Lainnya

Ahli Waris Penumpang Pesawat Dapat Tuntut Kompensasi Tambahan



INDOWORK.ID, JAKARTA: Kecelakaan penerbangan komersil tidak serta merta menjadikan perusahaan operator penerbangan menjadi satu satunya pihak yang bertanggungjawab dengan  pengenaan pasal presumption of liability dan limited liability.

Namun demikian, perusahaan angkutan udara niaga dapat dikenakan pasal umlimited liability  jika terdapat indikasi dan terbukti adanya unsur kesengajaan (wisful misconduct) dan kesalahan (negligence), maka pihak ahli waris penumpang dapat menuntut kompensasi tambahan.

Jika kesalahan terjadi pada perusahaan manufaktur, maka pihak ahli waris juga dapat mengajukan tuntutan kepada perusahaan manufaktur karena product liabilitybukan kepada operator penerbangan.   

Apabila perjanjian release and discharge merupakan dokumen “full and final” yang dikenal dalam pembayaran klaim asuransi, tidak perlu untuk membuat suatu klausula dalam release and discharge yang meminta ahli waris untuk melepaskan hak untuk menuntut perusahaan angkutan udara niaga dan pihak-pihak yang terkait pengoperasian pesawat udara.

Klausula untuk melepaskan hak penuntutan oleh ahli waris telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU 1 Thn 2009 tentang Penerbangan, UU 8 Thn 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Adanya Release and discharge yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan udara niaga sebagai persyaratan pembayaran kompensasi kepada ahli waris adalah upaya yang tidak benar untuk melindungi perusahaan dari unlimited liability karena kesalahan administratif dan operasional pengoperasian pesawat udara dan pabrik pembuat pesawat dari tanggung jawab atas cacat produk (product defect) atau perusahaan angkutan udara niaga melindungi diri.

Berdasakan pendapat Zhang Chaohan (2023), tanggung jawab terhadap cacat produk (product defects) merupakan tanggung jawab internasional, sehingga ahli waris dari korban kecelakaan pesawat udara dapat menuntut di wilayah yurisdiksi tempat berusaha pabrik pembuat pesawat udara.

SARAN

Kementerian Perhubungan mempertimbangkan untuk mereviu ulang Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara dengan menegaskan bahwa perusahaan angkutan udara niaga dilarang mengeluarkan release and discharge yang berisi pembebasan perusahaan angkutan udara niaga dari tuntutan hukum sebagai syarat pembayaran kompensasi kepada ahli waris.

Diharapkan perusahaan angkutan udara niaga nasional Indonesia untuk menyesuaian keterangan-keterangan dalam tiket berdasarkan UU 1 Thn 2009 tentang Penerbangan baik tercantum dalam e-tiket maupun perjanjian pengangkutan (conditions of carriage) yang dapat diakses melalui hyperlink, agar terhindar dari tuntutan tidak tak terbatas dari ahli waris.

Pemerintah Indonesia yang memiliki pabrik pembuat pesawat perlu mempertimbangkan untuk membuat peraturan tentang tanggung jawab produk pesawat udara (product liability).

Kementerian Perhubungan perlu membuat petunjuk teknis terkait informasi-informasi yang perlu dipublikasikan oleh KNKT dalam rangka menjamin kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan penerbangan (flight safety).

*) Ditulis oleh Hemi Pramuraharjo, penulis buku Hukum Perbangan Indonesia.
The air travel industry recently saw a case of renewed hope for the family of air passengers. In a close vote, the Supreme People’s Court based in China sealed the fate of eight people seeking extra compensation for the death of their loved ones in an airplane accident.

The People’s Court ruled that relatives of people who died in aircraft accidents had the right to claim additional compensation from the airline, regardless of the amount of compensation already paid out. This ruling is a departure from a previous ruling by the court which stated that additional claims from victims’ families cannot be made if the mandated amount has already been paid.

The case centered around eight people who had filed an additional compensation claim for the 2004 crash of a China Southern Airlines flight that killed 56 people, including the eight plaintiffs’ family members. The plaintiffs argued that the government-mandated insurance payout, which came to around two million yuan (approximately US$285,000) per victim, was not enough to cover their losses, and that they were entitled to further compensation from the airline.

The People’s Court’s ruling marks a major legal breakthrough, as the ruling will set a precedent for future compensation claims by relatives of people killed in transport accidents. This is an especially relevant ruling in this era of increasingly frequent air travel, and is welcomed by many who felt that the that the previously established regulations regarding compensation claims were not sufficient to adequately meet the needs of victims’ families.

The ruling presents a ray of hope to those who have lost loved ones in air accidents and can potentially provide increased financial security for their families. It remains to be seen what effect the ruling will have in the long-term, but it appears to be a significant step towards the more compassionate treatment of victims’ families.

Berita Lainnya