene baru memulai investasi swasta di jalan tol setelah Indonesia.

Sejak 1987, jalan tol yang terbangun di Indonesia masih ratusan kilometer, sedangkan Malaysia yang pernah belajar mengenai pembangunan jalan tol di Indonesia telah memiliki ribuan kilometer jalan tol. Harus diakui pembangunan jalan tol di Indonesia tergolong terlambat dan tertinggal.

‘ANGKA CANTIK’

Oleh sebab itu, pada periode 2015-2019, pemerintah menargetkan penambahan panjang jalan tol 1.000 km, bahkan lebih. Industri jalan tol menjadi salah satu bagian dari proyek strategis nasional di bidang infrastruktur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basoeki Hadimoeljono menegaskan angka tersebut tidak semata-mata sebagai “angka cantik”. Angka tersebut merupakan target yang berusaha dicapai dengan berbagai terobosan untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menghambat.

Terobosan telah dilakukan pemerintah, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, inovasi sumber pendanaan, dan yang paling utama adalah kepemimpinan. Pemerintah berkomitmen mewujudkan iklim investasi jalan tol di Indonesia yang baik.

Target pembangunan 1.000 km jalan tol baru tersebut juga tidak mengada-ada bila melihat besarnya kebutuhan pembangunan jalan tol di Indonesia dalam jangka panjang. Sebagai gambaran, kebutuhan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera adalah sepanjang 2.700 km dengan nilai investasi Rp375 triliun.

Begitu pula kebutuhan pembangunan jalan tol di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Kendati demikian, pemerintah menyadari adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk mendanai seluruh kebutuhan pembangunan infrasruktur.

Oleh karenanya, infrastruktur yang dapat didanai oleh masyarakat melalui pengenaan tarif sebagai kompensasi investasi didorong untuk ditawarkan kepada swasta dan badan usaha seperti dalam pembangunan jalan tol. Sejak 40 tahun lalu, pemerintah telah membuka peluang bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam pembangunan jalan tol di Indonesia.

Dengan demikian, APBN dapat lebih diarahkan kepada pemenuhan ketersediaan infrastruktur daerah yang belum berkembang, perbatasan, terpencil, dan terluar. Guna mendukung pencapaian target pembangunan 1.000 km jalan tol baru tersebut, dari sisi regulasi, pemerintah antara lain telah menerbitkan Perpres No. 102 tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Regulasi ini menjadikan proses pengadaan tanah menjadi lebih terukur dan pasti. Salah satu poin penting dari regulasi baru ini adalah dimungkinkannya penggunaan dana talangan oleh badan usaha untuk proses ganti-rugi tanah, khususnya untuk proyek pembangunan jalan tol dan bendungan, yang dijamin penggantiannya oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Suka Tidak Suka, ‘Abad China’ Telah Dimulai

Posted on by Muhammad Sanding

INDOWORK.ID, JAKARTA: Kutipan dari Jimmy Carter, mantan presiden Amerika Serikat: “Dalam 242 tahun sejarah Amerika, hanya tercacat 16 tahun yang dijalani tanpa perang. Perang untuk memaksa dunia mengikuti kehendaknya. Memaksa dunia memeluk nilai-nilainya. Menghabiskan USD3 triliun untuk biaya perang”

Tidakkah kita lebih buruk? Memaksakan kehendak sesama kita?

Sementara China, sejak kemerdekaan tahun 1949, praktis tidak berperang dengan negara mana pun. Bahkan perang saudara hampir seperempat abad pun berakhir dengan kemerdekaan.
Sejak “Gaige Kaifang”-nya Deng Xiaoping, China memusatkan perhatiannya pada pembangunan ekonomi, teknologi dan kesejahteraan rakyat.

MOTOR PENGGERAK

Kajian Bank Dunia – mengambil data periode 2013 – 2021 – menyimpulkan bahwa China merupakan motor penggerak terbesar pertumbuhan ekonomi dunia, dengan kontribusi 38,6%. Jauh melampaui peran negara G-7 secara keseluruhan yang hanya berkontribusi 25,7%. Dalam bahasa telanjang, ekonomi China punya kekuatan mengerek pertumbuhan ekonomi dunia lebih besar dari kekuatan AS + Inggris + Jerman + Kanada + Prancis + Jepang secara bersama sama.

China yang merdeka di belakang Indonesia, yang sehabis PD II, secara ekonomis tidak berada di depan Indonesia, kini menyodok ke depan menjadi negara dengan ekonomi terbesar dunia. Negara dengan jumlah penduduk terbesar itu – 1,45 miliar – mencatat pendapatan per kapita lebih dari 3 kali Indonesia.

Kata Jimmy Carter. “China’s breakneck growth had been facilitated by sensible investment and buoyed by peace”

KONFLIK SARA

Kita telah kehilangan banyak dekade karena menghabiskan energi untuk konflik SARA. Kita kehilangan banyak peluang karena para pemimpin lebih banyak beratraksi untuk kepentingan populeritas ketimbang kemaslahatan rakyat. Kita sering melupakan kepentingan bersama, karena budaya politik yang memberi prioritas pada kepentingan kelompok dan partai. Biaya politik yang sangat tinggi menggeser tujuan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, tidak lagi menjadi prioritas.

