Figur

HK Lakukan Proses Identifikasi, Analisis Risiko, Susun Rencana Mitigasi



single-image

INDOWORK.ID, JAKARTA: Direksi PT Hutama Karya (Persero) sudah memiliki kebijakan manajemen risiko sejak 2018. Penyusunan kebijakan ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam penerapan Enterprise Risk Management, memastikan bahwa risiko di perusahaan telah dikomunikasikan, dikaji, dikelola dan dipantau secara kontinyu , melindungi perusahaan dari risiko yang bisa menghambat pencapaian sasaran strategis perusahaan , mendorong pelaksanaan GCG dan juga untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Menurut Komisaris Independen Wahyu Muryadi, pengelolaan manajemen risiko di HK dilakukan secara formal oleh Divisi Manajemen risiko.

Transformasi bisnis yang terjadi di HK telah dimulai sejak 2016 dengan adanya penugasan dari pemerintah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dengan adanya transformasi bisnis yang sangat signifikan ini diikuti pula oleh perbaikan tata kelola dan pengelolaan risiko yang diharapkan bisa melindungi perusahaan dari risiko yang bisa mengancam sasaran strategis yang ingin dicapai.

HK telah melakukan proses identifikasi, melakukan analisis risiko, menyusun rencana mitigasi, memantau rencana mitigasi yang telah disusun serta membuat pelaporan atas pengelolaan risiko yang muncul atas transformasi bisnis yang terjadi. Perusahaan terekspose terhadap risiko keuangan yang sangat tinggi dengan adanya beban keuangan yang sangat besar atas investasi di JTTS dan atas risiko ini sebetulnya Perusahaan telah menyusun rencana mitigasi yang rinci dengan melakukan creative financing dengan tetap menekankan bahwa dikarenakan pembangunan JTTS adalah penugasan, maka dukungan dari pemerintah mutlak diperlukan.

Perusahaan juga telah berkomitmen dengan baik terhadap implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Manajemen memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua tingkatan jajaran perusahaaan. Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan juga melibatkan aspek manajemen risiko dalam setiap keputusan yang diambil sehingga setiap keputusan yang diambil bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.

“HK telah memiliki alur komunikasi yang cukup jelas , baik untuk jalur komunikasi dengan stakeholder internal maupun stakeholder eksternal,” kata pria kelahiran Surabaya, 23 April 1963, ini.

Hal ini mutlak diperlukan agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik bisa tercapai. Beberapa media komunikasi yang saat ini ada sudah digunakan Perusahaan untuk berkomunikasi dengan stakeholder, antara lain adalah melalui berbagai macam bentuk laporan berkala yang dikeluarkan perusahaan (laporan tahunan, laporan keuangan interim dan tahunan, laporan manajemen triwulan dan laporan keberlanjutan), situs Web Perusahaan, press release, Media social perusahaan, Email dan konferensi pers. Prosedur komunikasi yang sudah dimiliki oleh perusahaan bisa menjadi acuan dan memberikan kejelasan siapakah yang berhak menjadi juru bicara perusahaan dan bagaimana informasi yang perlu disampaikan kepada para stakeholder.

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Salah satu bentuk nyata dari upaya membangun hubungan baik dengan masyarakat sebagai salah satu stakeholder, PT HK (Persero) menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan dan program bina lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri BUMN.

Pelaksanaan penyaluran CSR/PKBL di PT HK (Persero) dari tahun ke tahun semakin yang terlihat dari jumlah penyaluran kepada UMKM yang kurang lebih mencapai hampir 3 miliar baik untuk UMKM di sekitar proyek JTTS maupun UMKM di daerah lainnya. Diharapkan kedepannya, PT HK bisa mengoptimalkan penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan agar bisa memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia Maju

Ada pun terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi informasi di PT HK (Persero, saat ini PT HK (Persero) sudah memiliki IT Master Plan dan tata kelola teknologi informasi yang telah memenuhi arahan pemegang saham. Sesuai dengan adanya kebutuhan akan peningkatan mutu informasi di perusahaa, perusahaan telah mengimplementasikan ERP SAP dan mengembangankan beberapa aplikasi terintegrasi berbasis web yang memungkin manajemen bisa mengambil keputusan dengan cepat dan akurat.

Secara umum pengelolaan kebijakan komunikasi, IT dan PKBL sudah baik dengan adanya infrastruktur yang menjamin adanya implementasi kebijakan dengan lebih efektif dan efisien.

Wahyu memperoleh gelar Master of Management dari Universitas Bina Nusantara pada 2016.

Menjabat sebagai Komisaris PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-107/MBU/05/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya 28 Mei 2019.

Sebelumnya ia sebagai CCO di PT Tempo Inti Media, Tbk. (2016 – 2019), Chief Editor TV Tempo dan Tempo Channel (2013 – 2016), Chief Editor Majalah Tempo (2010 – 2013), Executive Editor Majalah Tempo (2004 – 2010), Managing Editor for National Desk Majalah Tempo (2001 – 2003), dan Kepala Biro Protokoler Istana Presiden Abdurrahman Wahid (1999 – 2001).

Berita Lainnya