INDOWORK, JAKARTA: Hingga kini nasib usaha pertambangan batu gamping dan pabrik semen di Kampung Lengko Lolok dan Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Perusahaan yang mendapat izin untuk melakukan pertambangan batu gamping adalah dan PT Istindo Mitra Manggarai. Sedangkan yang mendapat izin untuk pembangunan pabrik semen adalah PT Semen Singa Mera NTT.
Ketakmenentuan nasib usaha pertambangan dan pabrik itu terjadi karena desakan penolakan yang kuat dari berbagai kalangan seperti gereja Katolik, para akademisi dan mahasiswa, warga lokal, Walhi NTT, dan masyarakat Manggarai diaspora.
Permintaan agar Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas, membatalkan izin pertambangan batu gamping dan pembukaan pabrik semen, paling akhir datang dari kalangan pimpinan gereja Katolik Keuskupan Ruteng, terjadi Selasa (7/7).
Pimpinan gereja Katolik meminta agar Bupati Agas untuk tidak melanjutkan proses izin bagi dua perusahan – PT Istindo Mitra Manggarai dan PT Semen Singa Merah NTT – yang masing-masing akan menambang batu gamping dan mendirikan pabrik semen.
Tim Keuskupan Ruteng meminta Bupati Agas untuk secara cermat dan sungguh-sungguh menimbang dampak-dampak negatif dari tambang batu gamping dan pabrik semen, seperti kehancuran ekologis, kerusakan kultural, konflik sosial, kerugian ekonomis, dan ketidakadilan antargenerasi.
Komisi JPIC-Keuskupan, Rd. Marten Jenarut menyatakan, izin tersebut perlu dibatalkan mengingat dampak ekologis serius yakni kerusakan kawasan karst, yang bisa berdampak pada krisis air.
“Sejak tahun 2018, kawasan karst itu telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam Peta Eko Wilayah. Hal ini menegaskan realitas karst wilayah ini meskipun belum ada penetapan Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK),” katanya.
RD Marten menambahkan, tambang dan pabrik juga akan menimbulkan limbah laut dan kerusakan biota laut serta hutan bakau di Luwuk, emisi udara dan limbah tanah.
Dia pun mengingatkan perihal ancaman kerusakan Sungai Wae Pesi yang mengalir hingga wilayah Reok dan rencananya akan dimanfaatkan oleh perusahan.
MASYARAKAT DIASPORA DAN DPR RI
Penolakan pembukaan usaha tambang dan pabrik semen juga disampaikan oleh perwakilan Manggara diaspora, Jabodetabek dan sejumlah anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Anggota DPR RI yang menerima perwakilan Maggarai diaspora adalah Yohanis Fransiskus Lema dan Andreas Hugo Pareira juga menyatakan, pertambangan memang tidak cocok untuk NTT.
Menurut Ansy dan Andreas, banyak potensi sumber daya alam lain di wilayah itu yang bisa digali untuk menyejahterakan rakyat tetapi tidak berpotensi merusak lingkungan atau membuat masyarat lokal malah termarjinalkan. Pilihannya bukan tambang tetapi bisa pariwisata, perternakan, perikanan, atau pertanian.
66 KOALISI ANTI TAMBANG
Diberitakan, sampai dengan awal dari 89 KK warga Kampung Lingko Lolok hanya 2 KK yang menolak, sedangkan 87 KK tetap menerima kehadiran tambang. Ke-87 KK yang menerima kehadiran tambang, telah menerima uang tanda jadi masing-masing Rp10 juta, dari total Rp50 juta sebagaimana dijanjikan oleh pihak perusahaan.
Namun, sebanyak 66 organisasi yang bergabung dalam Koalisi Rakyat Tolak Tambang dan Pabrik Semen (KRTT-PS) di Manggarai Timur menyatakan tidak setuju, dan mengatakan ppihak perusahaan dan Pemda Manggarai Timur telah melakukan perskongkolan dan ‘merayu; warga dengan menjanjikan sejumlah uang, dan iming-iming akan dikaryakan sebagai karyawan di pabrik semen.
Pada 18 Juni lalu, KRTT-PS telah menyerahkan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Victor Bungtilu Laiskodat.Dalam surat tersebut, mereka mendesak gubernur membatalkan izin tambang dan pabrik semen di Kampung Lengko Lolok dan Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur.
Koalisi ini beranggotakan berbagai elemen, baik masyarakat dari Luwuk dan Lengko Lolok, lembaga-lembaga agama, aktivis maupun mahasiswa yang tersebar di seluruh wilayah NTT dan di sejumlah kota lain.
Warga Lengko Lolok penolak tambang, Isfridus Sota mengatakan wilayah yang akan menjadi tempat operasi perusahaan mencakup perkampungan warga dan lahan-lahan pertanian yang telah bertahun-tahun menghidupi mereka.
Bila ada tambang dan pabrik semen, katanya, maka relokasi kampung dan alih fungsi lahan pertanian menjadi tidak terhindarkan. Relokasi kampung tidak sekedar soal pindahnya warga, tetapi juga tercerabutnya komunitas warga dari kampungnya yang bernilai budaya dan historis.
“Relokasi itu juga berpotensi melahirkan masalah sosial baru, terkait adanya resistensi dari warga-warga di kampung sekitar lokasi baru, yang kini mulai mencuat,” sebutnya dalam rilis kepada media.
RAKSASA CINA
Diketahui, desa Satar Punda telah lama menjadi incaran investor tambang. Pada tahun 2009, PT Aditya Bumi Pertambangan mendapat izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi mangan di atas lahan seluas 2.222 hektar.
Pada tahun yang sama PT Istindo Mitra Perdana mendapat IUP operasi produksi mangan di atas lahan sekitar 736,30 hektar di Kampung Serise. PT yang sama juga mendapat IUP Eksplorasi mangan, tepatnya di Kampung Serise bagian utara di atas lahan seluas 515,8 hektar.
PT Semen Singa Merah NTT yang mendapat ijin pembukaan pabrik semen adalah anak perusahaan dari Hongshi Holdings Group (selanjutnya disebut Hongshi Group) adalah salah satu dari 500 perusahaan Cina teratas, 500 perusahaan swasta Cina teratas, dan salah satu dari dua belas perusahaan semen berskala nasional yang didukung oleh negara. Terdiri dari 3 bisnis utama yaitu industri semen, perlindungan lingkungan dan investasi keuangan, dengan total aset sebesar 49,5 miliar yuan dan memiliki lebih dari 15.000 karyawan.
Hongshi Group berbasis pada bisnis utama semen, pabrik ini mengadopsi proses pengeringan baru yang maju secara internasional dan memproduksi semen dengan proses “rendah karbon, aman, dan ramah lingkungan”, proses, teknologi, peralatan, dan perlindungan lingkungan berada di tingkat kelas dunia, dengan kapasitas produksi 100 juta ton.
Hngshi Group memiliki lebih dari 50 perusahaan semen berskala besar di Zhejiang, Jiangxi, Fujian dan 10 provinsi lainnya. Memiliki 5 proyek semen berskala besar di Laos, Nepal, Indonesia, Myanmar (masing-masing Laos Wanxiang, Nepal Hongshi Xiwang, Indonesia Imasco dimulai dari Februari 2018, Mei 2018, Mei 2020 mulai produksi) dan pada saat yang sama mempersiapkan sejumlah basis proyek semen besar di luar negeri.***
Kementerian PUPR Salurkan 395 Unit Bantuan PSU di Provinsi Papua