Kata Gus Dur: “Negara yang dikaruniai kekayaan luar biasa ini hidup melarat, karena perilaku korupsi dibiarkan”

Sahabat, mari membuka hati.

*) Ditulis oleh Hasan Zein Mahmud, Redaktur Khusus Indowork.id

Masuk ke Pasar Modal Jadi Pilihan Sangat Strategis

Posted on by Muhammad Sanding

INDOWORK..ID, JAKARTA: Untuk bisa terus mengembangkan produk atau jasa serta berinvestasi, sebuah perusahaan butuh modal yang tidak sedikit. Setiap tahun perusahaan harus mendapatkan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai belanja modal (capital expenditure) yang dianggarkannya.

Ibarat tanaman yang senantiasa butuh air untuk tumbuh dan berkembang, perusahaan juga memerlukan dana agar skala usahanya semakin besar.

Dalam kaitan ini, sumber dananya bisa berasal dari suntikan modal sendiri (modal disetor pemegang saham), laba ditahan, atau dengan cara berutang. Misalnya, dengan mendapatkan kredit dari bank.

Pilihan lainnya adalah dengan mencari pendanaan di pasar modal. Pasar modal (capital market) merupakan sarana pendanaan yang sangat penting bagi perusahaan.

Masuk ke pasar modal menjadi pilihan yang sangat strategis bagi perusahaan untuk mencukupi pendanaan aktivitas belanja modalnya. Dari pasar modal, sebuah perusahaan berpeluang memperoleh dana segar dalam jumlah besar untuk kebutuhan pengembangan usahanya.

GO PUBLIC

Untuk memperoleh dana segar di pasar modal, perusahaan bisa menerbitkan obligasi atau melepas sebagian kepemilikan saham perusahaan kepada masyarakat luas dengan nilai tertentu. Langkah penawaran saham secara perdana kepada publik itu lazim disebut Initial Public Offering (IPO) atau go public.

Konsekuensinya, masyarakat individual atau institusi turut menjadi pemegang saham atau pemilik perusahaan. Namun, lebih dari sekadar memperoleh dana pengembangan usaha, langkah go public umumnya juga merupakan tahap penting dalam perjalanan sebuah perusahaan.

IPO menjadi momentum besar sebuah perusahaan untuk melakukan perubahan atau bertransformasi menjadi perusahaan terbuka. Dengan adanya IPO, kinerja usaha yang lebih baik dan memperoleh kepercayaan investor atau pemodal untuk membeli saham perusahaan tersebut.

Mencermati perkembangan perusahaan-perusahaan besar yang go public, tampak jelas bahwa keputusan IPO merupakan penanda penting terjadinya perubahan atau transformasi perusahaan tersebut. Hal serupa juga terjadi di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

LISTING DI BURSA

Tanggal 29 Oktober 2007 merupakan hari bersejarah. Hari itu WIKA secara resmi go public dengan mencatatkan (listing) sahamnya secara perdana di Bursa Efek Jakarta (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia).

WIKA menawarkan kepemilikan saham kepada masyarakat luas sebanyak 1.846.154.000 lembar saham baru WIKA dengan nilai nominal Rp100 setiap saham, yang lantas ditawarkan dengan harga penawaran Rp420 setiap saham atau total senilai Rp775.384.680.000.

Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat itu setara dengan 35% dari total saham WIKA (sesudah memperhitungkan Program Kepemilikan Saham oleh Pengurus dan Pegawai Perseroan yang terdiri atas Employee Stock Allocation/ESA dan Employee Stock Option Plan/ESOP & Management Stock Options Plan/MSOP), sedangkan porsi kepemilikan saham pemerintah menjadi 65% dari sebelumnya 100%.

“IPO merupakan penggerak bagi kami untuk mendapatkan cash money di awal. Setelah itu, permasalahannya adalah bagaimana kami bisa memanfaatkan uang yang ada untuk mem-booster pertumbuhan perusahaan ke depan,” tandas Bintang.

 

Peraturan Pemerintah Perkuat Implementasi LCGC

Posted on by Ibnu Amar

INDOWORK.ID, JAKARTA: Era mobil kecil dan ramah lingkungan atau low-cost and green car (LCGC) dimulai pada 2013. Era ini merupakan salah satu momentum penting bagi industri otomotif di Indonesia, karena kelahiran segmen baru yang diharapkan membuat pasar otomotif nasional semakin berkembang setelah mencapai volume penjualan satu juta unit pada 2012. 

Kebijakan pemerintah Indonesia mengembangkan mobil LCGC ini didorong beberapa variabel. Pertama, kelas menengah di Indonesia semakin bertumbuh, yang ditandai dengan adanya permintaan dari pengguna sepeda motor ke pengguna mobil.

