INDOWORK..ID, JAKARTA: Cerita mobil nasional di industri otomotif Indonesia yang paling terkenal tentu saja mobil Timor. Bagaimana tidak, mobil nasional Timor lahir karena kebijakan pemerintah Presiden Soeharto yang menerbitkan Keputusan Presiden No 2 Tahun 1996 tentang Mobil Nasional pada 19 Februari 1996.
Dalam keputusan presiden tersebut, pemerintah hanya menunjuk satu perusahaan, yakni PT Timor Putra Nasional (TPN) sebagai pelaksana tunggal program mobil nasional.
KEBIJAKAN SOEHARTO
Sejak saat itu, PT Timor Putra Nasional (TPN), yang berperan sebagai pelaksana satu-satunya program mobil nasional tersebut. Pada tahun pertama, TPN yang bekerja sama dengan Kia Motors asal Korea Selatan mengimpor secara utuh (CBU) sedan Kia Sephia sekitar 40.000 unit dari Korea Selatan, karena TPN belum memiliki fasilitas perakitan mobilnya.
“Karena fasiitas perakitan yang belum siap, generasi pertama dari mobil nasional dibuat di Korea Selatan,” kata Philippe Ries dalam Asian Storm: The Economic Crisis Examined yang dikutip dari laman Historia.id (3/10/2013). Dengan demikian mobil nasional Timor yang dipasarkan di tahun pertama itu hanyalah mobil sedan Kia Sephia yang hanya diganti emblemnya dengan merek Timor.
Rencana impor mobil CBU tersebut diizinkan pemerintah Indonesia dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No 42 tahun 1996 tertanggal 4 Juni 1996 sekaligus pemberian fasilitas tarif beamasuk dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 0 persen bagi TPN.
Fasilitas istimewa tersebut membuat mobil sedan Timor memiliki harga jual lebih murah hingga 50 persen dari harga mobil sedan yang beredar di pasar saat itu. Saat diluncurkan pada 8 Juli 1996 di pelataran parkir pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat, mobil nasional Timor S515 yang menggunakan basis Kia Sephia dijual dengan harga Rp35 juta (on the road DKI Jakarta).
Harga tersebut sangat murah bila dibandingkan mobil sejenis seperti sedan Toyota Starlet yang dibanderol Rp48,4 juta, apalagi bila dibandingkan harga sedan Toyota Corolla yang mencapai Rp76,35 juta.
KANDUNGAN LOKAL
Sambil menikmati insentif fiskal itu, TPN harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam keppres mobil nasional. Persyaratan itu yakni dalam tiga tahun Timor secara bertahap harus memenuhi kandungan lokal mobil sebesar 60 persen. Dengan rincian tahun pertama 20 persen, tahun kedua 40 persen, dan tahun ketiga 60 persen.
Namun, Ian Chalmers, dosen asal Australia, dalam satu tulisannya yang dimuat di jurnal “For Inside Indonesia 56” edisi Oktober 1998, mengatakan kebijakan komponen lokal hingga 60 persen tersebut adalah misi mustahil. Mustahil karena PT TPN tidak memiliki fasilitas perakitan mobil milik sendiri, sehingga sangat sulit untuk bisa mencapai komponen lokal sebesar itu dalam waktu singkat: tiga tahun.
Apalagi faktanya mobil terpopuler di Indonesia saat itu, Toyota Kijang, hanya memiliki komponen lokal sekitar 50 persen, setelah 19 tahun dirakit di Indonesia dan mayoritas mobil sedan hanya memiliki komponen lokal sekitar 25 persen. Bahkan bila ingin dibandingkan dengan mobil nasional pertama Malaysia, Proton Saga, dibutuhkan waktu sedikitnya 20 tahun untuk bisa memiliki komponen lokal 100 persen.
Hampir satu tahun berjalan program mobil nasional, penjualan sedan Timor tidak seperti yang diharapkan. Dari sekitar 40.000 unit sedan Kia Sephia yang diimpor, sebagian belum terjual dan memenuhi gudang-gudang TPN.
