Bisnis Headline

Indonesia Investment Authority (INA), Babak Baru Pendanaan Infrastruktur



single-image

INDOWORK.ID, JAKARTA: Tak dapat dipungkiri, peran negara sangat krusial dalam pengembangan infrastruktur. Lewat BUMN karya, negara membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Secara finansial, JTTS memakan biaya yg tidak sedikit. Secara bisnis, tol ini juga belum menjanjikan keuntungan dalam waktu cepat.

Pasalnya, proyek jalan bebas hambatan di Pulau Andalas ini balik modalnya bisa dua dekade, tiga kali lebih lama dibanding Jawa.

Paling cepat, JTTS ini baru bisa balik modal 15 tahun lagi. Sementara, proyek tol di Jawa hanya butuh waktu 6-7 tahun.

Kini pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Lembaga tersebut akan bekerjasama dengan BUMN untuk pembangunan infrastruktur. Upaya ini patut diapresiasi.

Pendanaan perdana LPI ke Hutama Karya dan PT Waskita Karya Tbk adalah senilai Rp 39 triliun lebih. untuk merampungkan proyek pembangunan jalan Tol Trans Sumatera dan Trans Jawa.

BACA JUGA: Waskita Optimistis Pulihkan Kinerja pada 2021

Sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA) tersebut ke depan memang wajib menjadi tangan negara, terutama untuk support proyek-proyek infrastruktur strategis.

Hal itu mencakup pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, waduk, hingga infrastruktur telekomunikasi dan energi di luar Jawa yang masih tertinggal.

Keseriusan dan kerja cerdas LPI dalam menghimpun dana global tentu makin diperlukan, lantaran pemerintah tidak mampu membiayai seluruh proyek infrastruktur menggunakan APBN.

Belum lagi, mulai tahun depan, defisit anggaran dan belanja negara (APBN) sudah harus kembali maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebelumnya, kebutuhan pendanaan infrastruktur ditaksir mencapai Rp6.445 triliun.

Sementara, APBN diperkirakan hanya bisa menyediakan Rp2.385 triliun atau 37% dari kebutuhan.

Untuk itu, proyek kerja sama LPI dengan BUMN-BUMN infrastruktur harus sungguh-sungguh diawasi, digarap dengan baik, dan bisa saling menguntungkan. Hal ini guna memupuk kepercayaan investor domestik maupun internasional untuk menanamkan modal lewat INA.

Proyek-proyek infrastruktur ini akan memberikan multiplier effect luar biasa besar terhadap perekonomian, selain menyerap tenaga kerja yang kini banyak kena PHK.
Pembangunan infrastruktur akan membuka jalan masuknya investasi global ke luar Jawa yang kaya sumber daya alam, namun industrinya belum berkembang akibat ketiadaan jalan tol maupun pelabuhan ekspor-impor serta infrastruktur penting yang lain.

Inilah yang menjelaskan mengapa kontribusi ekonomi hingga Indonesia merdeka 77 tahun masih didominasi Jawa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sumbangsih ekonomi masih terpusat di Pulau Jawa sebesar 57,89% pada 2021.

Berikutnya, dengan jarak cukup jauh Sumatra sebesar 21,7%. Posisi ketiga jaraknya juga jauh, Kalimantan dengan sumbangsih 8,25%.

Sedangkan Pulau Maluku dan Papua yang kaya tambang nikel, emas, dan perak, kontribusinya terhadap ekonomi RI hanya 2,49%.

Lewat babak baru kerja sama dengan INA, tata kelola pembangunan infrastruktur di luar Jawa dapat digarap lebih bagus, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari internasional maupun domestik.

Investor bisa masuk untuk berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur, dan bisa berlanjut ke pembangunan kawasan industri hingga sektor manufaktur.

Peningkatan kerja sama BUMN dan swasta lokal maupun global ini tentunya juga mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah. Hal itu berarti mendukung pula pertumbuhan kredit perbankan dan mendorong daya beli masyarakat.

Percepatan pembangunan infrastruktur sangat penting dilanjutkan meski pandemi masih terjadi, mengingat rangking competitiveness atau daya saing Indonesia masih rendah di antara the big five Asean.

Di sinilah peran INA diperlukan dalam menggalang pembiayaan murah jangka panjang, guna mendanai berbagai proyek strategis nasional.

Tata kelola LPI harus mengikuti standar internasional dan ada jaminan kepastian investasi di negeri ini, sehingga nyaman bagi investor untuk masuk.

Dengan mengembangkan inovasi pembiayaan yang kredibel dan diminati investor, momentum Presidensi G20 Indonesia pun bisa dimanfaatkan guna penghimpunan dana besar-besaran, termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berkonsep ramah lingkungan dan proyek energi baru terbarukan.

BACA JUGA: Hutama Karya Targetkan Tiga Ruas JTTS Selesai pada Kuartal IV/2021

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Berita Lainnya