INDOWORK.ID, JAKARTA: “Kalau Anda enggak punya rumah, arep opo sampeyan [mau apa kalian] ini?
Jadi saya yang urus agar Anda semua punya rumah.”
KALIMAT dengan nada guyon itu disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono dalam perayaan hari ulang tahun KPR BTN ke-42 pada 10 Desember 2018 yang bertajuk Spirit of Millenials. Namun, Menteri Basuki tidak sekadar bercanda. Buktinya, pemerintah kini tengah serius menyusun skema kredit pemilikan rumah (KPR) yang pas untuk generasi milenial.
Jumlah generasi milenial yang lahir pada 1980 hingga awal 2000-an memang tidak sedikit, mencapai sekitar 81 juta jiwa atau 31% dari penduduk Indonesia. Tentu sebuah angka yang besar bagi pasar perumahan. Hasil riset Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR menyatakan bahwa generasi milenial lebih mengutamakan rumah layak huni berkualitas berupa apartemen atau hunian sewa. Lokasinya di pusat kota yang terintegrasi dengan simpul transportasi umum dan memiliki kemudahan dalam akses internet.
DIBAGI TIGA KLASTER
Riset Ditjen Penyediaan Perumahan tersebut membagi tiga klaster milenial dengan komposisi sebagai berikut:
Klaster pertama adalah milenial pemula yang berusia 25—29 tahun, baru bekerja atau masih mencari pekerjaan, dan belum menikah. Untuk kelompok ini akan disiapkan rumah sewa vertikal yang dekat dengan simpul transportasi.
Klaster kedua adalah milenial berkembang yang berusia 30—35 tahun dan sudah berkeluarga. Tempat tinggal yang cocok untuk kelompok ini adalah hunian tipe 36 dengan dua kamar tidur
Klaster ketiga adalah milenial berusia di atas 35 tahun yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan kemajuan finansial. Kelompok ini bisa memiliki tempat tinggal sesuai dengan selera dan pendapatan mereka.
Keinginan pemerintah menyediakan perumahan bagi kalangan milenial tersebut jelas merupakan peluang bagi Bank BTN sebagai lembaga keuangan yang selama ini fokus di sektor pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, seperti disampaikan oleh Dirut Bank BTN Pahala N. Mansury, perseroan juga tengah menguatkan peran sebagai bank tabungan bagi generasi milenial.
“Tahun 2019 menjadi catatan penting bagi perjalanan Bank BTN untuk dapat melakukan pembenahan di masa mendatang, dan tumbuh dari kompetensi intinya sebagai Bank Tabungan yang berfokus pada pembiayaan perumahan.”
DUA KATA KUNCI
Ada dua keywords dari pernyataan Pahala N. Mansury yang dimuat dalam Laporan Tahunan 2019 Bank BTN yakni ‘Bank Tabungan’ dan ‘pembiayaan perumahan’. Dua kata kunci itu sebenarnya telah mewarnai sejarah panjang bank yang bermarkas di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat, itu. Histori yang bisa ditarik jauh hingga ke zaman kolonial Belanda.
Jl. Gajah Mada No. 1 pada masa kolonial Belanda disebut Molenvliet West 1 di Harmonieplein. Orang sekarang lebih mengenal dengan sebutan Harmoni. Sejak dulu, kawasan itu bergengsi karena berada tidak jauh dari istana Gubernur Jendral Hindia Belanda, Hotel des Indes, Marine Hotel, dan Gedung Societeit Harmonie alias Harmonie Club, tempat orang Belanda kongkow-kongkow. Deretan pertokoan dan kafe berdiri di sepanjang tepi kanal Ciliwung yang membelah kawasan tersebut.
Di Molenvliet West 1 itulah Postspaarbank berkantor. Bank tersebut dibentuk berdasarkan Koninklijk Besluit No. 27 pada 16 Oktober 1897 yang dimuat di Staatsblad 1897 No. 296, disusul oleh Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie No. 5 pada 30 Mei 1898 (Staatsblad No. 103 pada 1898).
Postspaarbank berhasil merealisasikan tujuan pendiriannya yaitu mendidik masyarakat supaya gemar menabung. Sasarannya bukan hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga anak-anak khususnya anak sekolah. Jumlah nasabah dan dana yang berhasil dihimpun Postspaarbank meningkat dari waktu ke waktu. Namun, operasional Postspaarbank terpaksa terhenti ketika Jepang menduduki Indonesia.
Pada 11 April 1942, Dai Nippon menerbitkan moratorium untuk semua bank milik Belanda. Singkat cerita, Postspaarbank pun dilikuidasi dan berganti nama menjadi Tyokin Kyoku atau Kantor Tabungan. Secara teknis, Tyokin Kyoku beroperasi persis sama dengan Postspaarbank yakni mengumpulkan tabungan dari masyarakat.
Tyokin Kyoku tidak berumur panjang seiring dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia II dan proklamasi kemerdekaan. Pemerintah Indonesia lantas mengambil alih Tyokin Kyoku dan mendirikan Kantor Taboengan Pos. Namun, kondisi negara yang belum stabil dan adanya agresi militer Belanda membuat lembaga keuangan tersebut tidak bisa beroperasi. Kedatangan kembali Belanda membuat Postspaarbank beroperasi lagi di Indonesia meski tidak terlalu lama.
Pada Juni 1949, Kantor Taboengan Pos kembali beroperasi tetapi dengan nama baru yakni Bank Tabungan Pos Republik Indonesia. Nama yang juga tidak berumur panjang. Seiring dengan penyerahan kedaulatan secara resmi oleh Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember 1949, terbitlah Undang-Undang Darurat No. 9 tahun 1950. Beleid itu antara lain mengatur tentang perubahan UU Postspaarbank menjadi Bank Tabungan Pos pada 9 Februari 1950. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan menjadi hari lahir Bank BTN.
Sejalan dengan perkembangan kelembagaan dan kewenangan di sektor keuangan, pada Juni 1963 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 4 tahun 1963. Beleid itu memuat beberapa ketentuan antara lain mengganti Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara. Setahun kemudian disahkan UU No. 2 yang mengatur secara spesifik tentang Bank Tabungan Negara.
Sekitar 10 tahun sejak terbitnya UU No. 2 tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara, perseroan memasuki babak baru. Pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan No B-49/MK/IV/I/1974 tertanggal 29 Januari 1974 menunjuk bank BUMN itu sebagai satu-satunya lembaga yang menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk mendukung program perumahan rakyat. Dua tahun setelah itu yakni pada 10 Desember 1976, KPR pertama kalinya mengucur untuk pembiayaan kepemilikan hunian di Perumahan Tanah Mas, Kota Semarang.
Waktu berjalan, pada 1994, perseroan mendapatkan izin operasi sebagai Bank Devisa. Keterkaitan Bank BTN dengan dunia perumahan pun semakin erat ketika perseoran ditunjuk sebagai bank komersial yang fokus pada pembiayaan rumah pada 2002. Sumbangsih Bank BTN penyediaan KPR dalam porsi yang besar terus berlangsung sampai saat ini. (Sutan Eries Adlin)
Kementerian PUPR Bersama KKP akan Bangun Rumah untuk ASN di Wilayah 3T