Pemerintah melakukan berbagai studi yang mendalam untuk mengkaji rencana pembangunan jalan tol. Hasilnya, diputuskan agar pembangunan jalan bebas hambatan itu dilaksanakan antara Jakarta-Bogor-Ciawi. Pemerintah memiliki alasan tersendiri kenapa memilih lokasi tersebut, dalam kajian itu jalan tol akan difungsikan sebagai alternatif jalan lama yang sudah padat.
Jauh sebelum itu, studi tentang rencana pembangunan jalan raya Jagorawi sudah dimulai pada 1963, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dengan bantuan PN Indah Karya menyelenggarakan Prefeasibility Study Jalan Raya Jakarta-Bogor-Ciawi (Jalan Raya Jagorawi). Bahkan, mengingat pentingnya proyek tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1966 Tanggal 27 Januari 1966 tentang Otoritaslan Raya Jagorawi.
Untuk dapat melaksanakan amanat peraturan tersebut, Pemerintah membentuk suatu Badan Penyelenggara Pembangunan dan Pembinaan Jalan Raya Jagorawi. Pada waktu itu, Jalan Raya Jagorawi dinobatkan sebagai Arteri Utama yang berstandar bebas hambatan (freeway).
Proyek Jagorawi sempat tertunda akibat krisis dan gejolak ekonomi. Pada dasawarsa 1960-an, ekonomi Indonesia dengan cepat hancur karena hutang dan inflasi, sementara ekspor menurun. Pendapatan devisa dari sektor perkebunan jatuh dari tahun 1958-1966. Puncak inflasi berada di atas 100% (year-on-year) pada 1962-1965 karena pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah. Pendapatan per kapita Indonesia pun menurun secara signifikan (terutama di tahun 1962-1963).
Situasi perekonomian baru terlihat kondusif pada 1969-1970. Proyek persiapan pembangunan jalan tol kembali dilanjutkan. Pemerintah melakuukan Feasibility Study dengan bantuan Keuangan dari UNDP (United Nations Development Program), sedangkan Kampsax-Louis Berger Consulting Engineers ditunjuk sebagai pelaksana study tersebut.
Selanjutya, pada 1971-1973, Pemerintah mulai merancang Final Enginering Design. Konsultan perencana untuk pekerjaan FED adalah Sverdrup & Parcel Inc. Consulting Engineer. Dalam Tahapan FED, Ditjen Bina Marga mulai melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan proyek, mulai dari pembebasan tanah oleh Panitia-Panitia Pembebasan Tanah dari unsur-unsur Pemda DKI Jakarta Raya dan Pemda Jawa Barat.
Bina Marga sebagai pelaksana tanggung jawab Pemerintah dalam proyek pembangunan tersebut, saat itu dipimpin oleh Ir. Hendro Mulyono. Sejak awal, pemerintah sebenarnya sudah merencanakan bahwa proyek tersebut akan dilaksanakan dengan pola swakelola.
Di sisi lain, pada saat yang bersamaan, sejalan dengan kebutuhan semen yang meningkat pesat, di daerah Cibinong akan dibangun sebuah pabrik semen. Investornya berasal dari Amerika Serikat, yaitu Kaiser Cement. Kapasitas yang direncanakan mencapai 1,2 juta ton per tahun. Lokasi pabrik yang direncanakan itu cukup jauh letaknya dari jalan arteri yang telah ada. Maka, investor meminta agar pemerintah Indonesia menyediakan akses yang memadai guna menyalurkan produksi mereka.
Bina Marga, sebagai pelaksana tugas pemerintah dalam proyek ini, segera merencanakan akses penghubung antara lokasi pabrik semen tersebut dengan Citeureup dan Cibinong (Jalan Raya Jakarta-Bogor). Akses tersebut sangat membantu kegiatan dan distribusi kendaraan perusahaan.
Di sisi lain, pada tahap lanjutan, rencana jalan baru bertipe bebas hambatan yang akan dibangun antara Jakarta-Bogor tersebut juga mendapat dukungan dari Kaiser Cement. Bagi perusahaan, jalan tersebut lebih dekat dengan rencana lokasi pabrik semen, sehingga dapat mempermudah akses distribusi semen. Lagi pula, jalan baru ini jauh lebih baik daripada akses yang sudah disediakan.
Benar bahwa jalan bebas hambatan ini dirancang agar mampu menopang laju angkutan barang dan penumpang dengan jumlah besar dan kecepatan tinggi. Namun, konsekuensi untuk mewujudkan jalan seperti itu memakan dana yang sangat besar. Ironisnya, kemampuan APBN masih sangat terbatas.
(Bersambung….)
){kind=link}
Alami Banyak Masalah, Pemerintah Hapus Sebagian Proyek Strategis Nasional