Untuk mengatasi problem penjualan ini, pemerintah mewajibkan lembaga negara termasuk departemen/kementerian dan BUMN membeli sedan Timor sebagai kendaraan dinasnya. Dukungan dari pemerintah tidak hanya itu, lewat perintah presiden, tiga bank milik negara dan sekitar 12 bank swasta juga diminta untuk membentuk konsorsium pendanaan bagi TPN. Pendanaan itu diupayakan agar TPN bisa membangun fasilitas perakitan sendiri di Cikampek, Bekasi, Jawa Barat.
PINJAMAN KE TPN
Pada Agustus 1997, konsorsium bank itu setuju memberikan pinjaman senilai US$690 juta pada TPN (Chalmers, Oktober 1998). Menanggapi kebijakan mobil nasional yang hanya diberikan pada TPN, Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat membawa kebijakan ekslusif pemerintah RI ke Sidang Sengketa World Trade Organization (WTO).
Pada Juli 1998, panel WTO memutuskan sistem insentif yang diberikan pada TPN melanggar General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang disepakati negara-negara anggota WTO termasuk Indonesia pada 1994 terutama GATT artikel III dan XI. Akhirnya panel memutuskan pemerintah Indonesia untuk menghapus perlakukan eksklusif dan insentif pada Juli 1999.
In modern life, technology is becoming an increasingly important part of our lives. From mobile phones and laptops to gaming consoles and smart devices, technology has allowed us to stay connected, entertained, and informed. But no technology is more revolutionary than the internet. The internet has opened up new pathways of communication, allowing for connection on a global level.
The internet has had far-reaching effects on our personal lives, business operations, and education. From the way we shop online to the way we develop relationships, the internet has had a major impact on our lives. On the business side of things, the internet has allowed for greater efficiency, with companies being able to offer services on a global scale. Education has also been revolutionized by the internet, with students able to access a wealth of information at their fingertips.
The internet has also had profound implications on our security and privacy. As we move more and more of our data online, our personal data can become vulnerable to hackers and other malicious actors. It is important that users take steps to protect themselves, such as using strong passwords, opting out of services that compromise their privacy, and being aware of the privacy settings on their devices.
In conclusion, the internet has revolutionized the way we communicate, interact, and learn. Although there are risks associated with using the internet, it is essential to staying connected in the digital age. The internet will continue to be an essential part of modern life for years to come.
Karena hasil desain yang keluar dari R&D adalah hasil akumulasi pengetahuan merakit, memproduksi/manufaktur ditambah pengetahuan tentang desain produk sehingga produk yang dihasilkan memenuhi kriteria-kriteria teknis tertentu dan sesuai dengan permintaan pasar.
Bentuk aksi yang dilakukan antara lain berupa gerakan Pembuatan 11.710 Lubang Biopori di 37 provinsi se-Indonesia yang melibatkan balai masing-masing unit organisasi Kementerian PUPR. Kedua, Aksi Penanaman Pohon oleh seluruh UPT/Balai Kementerian PUPR yang telah dilaksanakan sejak minggu ketiga Februari hingga saat ini. Sekurang-kurangnya terdapat 300 pohon per provinsi yang tersebar di infrastruktur ke-PUPR-an dengan jenis pohon yang ditanam adalah mangga, ketapang kencana, eucalyptus, durian, alpukat dan jenis tanaman produktif lainnya.
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Jawa Barat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Alik Mustakim mengatakan, kegiatan utama pada Paket Penanganan Pelebaran dan Perbaikan Geometrik Jalan Soreang–Rancabali–Cidaun berupa, penataan Lingkar Soreang sepanjang 3,7 km, perbaikan geometrik sepanjang 9,032 km (Kabupaten Bandung 3,337 km dan Kabupaten Cianjur 5,695 km).
Dikutip dari laman resmi Asianusa.blogspot.com. Sementara Kementerian Perindustrian RI pernah menyebutkan tiga kriteria yang dianggap ideal untuk menilai sebuah mobil bisa disebut mobil nasional. Tiga kriteria tersebut adalah:
“Namun kalau misalnya pemerintah Indonesia masih punya political willuntuk menumbuhkan national pride, sehingga definisi mobil nasional itu harus merek asli Indonesia dan dimiliki oleh orang Indonesia, maka urusan ini menjadi berbeda. Sebab pemerintah Indonesia harus turun tangan, tidak bisa hanya diserahkan ke pihak industri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelesaian pembangunan jalan tol pada tahun 2018.