Mobil LCGC selain berharga rendah juga memiliki CC yang rendah irit bahan bakar

Kedua, rencana pemerintah untuk menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi Indonesia sebagai negara “net oil importer” sejak 2003. Harga BBM bersubsidi pada 2013 lebih murah sekitar 54 persen dibandingkan BBM nonsubsidi. Dengan kata lain, pemerintah memberikan subsidi sekitar 54 persen untuk harga jual BBM bersubsidi yang biayanya diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ketiga, industri otomotif Indonesia memiliki industri pendukung lokal yang lemah meski terdapat insentif dalam sistem incompletely knocked-down (IKD). 

Apalagi sektor transportasi merupakan sektor terbesar kedua di Republik Indonesia yang menggunakan BBM. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah total kendaraan bermotor di Indonesia pada 2019 mencapai 133 juta unit dengan rincian sebanyak 84 persen adalah sepeda motor; 11,6 persen mobil penumpang; dan 4,4 persen kombinasi antara bus dan kendaraan untuk logistik. Setiap tahun, jumlah kendaraan di Indonesia bertambah rata-rata sekitar 5 persen. 

Era LCGC dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian No 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau.

Peraturan menteri ini merupakan turunan dari program mobil emisi karbon rendah atau low emission carbon (LEC) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/2013 itu didesain untuk terus mendorong dan mengembangkan kemandirian industri otomotif nasional, khususnya industri komponen mobil, supaya mampu menciptakan motor penggerak, transmisi, dan axle yang berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut, industri otomotif di Tanah Air yang ingin berpartisipasi untuk memproduksi mobil LCGC harus memenuhi beberapa persyaratan dari pemerintah:

Untuk motor bakar cetus api berkapasitas isi silinder 980-1.200 cc dengan konsumsi BBM paling sedikit 20 km per liter atau bahan bakar lain yang setara, dan untuk motor bakar nyala kompresi (diesel) kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dengan konsumsi BBM paling sedikit 20 km per liter atau bahan bakar lain yang setara.

Jenis BBM yang digunakan harus memenuhi spesifikasi minimal Research Octane Number (RON) 92 untuk motor bakar cetus api dan Cetane Number (CN) 51 untuk mesin diesel. 

Radius putar (turning radius) dan jarak terendah dari permukaan tanah (ground clearance) diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan peraturan menteri tersebut.

Harus menggunakan  tambahan merek, model, dan logo yang mencerminkan Indonesia. 

Mengatur besaran harga jual mobil LCGC paling tinggi Rp95 juta per unit berdasarkan lokasi kantor pusat agen pemegang merek. Mengenai aturan harga jual ini, dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan-perubahan pada kondisi atau indikator ekonomi seperti besaran inflasi, nilai tukar rupiah, dan/atau harga bahan baku.

Penggunaan transmisi otomatis dan/atau teknologi pengaman penumpang dapat diperhitungkan dalam menentukan harga jual mobil LCGC. Untuk penyesuaian harga jual berdasarkan penggunaan teknologi transmisi otomatis, maksimum sebesar 15 persen, sedangkan untuk penggunaan teknologi pengaman penumpang maksimum sebesar 10 persen.

Pelajaran Utama Dari Kasus FTX

Posted on by Muhammad Sanding

INDOWORK.ID, JAKARTA: Pelajaran utama dari kasus FTX adalah di hutan belantara binatang buas lebih bebas. Peradaban tanpa aturan tentu lebih banyak memakan korban.

Di sistem keuangan konvensional yang heavily regulated, masih hadir kasus Enron, Worldcom, missselling subprime mortgage dan ponzi jumbo Bernie Madoff.

Di dalam negeri, daftarnya tak kalah panjang. Untuk menyebut beberapa, Jiwasraya, Asabri, Indosurya dst.

Padahal dalam sistem keuangan konvensional itu, mekanisme dan prilaku transaksi dimonitor, dana masyarakat dilindungi oleh asuransi, risiko dikelola dengan pedoman ketat, bahkan rule of conducts bagi manusia-manusianya. Toh, skandal demi skandal tak pernah istirahat.

Tentu sudah bisa diprediksi, sejak awal, seperti apa medan dari sistem keuangan yang tidak diatur, tidak diawasi dan sama sekali tidak berangkat dari konsep manfaat bersama.

Dunia kripto butuh aturan. Tapi di situlah letak dilema. Mengutip Paul Krugman – pemenang hadiah Nobel Ekonomi – (Is This the End Game for Crypto? New York Times), dunia kripto butuh aturan, tapi hadirnya aturan merupakan ajal bagi industri ini.

PAYUNG REGULASI

Sejatinya perbankan konvensional pasti mampu menyediakan fasilitas seperti peer to peer lending – tanpa intermediasi – dengan tetap mengembangkan payung prudent regulation.

Sambil menonton perkembangan lebih lanjut, saya ingin mengutip Paul Krugman. Tentu saja, anda punya hak untuk berpendapat berbeda.

“Krugman has been a scathing critic of crypto for at least a decade. He has blasted the digital tokens as pointless, wasteful, virtually worthless, and mostly a tool for criminals and Ponzi schemers.”

*) Ditulis oleh Hasan Zein Mahmud, Redaktur Khusus Indowork.id