Walikota Jakarta Selatan Terima Masukan Untuk Pengembangan Setu Babakan

INDOWORK.ID, JAKARTA: Walikota Jakarta Selatan, Munjirin membuka diri untuk menerima masukan guna mengembangkan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan.

Pertemuan yang dihadiri oleh para pengurus Forum Jibang PBB Setu Babakan itu dilaksanakan di kantor Walikota Jakarta Selatan, Jumat (26/11/2021).

“Saya baru sebulan jadi walikota. Jadi belum mencermati secara mendalam, ” kata Munjirin di kantornya.

Hadir dalam rapat itu a.l. Ketua Forum Jibang PBB Setu Babakan Abdul Syukur bersama Sekretaris Indra Sutisna dan anggota Sibroh Malisi, Beky Mardani, Yoyo Muchtar, Lahyanto Nadie, Yahya Andi Saputra, Rudi Saputra, Roosyana Hasbullah, Diana Murni Muzammil, dan Robi Indra.

Rapat dilakukan atas dasar banyaknya keresahan dalam merawat Setu Babakan. Sampai saat ini Perkampungan Budaya Betawi belum memiliki Master Plan/ Rencana Induk yang definitif, yang bisa dijadikan rujukan bersama semua pihak dalam tata kelola maupun pembangunan Perkampungan Budaya Betawi.

Sampai saat ini hanya ada Master Plan Komprehensif tahun 2012 (revisi dari Master Plan awal tahun 2001). Maka pembuatan Masterplan/Rencana Induk harus direalisasikan. Salah satu rekomendasi dari Kajian Perkampungan Budaya Betawi tahun 2019, perlu dibuatkan Intruksi Gubernur tentang Master Plan/ Rencana Induk.

Para pengurus Forum Jibang PBB Setu Babakan merasa perlu adanya pertemuan bersama antara gubernur/wakil gubernur seluruh dinas dan pemangku kepentingan lainnya. Hal itu untuk sinkronisasi dan menguatkan kembali bahwa Setu Babakan merupakan Program Unggulan yang harus dituntaskan.

Sementara itu, dalam pelaksanaannya, perlu adanya pengawasan dan pengendalian bangunan di kawasan Setu Babakan. Saat ini, kondisi cukup memprihatinkan karena banyak cluster yang tidak bernuansa betawi. Dalam mewujudkan perkampungan yang penuh dengan nuansa Betawi, masih dibutuhkan lahan seluar -/+ 1,5 hektar.

Lahan tersebut guna untuk penataan warung, parkir, fasilitas sosial dan umum lainnya. Pengurus forum mengusulkan lahan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota agar dapat dimanfaatkan untuk melokalisir pedagang dan parkir pengunjung.