INDOWORK.ID, JAKARTA: Rencana kerja yang dicanangkan Direksi PT Hutama Karya (Persero) saat ini memiliki tujuan utama yaitu mendukung visi pemerintah dan meningkatkan peran dalam pembangunan Indonesia sesuai bidang dan kompetensi perusahaan. Pemerintah Indonesia memiliki tema pembangunan periode 2020-2024, yaitu “Indonesia Berpenghasilan Menengah–Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”.
Budiman, Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero), menjelaskan bahwa tema pembangunan itu tertuang dalam tujuh agenda pembangunan, di mana beberapa dari agenda pembangunan tersebut sejalan dengan Visi Perusahaan, yaitu menjadi “Pengembang Infrastruktur Terkemuka Indonesia” (“Indonesia’s Most Valuable Infrastructure Developer”, IMVID).
Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut dan mewujudkan visi yang dimiliki, HK telah menyelaraskan visi dengan seluruh anak perusahaan dan membangun sinergi yang kuat sebagai sebuah perusahaan besar. Misi utama perusahaan adalah menyukseskan amanah pemerintah membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans-Sumatera.
Selain itu, dalam upaya menjadikan HK sebagai Indonesia’s Most Valuable Infrastructure Developer, HK juga memiliki misi mengembangkan multibisnis berbasis infrastruktur melalui bisnis jasa investasi, konstruksi, dan manufaktur yang dapat memberikan nilai tambah premium bagi korporasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. HK terus membangun kapasitas dan kapabilitas perusahaan yang berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia dan modal keuangan, serta menciptakan budaya keselamatan di dalam Perusahaan.
KONGLOMERAT INFRASTRUKTUR
Dalam jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), HK diarahkan menjadi “Konglomerat Infrastruktur” yang memiliki peran sebagai “Think-tank, Catalyst, & Renowned Player”. Langkah selanjutnya yang telah diambil direksi dengan arahan dewan komisaris adalah menyusun strategi pencapaian visi dan misi dikombinasikan dengan pendekatan kontribusi, kolaborasi dan sinergi untuk pasar internal existing yang tercipta dari penugasan Jalan Tol Trans Sumatera.
Komisaris terus mendorong untuk mendapatkan proyek dari setiap peluang yang berasal dari eksternal perusahaan. Turunan dari strategi tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam tiga kelompok utama:
Pertama, Menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan mengoptimalkan value capture di Sumatera;
Kedua, Mengoptimalkan value chain dan meningkatkan kontribusi setiap Anak Perusahaan, sinergi, dan kolaborasi grup;
Ketiga, Menggunakan sumber pendanaan alternatif untuk pembiayaan Jalan Tol Trans Sumatera. Strategi – strategi tersebut akan diturunkan ke dalam strategi fungsional dan diselaraskan/ alignment dengan strategi dari setiap anak perusahaan.
Dengan menggunakan segala asumsi dan strategi tersebut, diharapkan bahwa perusahaan dapat memiliki tingkat pertumbuhan kinerja yang positif dan berkelanjutan ke depan serta mampu mewujudkan visi perusahaan sebagai “Pengembang Infrastruktur Terkemuka Indonesia” (“Indonesia’s Most Valuable Infrastructure Developer”, IMVID).
Secara umum, tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi selaku pengurus perusahaan serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris telah mengacu board manual yeng merupakan penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang merujuk pada ketentuan sebagaimana anggaran dasar perusahaan.
Dalam pelaksanaaan pengawasan oleh dewan komisaris dilakukan beberapa langkah dan pendekatan sebagai berikut:
Pertama, memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (5 tahunan) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (1 tahun);
Kedua, melakukan rapat internal dewan komisaris bersama perangkatnya yang rutin dilaksanakan setiap pekan untuk membahas kinerja dan isu-isu strategis perusahaan. Selain itu, pembahasan juga bisa dilakukan sewaktu-waktu menurut urgensinya;
Ketiga, memberikan nasihat atau saran kepada Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi ataupun rapat lainnya yang dihadiri oleh Dewan Komisaris;
Keempat, dewan komisaris meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan yang telah terjadi/potensi isu strategis yang akan menimbulkan permasalahan dan membutuhkan penyelesaian bersama;
Kelima, melakukan kunjungan kerja ke unit kerja/proyek tertentu untuk mendapatkan gambaran progress penyelesaian proyek, melihat permasalahan di lapangan, atau tujuan lain sesuai kewenangan Dewan Komisaris;
Keenam, memberikan tanggapan atas capaian kinerja perusahaan berdasarkan informasi Laporan Manajemen maupun informasi yang didalami oleh Dewan Komisaris. Tanggapan atas capaian kinerja dilakukan secara berkala yaitu atas capaian kinerja Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan capaian perusahaan dalam tahun buku. Tanggapan atas capaian kinerja juga dilaporkan kepada Menteri BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham;
Untuk efektivitas tugas dan fungsi pengawasan, dewan komisaris juga telah membagi tugas masing-masing anggotanya sesuai bidang dan kompetensinya yaitu bidang keuangan dan audit, operasional jalan tol, operasional jasa konstruksi, bidang legal, bidang human capital, bidang teknologi informasi, bidang pemasaran, bidang komunikasi publik, pengawasan anak perusahaan serta manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik/ good corporate governance (GCG).
Selain itu, untuk memperkuat tugas dan fungsinya, dewan komisaris juga dilengkapi sekretaris, komite audit, komite manajemen risiko dan GCG serta komite nominasi dan remunerasi.
Hal yang tidak kalah penting dalam mewujudkan suksesnya tugas dan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat adalah sinergi yang baik yang telah dibangun antara dewan komisaris dan direksi, antara dewan komisaris, direksi dan seluruh stakeholders, sehingga setiap isu permasalahan strategis dapat segera dikoordinasikan dan mendapatkan jalan keluar terbaik.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh tugas yang dilaksanakan dalam periode tertentu, dewan komisaris menyusun laporan pengawasan yang di dalamnya berisi berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tertentu, laporan penggunaan sumber daya perusahaan, output dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian KPI.
“Dewan komisaris juga menyoroti implementasi pencapaian strategi dan program perusahaan, termasuk melakukan evaluasi kinerja direksi dan memberikan rekomendasi agar menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” kata pria kelahiran di Jakarta, 25 September 1956, itu.
Budiman menyelesaikan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2001 dan Lembaga Ketahanan Nasional RI pada tahun 2004.
Ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-45/MBU/02/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya tanggal 7 Februari 2020.
Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Komisaris PT PLN (Persero) (2015-2019) dan Komisaris Utama PT Pindad (Persero) pada tahun (2013-2014).
.
Anies Kenang Masa Hari-Hari Terakhir Sosok Almarhum Faisal Basri Sebagai Perjalanan Perjuangan