INDOWORK.ID, JAKARTA: Pemilihan Ketua Umum Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), yang menggunakan cara pemberian suara langsung lewat aplikasi e-Vote UI Connect, dianggap bermasalah. Sistem elektronik memang lebih mudah untuk berbuat curang.
Sistem elektronik itu dipersoalkan oleh sejumlah kalangan alumni UI, salah satunya forum Pemila UI Transparan. Dalam pernyataan yang tersebar di media sosial, 19 Agustus 2022, forum Pemila UI Transparan mengaku sudah mengirim Pernyataan Sikap ke panitia penyelenggara (OC) Iluni UI, namun belum juga menerima tanggapan resmi dari OC.
LEWAT ILUNI FAKULTAS
Forum itu menduga bahwa kemungkinan karena OC melihat aspirasi ini tidak disalurkan melalui jalur resmi lewat Iluni Fakultas, jadi dianggap aspirasi ilegal, dan tidak perlu dibalas secara resmi. “Padahal kita semua tahu, bahwa proses ini sudah panjang melewati beberapa tahapan,” tulis forum Pemila UI Transparan, Jumat, 19 Agustus 2022.
Sempat ada pembicaraan OC dengan tim contact person forum Pemila UI Transparan. Dalam pertemuan itu, kata forum, Dharma mengaku sebagai auditor dari pihak OC. “Namun, tersertifikasi atau tidaknya Dharma sebagai auditor belum ada bukti,” tulis forum.
Ada poin-poin FAQ (Frequently Asked Questions) atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan alumni dari semua kandidat, yang dihimpun dan dikumpulkan. Serta, ada masukan dan evaluasi sejak Pemila/Pemira sebelumnya, 2019 sampai saat ini.
Ternyata semua poin pertanyaan itu juga belum terjawab. OC tidak bisa menjawab poin per poin. Namun, pihak OC mengatakan bahwa aplikasi sudah diaudit oleh CSIRT. “Tidak disebutkan di aplikasi UIC, CSIRT mana,” lanjut forum.
Berdasarkan pengakuan auditor OC, UIC dibangun dengan sistem distribusi, dan untuk masuk ke akses server menggunakan join key. Seharusnya, setiap orang yang mempunyai akses jaringan, memiliki join key tersebut.
Yang menjadi masalah, adalah ketika mereka tidak dapat memberitahukan siapa penanggung jawab server dan isi servernya seperti apa.
POTENSI BERBUAT CURANG
Sementara itu, Rissalwan Habdy Lubis, menyatakan bahwa sistem elektronik yang digunakan oleh panitia bepotensi untuk berbuat curang oleh pihak tertentu.
Menurut alumni FISIP UI itu, kecurangan pasti terjadi karena tidak jelasnya penanggung jawab dari data alumni yang masuk dalam data pemilih.
“Saya dapat email dari orang yang mengaku sebagai tim sukses salah satu kandidat,” kata Rissalwan.
Menurut dia, si pengirim email mengaku dapat data dari orang lain yang kebetulan ia kenal. “Saya cek ke orang tersebut, dia bilang nggak ada.” Artinya si tim sukses bisa jadi dapat data langsung dari daftar pemilih, tapi dia tidak mau mengakuinya.
Dengan ketidakjelasan wali data untuk proses pemilihan ini, patut diduga hasil penghitungannya nanti juga bisa di-intercept oleh pihak-pihak yang lebih mengerti tentang IT.
Siapakah yang berpotensi berbuat curang? “Tentu saja tim kandidat yang paham tentangg IT,” kata pengamat sosial yang kini bekerja di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) itu.
Tragedi Pelanggaran HAM Berat di Pulau Rempang