Inilah Strategi Hutama Karya, dari JTTS hingga Tangani Milenial

INDOWORK.ID, JAKARTA: Direktur Utama Hutama Karya (Persero) Budi Harto mengungkapkan bahwa sebagian besar kontrak yang diperoleh HK bersumber dari pemerintah dan BUMN. Kontrak dengan sektor swasta masih sangat terbatas. Di luar Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), sekitar 40% kontrak berasal dari penugasan pemerintah. Empatpuluh lima persen dari BUMN dan sisanya 15% dari swasta.

Hutama Karya memang sangat berhati-hati untuk masuk ke sektor swasta. Sebagai kontraktor plat merah, HK sangat menjaga reputasi dengan menyelesaikan seluruh kewajiban. Sering dialami, pembayaran dari pemberi kerja tersendat. Bahkan berujung sengketa. Karena itu, sebelum ikut dalam proses tender, HK dengan teliti mempelajari terlebih dahulu, bisnis mereka, rencana kerja, struktur organisasi, kualitas manajemen dan tata kelola calon mitra kerja

ASPEK PENDANAAN

Ditetapkannya infrastruktur sebagai salah satu foKus program pemerintahan Presiden Joko Widodo, membuka peluang lebar untuk mendapatkan proyek. Pada 2021 ini saja, misalnya, tidak kurang dari 38 proyek dalam daftar Program Strategis Nasional, dengan anggaran lebih dari Rp400 triliun. Melihat keunggulan masing-masing BUMN konstrusksi, tidak ada kekhawatiran untuk tidak mendapatkan bagian proyek. Baik secara sendiri, maupun bersama sindikasi.

Kendala utama, kemudian, bergeser ke aspek pendanaan. Sebagian penugasan pemetrintah bersifat turn key projects. Pembayaran diterima setelah proyek selesai tuntas. Termasuk pendanaan talangan dalam pembebasan tanah. Karena itu, perusahaan konstruksi harus ditopang oleh pendanaan yang kuat dan akses sumber pendanaan yang terbuka lebar.

Berhadapan dengan kondisi seperti itu, HK akan melakukan kajian kelayakan yang serius dan teliti. Berpegang pada prinsip win-win. Mendukung penuh program pemerintah, namun tetap memperhitungkan kelayakan ekonomis bagi perseroan.

Ditanya tentang kelanjutan wacana penunjukan HK sebagai hilding BUMN Karya, Dirut menyatakan bahwa wacana tersebut batal dilanjutkan. Industri konstruksi memiliki karakter khusus. Dalam memenuhi kegiatan pemyediaan jasa pemerintah, perusahaan konstruksi tidak optimal apabila bersifat monopoli atau pembentukan kartel. Persaingan yang sehat perlu tetap dijaga dan dipelihara. Agar diperoleh kualitas pengerjaan proyek yang terbaik, dan biaya yang kompetitif. Dalam perjalanan panjang ikut membangun infrastruktur, masing masing BUMN karya akan mengembangkan segmen keunggulan masing masing. Membangun spesialisasi keunggulan itu, tidak terpacu apabila BUMN-BUMN itu dikonsolidasikan menjadi satu.

RENCANA IPO ANAK USAHA

Dengan dihentikannya gagasan pembentukan holding BUMN karya, tidak ada lagi kendala bagi HK untuk melangka ke lantai bursa. Menyusul saudara saudaranya yang sudah menjadi perusahaan publik, seperti PTPP, WIKA, WSKT, ADHI beserta anak anak perusahaan mereka.
Namun HK berpendapat akan lebih fleksibel berda di luar lingkar pasar modal secara langsung. Tidak menjadi perusahaan terbuka. Tetap dimiliki 100% oleh Negara. Pemanfaatan akses pendanaan di pasar modal bisa dilakukan melalui anak anak perusahaan.
HK berrencana untuk secara berangsur mendorong anak anak perusahaan, masuk ke pasar modal. Tiga anak perusahaan terbesar, HK Infra, HK Aston dan HK property akan secara bergirir memasuki pintu pasar modal.

MENANGANI MILENIAL

Pria kelahiran Boyolali, Jawa Tengah itu,  mengatakan bahwa generasi milenial harus ditangani dengan baik karena banyak perusahaan yang berhasil mereka sukses menangani generasi milenial.

“Sekarang kami di Hutama Karya adalah perusahaan menghandle generasi milenial dengan baik. Caranya adalah dengan menerapkan gaya kepemimpinan melalui motode leader ascot yaitu para pimpinan mulai dari direksi hingga manajer melakukan teknik coaching. Dengan demikian, para senior ini berinteraksi dengan bawahan yaitu para milenial tersebut.”

Seperti kita ketahui bahwa kapasitas para milenial ini sangat besar sehingga tidak bmungkin dibiarkan begitu saja.