INDOWOR.ID, JAKARTA: Setiap kali mau ganti rejim, pasti ada drama. Contohnya ya UU Tapera yang sekarang diributin.
Ketika SBY berkuasa, UU itu coba diloloskan oleh PDIP yang kala itu oposan dan PKS yang meski ada di kabinet tapi gayanya oposan. Tujuannya supaya pemerintahan SBY nurut apa mau mereka.
.
Namun pemerintahan SBY berhasil menggagalkan upaya dua partai yang ngotot itu. Untuk diketahui, ketua pansus RUU itu orang PDI P.
Barulah setelah Jokowi berkuasa, UU Tapera diketok palunya sebagai tanda sah pada tahun 2016.
Tapi juklak pelaksanaan UU Tapera yang tidak guna itu baru dibuat empat tahun kemudian, yakni pada 2020. Juklak itu cuma menegaskan wewenang dan koordinasi kementerian dan lembaga terkait. Tanpa menyebutkan besaran iuran.
BAYAR SETORAN
Empat tahun kemudian. Yakni tahun 2024, Presiden Jokowi teken Peraturan Pemerintah yang menjelaskan besaran iuran wajib serta siapa yang harus bayar setoran. Sesuai apa maunya PKS. Yang wajib bayar setoran UU Tepera menurut revisi UU Tapera, tidak hanya PNS, Tentara, Polisi dan karyawan swasta termasuk buruh. Melainkan juga pekerja mandiri.
Artinya, pemilik bank BCA harus wajib bayar UU Tepera. Pengusaha cilok atau seblak yang sudah punya rumah, mesti juga harus bayar iuran. Gilakan?
Gak heran jika presiden Jokowi jadi sasaran makian. Cacian itu dihubung-hubungkan dengan sentimen pemilu oleh pendukung calon yang kalah. Namun sebenarnya, para pencaci itu tengah meludahi muka mereka sendiri. Kenapa?
ATURAN ABAL-ABAL
Aturan wajib bayar iuran rumah abal-abal itu baru diberlakukan tahun 2027.
Atau empat tahun dari sekarang. Lagi-lagi empat tahun. Jokowi sudah lengser..
Presiden Jokowi nampaknya tahu benar bahwa akan terjadi ledakan protes yang luar biasa dari masyarakat. Yang membanjiri aneka kanal media sosial.
Apalagi para pembencinya selalu mengikuti gerak gerik dia dan keluarganya.
Tapi agaknya Presiden Jokowi ambil sikap tidak perduli sambil tertawa kecil dan kemudian tertawa lebar ketika UU Tapera ini terus berkontroversi.
Dia tahu bahwa meski pada tahap pertama, dia dicaci maki karena menandatangani UU Tepera, nantinya arus berbalik ke dua pihak yang memang tengah diincar untuk dirusak kredibilitasnya.
Lewat cara-cara senyap serta efek umpan lambung dan bola muntah.
Dua pihak yang sedang dirusak kredibilitasnya oleh Presiden Jokowi adalah PKS dan PDI P. Partai yang nantinya beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebab dalam waktu yang tidak terlalu lama, hujatan dan makian bakal dialamatkan ke PKS dan PDI P. Karena, dua partai ini yang jadi sponsor UU Tapera. Tapi lucunya, dua partai ini sekarang berbalik arah serang Jokowi.
Di era netizen yang punya kemampuan setara BIN dan intel, dengan mudah mereka menemukan begundal Uu Tapera sebenarnya. Yang tak lain dan tak bukan adalah PKS dan PDI P.
Mereka yang akan dihujani cacian dan makian masyarakat.
Dua partai ini sekarang pusing tujuh keliling menghadapi strategi umpan lambung dan bola mentah Jokowi. Mereka kini berusaha agar bola itu tetap bergulir di lapangan tengah dan tidak mengarah ke gawang mereka sendiri.
Tapi cara ini bakalan sia-sia. Cepat atau lambat citranya akan tercoreng dalam soal iuran Tepera.
Jokowi biarkan mereka berdarah-darah. Termasuk ketika PKS dan PDIP beroposisi nantinya.
Dalam kurun 4 tahun dari sekarang. Jokowi sudah melemahkan kekuatan dua partai itu dari sekarang.
*) Ditulis oleh wartawansenior budi Setiawan
AFF 2020, Memilih Sebab: Demografi atau Korupsi dan Oligarki